Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Cyrus: 60,8 Persen Pemilih Tak Terkoneksi dengan Media Sosial

Kompas.com - 28/02/2019, 18:34 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Chief Executive Officer (CEO) Cyrus Network Hasan Nasbi mengungkapkan, ceruk pemilih yang tak terkoneksi dengan media sosial lebih potensial dibanding yang terkoneksi.

Hal itu disampaikan Hasan dalam diskusi bertajuk 'Pertarungan Darat dan Media Sosial Capres-Cawapres 2019' di Hotel Akmani, Jakarta, Kamis (28/2/2019) sore.

"Survei Cyrus Network memperlihatkan hanya 39,2 persen pemilih yang terkoneksi dengan minimal salah satu media sosial. Sisanya, 60,8 persen belum bersentuhan, tidak terkoneksi," kata Hasan.

Dari 39,2 persen responden, 33,4 persen memiliki aplikas Whatsapp, 32,4 persen memiliki Facebook, 14,1 persen punya Instagram, 6 persen memasang Line di gawainya dan 3,7 persen memiliki Twitter.

Baca juga: Survei Cyrus: Partai Mana yang Paling Banyak Uang? Perindo Urutan Teratas

Namun demikian, Hasan melihat populasi pemilih yang terkoneksi media sosial tidak berkembang dan cenderung jenuh.

Ia mencontohkan, dari 32,4 persen responden yang memiliki Facebook, hanya 12,8 persen yang mengaku aktif menyebarkan pesan poIitik di media sosial tersebut.

"Begitu juga di Whatsapp, misalnya, hanya 8,8 persen responden yang mengaku aktif menyebarkan pesan-pesan politik di aplikasi chatting tersebut. Sisanya sudah berhenti atau tidak peduli sama sekali," kata dia.

Temuan yang sama juga terjadi pada pemilih yang punya akun Instagram, Twitter, dan Line.

"lni menunjukkan bahwa keriuhan politik di media sosial sudah tidak berkembang lagi. Tidak lagi menambah audience atau menambah suara. Hanya sekadar mempertahankan isu," katanya.

Apalagi, kata Hasan, data temuan survei juga menunjukkan bahwa saat ini pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno cenderung menyeleksi pertemanan di media sosial.

Perputaran pesan pun hanya beredar di sesama kelompok pendukung saja.

"Lalu di mana ceruk yang belum optimal? Yang masyarakat yang tidak terkoneksi dengan riuh rendah kampanye politik di telapak tangan (gawai), jumlahnya 60 persen," ujarnya.

Hasan mengatakan, mereka tidak dalam kondisi tegang dan tersegregasi, karena tidak banyak terpapar ujaran kebencian dan hoaks.

"Segmen ini yang paling belum tersentuh kampanye darat. Baru sekitar 11,9 persen responden yang merasa ada kegiatan timses capres Jokowi-Amin di daerah mereka. Dan baru sekitar 6,5 persen responden yang merasa ada kegiatan timses Prabowo-Sandi di daerah mereka," kata dia.

Di sisi lain, baru 9,8 persen responden pemilih Jokowi-Ma'ruf yang mengaku didatangi timses secara langsung. Sementara baru 5,9 persen responden pemilih Prabowo-Sandiaga yang mengaku sudah didatangi timses.

Baca juga: Survei Cyrus: Elektabilitas Jokowi-Maruf 55,2 Persen, Prabowo-Sandi 36 Persen

"Jadi, masih menyisakan begitu banyak ruang-ruang kosong yang bisa dioptimalkan. Padahal efektivitas kunjungan dan kegiatan darat ini tampak sangat tinggi," kata dia.

Survei ini dilakukan pada 18-23 Januari 2019. Responden survei sebanyak 1.230 orang yang berasal dari 123 desa/kelurahan di 34 provinsi se-Indonesia.

Tingkat kepercayaan survei ini sebesar 95 persen dengan margin of error dalam survei ini plus minus 3 persen. Artinya, persentase dalam survei bisa bertambah atau kurang sekitar 3 persen.

Metode survei menggunakan multistage random sampling. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka. Survei ini diklaim dibiayai mandiri oleh Cyrus Network.

Kompas TV Zonasi diberlakukan supaya peserta pemilu tertib dalam berkampanye.<br /> <br /> Peserta pemilu tidak diperbolehkan kampanye di dua zona berbeda dalam sehari.<br /> <br /> Nantinya, parpol diatur untuk mendapat jadwal kampanye di zona yang sama dengan pasangan capres-cawapres yang didukungnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com