Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hidayat Bilang Legitimasi KPU Dipertanyakan jika Tak Penuhi Desakan Amien Rais

Kompas.com - 04/03/2019, 14:53 WIB
Jessi Carina,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mendukung desakan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais saat berdemo di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Amien menuntut untuk dilakukan audit terhadap sistem IT KPU.

Menurut Hidayat, KPU akan membuat kesan negatif jika tuntutan Amien tidak dilakukan. 

"Kalau perlu beliau (KPU) menyampaikan. 'ayo siapa yang mau mengaudit?'. Itu lebih bagus, lebih gentlemen, dan lebih memungkinian menghadirkan kembali kepercayaan publik terhadap KPU termasuk legitimasi hasil pemilu. Kalau ini tidak direspons, saya khawatir hasil pemilu legitimasinya penuh masalah," ujar Hidayat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (4/3/2019).

Baca juga: Orasi di Hadapan Massa Aksi Damai, Amien Rais Minta KPU Jujur

Dengan mengikuti tuntutan Amien dan massa aksi di Kantor KPU, Hidayat mengatakan KPU telah mematuhi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Menurut dia, KPU juga tidak perlu takut selama tidak berbuat kesalahan.

Hidayat menambahkan sebenarnya bukan hanya sistem IT KPU yang harus diaudit. Banyak hal yang masih dipertanyakan misalnya seperti masalah daftar pemilih tetap (DPT) dan penetapan nomor urut.

"Kenapa sekarang (nomor urutnya) 01 dan 02, ada apa? Kan perlu auditing, perlu penjelajahan yang lebih, dan penjelasannya lebih tegas lagi," kata dia.

Baca juga: Orasi di Hadapan Massa Aksi Damai, Amien Rais Minta KPU Jujur

Sebelumnya seperti dikutip dari Tribunnews.com, Amien Rais berjanji akan mengaudit forensik IT KPU pada awal April mendatang.

Amien akan datang ditemani pasukan IT Prabowo-Sandi untuk meminta audit forensik tersebut ke KPU.

"Saya peringatkan awal April tim adil makmur akan datang dengan full force IT nya. kita akan meminta audit forensik audit terakhir," kata Amien di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Jumat, (1/3/2019).

Menurut Amien, KPU harus bersedia diaudit. Apabila tidak, maka KPU memang berniat curang memanipulasi sistem IT-nya.

Baca juga: Waketum PAN Sebut Aksi yang Diikuti Amien Rais Upaya Mendelegitimasi KPU

"Kalau enggak mau berarti memang ada niat curang ya. Saya belum bisa mengatakan ada curang atau tidak sekalipun gejala-gejala itu sudah kelewatan, terang benderang. Tapi kita masih husnuzon. kita masih ada agak baik sangka," katanya.

Amien mengatakan pihaknya mensinyalir adanya kecurangan karena ada 31 juta DPT ganda. Selain itu adanya temuan KTP yang berceceran di sejumlah tempat.

"Sudah ada 31 juta (DPT ganda) disisir ternyata semua bodong. Kemudian ratusan ribu e-KTP, ada yang dibuang ke sawah ke sungai ke tong sampah dan berceceran di jalan. ini apa-apaan," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Nasional
May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

Nasional
Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Nasional
Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran 'Game Online' Mengandung Kekerasan

Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran "Game Online" Mengandung Kekerasan

Nasional
Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi 'May Day', Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi "May Day", Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Nasional
Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi 'May Day' di Istana

Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi "May Day" di Istana

Nasional
Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Nasional
Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Nasional
Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Nasional
Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

Nasional
Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

Nasional
'Brigadir RAT Sudah Kawal Pengusaha 2 Tahun, Masa Atasan Tidak Tahu Apa-Apa?'

"Brigadir RAT Sudah Kawal Pengusaha 2 Tahun, Masa Atasan Tidak Tahu Apa-Apa?"

Nasional
Prabowo: Selamat Hari Buruh, Semoga Semua Pekerja Semakin Sejahtera

Prabowo: Selamat Hari Buruh, Semoga Semua Pekerja Semakin Sejahtera

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com