Rekomendasi Munas dan Konbes NU: Warga NU Berpartisipasi Aktif di Pemilu

Kompas.com - 01/03/2019, 14:09 WIB
Presiden Joko Widodo memberikan sambutan pada Harlah ke-73 Muslimat Nahdlatul Ulama (NU), doa bersama untuk keselamatan bangsa dan maulidrrasul di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (27/1/2019). Kegiatan yang diikuti ribuan peserta dari berbagai daerah tersebut mengangkat tema Khidmah Muslimat NU, Jaga Aswaja, Teguhkan Bangsa.ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO A Presiden Joko Widodo memberikan sambutan pada Harlah ke-73 Muslimat Nahdlatul Ulama (NU), doa bersama untuk keselamatan bangsa dan maulidrrasul di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (27/1/2019). Kegiatan yang diikuti ribuan peserta dari berbagai daerah tersebut mengangkat tema Khidmah Muslimat NU, Jaga Aswaja, Teguhkan Bangsa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU), Jumat (1/3/2019), rampung dilaksanakan.

Salah satu rekomendasi yang dikeluarkan, yakni warga NU perlu terlibat serta berpartisipasi aktif di dalam proses pemilihan umum.

"Bukan hanya hadir ke TPS untuk memilih calon presiden, DPR, DPD, DPRD tingkat I/II, tapi juga tidak mengotori pemilu dengan politik uang, penyebaran hoaks/ fitnah serta berkonflik karena perbedaan politik," demikian tertulis di salah satu poin rekomendasi yang didapat Kompas.com.

Baca juga: Said Aqil: Semua Orang di Sini Doakan Jokowi Dapat Kepercayaan Lagi dari Allah dan Rakyat


Warga NU harus menjadi bagian dari gerakan yang mendorong pemilu untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

Pemilu juga mesti berjalan aman sekaligus menghasilkan pemimpin yang 'legitimate'.

Adapun pada bagian lain rekomendasi, dijelaskan bahwa warga NU memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bangsa Indonesia berjalan dalam rel yang benar dan konsensusnya tetap terjaga.

"Menjaga negara bukan hanya wujud kecintaan pada negeri, tapi juga tanggung jawab untuk memastikan warisan ulama-ulama kita berupa Negara Kesatuan Republik Indonesia ini tetap tegak," tulis rekomendasi itu.

Baca juga: NU Usul Non-Muslim di Indonesia Tak Disebut Kafir

Dalam pidato penutupnya, Ketua Umum Pengurus Besar NU Kiai Haji Said Aqil Siradj mengatakan, NU siap mempunyai modal sosial dan infrastruktur organisasi yang baik untuk memastikan pemilu di Indonesia berjalan lancar.

"Misi dari Nahdlatul Ulama ingin menyebarkan, di samping ukhuwah wathaniyah, namun juga ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah basariyah. Persaudaran sesama umat manusia sedunia," kata Said Aqil.

Munas Alim Ulama dan Konbes NU ini dibuka Rabu (27/2/2019) lalu, oleh Presiden Joko Widodo dan ditutup pada Jumat ini oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Tutup Muktamar V PKB, Ma'ruf Ucapkan Selamat dan Bangga pada Cak Imin

Tutup Muktamar V PKB, Ma'ruf Ucapkan Selamat dan Bangga pada Cak Imin

Nasional
Ketentuan Anggaran RUU Ini Dianggap Bertentangan dengan UU Pertahanan Negara

Ketentuan Anggaran RUU Ini Dianggap Bertentangan dengan UU Pertahanan Negara

Nasional
Soal Bekasi ke Jakarta dan Bogor Raya, Kemendagri: Tak Ada Pemekaran dan Penggabungan Daerah

Soal Bekasi ke Jakarta dan Bogor Raya, Kemendagri: Tak Ada Pemekaran dan Penggabungan Daerah

Nasional
Wiranto Sebut Penanganan Karhutla Membutuhkan Dana yang Besar

Wiranto Sebut Penanganan Karhutla Membutuhkan Dana yang Besar

Nasional
Soal Karhutla, Wiranto Berharap Negara Lain Tak Layangkan Protes

Soal Karhutla, Wiranto Berharap Negara Lain Tak Layangkan Protes

Nasional
 Jokowi Tegaskan, Papua dan Papua Barat Akan Jadi Prioritas di Masa Pemerintahannya

Jokowi Tegaskan, Papua dan Papua Barat Akan Jadi Prioritas di Masa Pemerintahannya

Nasional
Alasan Pemerintah Moratorium Pemekaran dan Penggabungan Wilayah

Alasan Pemerintah Moratorium Pemekaran dan Penggabungan Wilayah

Nasional
Kemendagri Sebut Alasan Pemekaran atau Penggabungan Daerah adalah Pelayanan Publik

Kemendagri Sebut Alasan Pemekaran atau Penggabungan Daerah adalah Pelayanan Publik

Nasional
Ricuh di Papua, Jokowi Minta Kepala Daerah Hati-hati Sampaikan Pernyataan

Ricuh di Papua, Jokowi Minta Kepala Daerah Hati-hati Sampaikan Pernyataan

Nasional
Komisi I DPR Merasa Tak Dilibatkan Pembahasan RUU Ketahanan Siber

Komisi I DPR Merasa Tak Dilibatkan Pembahasan RUU Ketahanan Siber

Nasional
Bamsoet: Atas Nama DPR, Saya Minta Maaf kepada Seluruh Rakyat Papua

Bamsoet: Atas Nama DPR, Saya Minta Maaf kepada Seluruh Rakyat Papua

Nasional
Istana Tampilkan Sisi Humanis Presiden Lewat Pameran Foto Sukarno hingga Jokowi

Istana Tampilkan Sisi Humanis Presiden Lewat Pameran Foto Sukarno hingga Jokowi

Nasional
Bendera Bintang Kejora Sempat Berkibar saat Kerusuhan di Fakfak

Bendera Bintang Kejora Sempat Berkibar saat Kerusuhan di Fakfak

Nasional
Wacana Bekasi Gabung DKI, Ini Syarat Penggabungan Daerah

Wacana Bekasi Gabung DKI, Ini Syarat Penggabungan Daerah

Nasional
Rusdi Kirana Mundur Tanpa Masalah, PKB Mengaku Kehilangan

Rusdi Kirana Mundur Tanpa Masalah, PKB Mengaku Kehilangan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X