Wapres Kalla Minta Pengiriman TKI Tanpa Keahlian Dibatasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menginginkan adanya pembatasan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tanpa keahlian.

Hal itu disampaikan Kalla saat membuka Kongres Asosiasi Pendidikan Masyarakat Indonesia (Apenmasi) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (6/3/2019).

"Kami selalu ingin membatasi (mengirim TKI tanpa keahlian), karena juga martabat bangsa, tidak lagi mengirim tenaga pembantu rumah tangga kerja di luar negeri. Gajinya pasti lebih rendah dibanding yang mempunyai skill," ujar Kalla.

Baca juga: Wapres Kalla Minta Guru di Desa Perbaharui Kompetensi

Hal itu, kata Kalla, juga sesuai dengan rencana pemerintah menggenjot pembangunan SDM setelah membangun infrastruktur secara masif.

Karena itu, ia menginginkan Apenmasi turut memikirkan penyediaan fasilitas pendidikan yang bertujuan meningkatkan keahlian pekerja di masing-masing sektor.

Apenmasi juga diharapkan turut menyediakan fasilitas pendidikan seperti itu di daerah-daerah yang belum banyak tersentuh pendidikan formal. Dengan demikian, kata Kalla, masyarakat di daerah tersebut memiliki keahlian yang siap digunakan di dunia kerja.

Baca juga: TKI Alami Recycle Trafficking: KDRT di Daerah Asal, Dihukum Mati di Luar Negeri

"Tahun ini pemerintah memutuskan untuk program utamanya adalah meningkatkan mutu SDM. Dengan cara vokasi, dengan cara mendidik untuk meningkatkan skill lapangan kerja," ujar Kalla.

"Jadi masuklah ke daerah-daerah yang akses pendidikannya sulit dicapai pendidikan formal, untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat (secara) nonformal, juga pendidikan-pendidikan lainnya yang berkeahlian," lanjut dia.