Kompas.com - 27/02/2019, 11:18 WIB
Ketua Mahkamah Agung Muhammad Hatta Ali menyampaikan pidato dalam Laporan Tahunan MA 2018 di Jakarta Convention Center, Rabu (27/2/2019). KOMPAS.com/JESSI CARINA Ketua Mahkamah Agung Muhammad Hatta Ali menyampaikan pidato dalam Laporan Tahunan MA 2018 di Jakarta Convention Center, Rabu (27/2/2019).
Penulis Jessi Carina
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Mahkamah Agung Muhammad Hatta Ali membanggakan sistem teknologi informasi yang telah digunakan dalam pelaksanaan peradilan di MA.

Salah satunya adalah aplikasi e-court yang telah diluncurkan sejak Juli 2018.

Hal itu disampaikan Hatta Ali dalam pidato Laporan Tahunan MA 2018. Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla hadir dalam kegiatan ini.

"E-court disambut antusias oleh masyarakat dan pencari keadilan. Ini tidak lepas dari berbagai kemudahan yang diberikan, yaitu pendaftaran perkara yang bisa dilakukan di mana pun tanpa hadir secara langsung ke peradilan," ujar Hatta di Jakarta Convention Center, Rabu (27/2/2019).

Baca juga: Presiden Jokowi Dukung Penuh MA Berantas Mafia Peradilan

Dengan e-court, pembayaran panjar biaya perkara juga bisa dilakukan secara online. Misalnya, dengan internet banking dan ATM transfer.

Pada 2018, Hatta mengatakan terdapat 445 perkara yang didaftarkan melalui e-court pada pengadilan di lingkungan peradilan umum.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara itu, ada 442 perkara di lingkungan peradilan agama dan 20 perkara di lingkungan peradilan tata usaha negara.

Baca juga: Tahun 2018, MA Tangani Perkara Terbanyak dalam Sejarah

"Hal ini secara fundamental mengubah praktik perkara di peradilan dan membawa peradilan di Indonesja ke arah praktik peradilan negara maju," kata dia.

Hatta mengatakan, MA telah menerapkan teknologi informasi dalam setiap kebijakan mereka. Sistem e-court tidak hanya digunakan untuk mendaftarkan perkara dan membayar panjar biaya perkara.

Hatta mengatakan, e-court juga dipakai untuk menyampaikan pemberitahuan dan pemanggilan persidangan secara elektronik.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mensos Risma Dinilai Siap Sambut Era Digital

Mensos Risma Dinilai Siap Sambut Era Digital

Nasional
Saat Masyarakat Kaltim Pertanyakan Kepastian Pembangunan Ibu Kota Negara...

Saat Masyarakat Kaltim Pertanyakan Kepastian Pembangunan Ibu Kota Negara...

Nasional
Luhut Minta NTT Persiapkan Diri  Sebagai Lokasi Side Event KTT G20 Tahun 2022

Luhut Minta NTT Persiapkan Diri Sebagai Lokasi Side Event KTT G20 Tahun 2022

Nasional
Elektabilitas Airlangga 5,3 Persen, Golkar Optimistis Raih Kursi RI 1

Elektabilitas Airlangga 5,3 Persen, Golkar Optimistis Raih Kursi RI 1

Nasional
Panglima TNI: Percepatan Vaksinasi Jadi Strategi Tekan Kasus Covid-19 di Kudus

Panglima TNI: Percepatan Vaksinasi Jadi Strategi Tekan Kasus Covid-19 di Kudus

Nasional
Satgas Covid-19 Percepat Proses Penelusuran untuk Temukan Varian Baru Jadi 1 Minggu

Satgas Covid-19 Percepat Proses Penelusuran untuk Temukan Varian Baru Jadi 1 Minggu

Nasional
Sidang UU Cipta Kerja, antara Penjelasan DPR dan Presiden soal Proses Pembentukan UU

Sidang UU Cipta Kerja, antara Penjelasan DPR dan Presiden soal Proses Pembentukan UU

Nasional
Wapres Harap Konsumen Indonesia Pilih Produk Dalam Negeri dari UMKM

Wapres Harap Konsumen Indonesia Pilih Produk Dalam Negeri dari UMKM

Nasional
Kasus Covid-19 di Kompleks Parlemen Merebak, DPR Batasi Kehadiran Rapat dan Tiadakan Kunker

Kasus Covid-19 di Kompleks Parlemen Merebak, DPR Batasi Kehadiran Rapat dan Tiadakan Kunker

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19, PBNU Minta Umat Ibadah di Rumah dan Hindari Kerumunan

Lonjakan Kasus Covid-19, PBNU Minta Umat Ibadah di Rumah dan Hindari Kerumunan

Nasional
Covid-19 Melonjak, Satgas: Perketat Prokes, Kita Tak Tahu di Mana Potensi Penularan

Covid-19 Melonjak, Satgas: Perketat Prokes, Kita Tak Tahu di Mana Potensi Penularan

Nasional
Kunjungi Lapas Tangsel, Komisi III DPR Sampaikan 3 Isu Utama

Kunjungi Lapas Tangsel, Komisi III DPR Sampaikan 3 Isu Utama

Nasional
Pengamat: Buronan Adelin Lis Bisa Dipulangkan dengan Pengawalan Kejagung di Pesawat Komersial

Pengamat: Buronan Adelin Lis Bisa Dipulangkan dengan Pengawalan Kejagung di Pesawat Komersial

Nasional
Upaya Pemulangan Adelin Lis ke Jakarta dan Momentum Buka Kasus Kehutanan yang Terbengkalai

Upaya Pemulangan Adelin Lis ke Jakarta dan Momentum Buka Kasus Kehutanan yang Terbengkalai

Nasional
Satgas: Apa Pun Varian Virus Corona, yang Perlu Dilakukan Perketat Protokol Kesehatan

Satgas: Apa Pun Varian Virus Corona, yang Perlu Dilakukan Perketat Protokol Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X