Tahun 2018, MA Tangani Perkara Terbanyak dalam Sejarah

Kompas.com - 27/02/2019, 10:49 WIB
Ketua Mahkamah Agung Muhammad Hatta Ali menyampaikan pidato dalam Laporan Tahunan MA 2018 di Jakarta Convention Center, Rabu (27/2/2019). KOMPAS.com/JESSI CARINA Ketua Mahkamah Agung Muhammad Hatta Ali menyampaikan pidato dalam Laporan Tahunan MA 2018 di Jakarta Convention Center, Rabu (27/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Mahkamah Agung Muhammad Hatta Ali mengatakan, jumlah perkara yang ditangani MA pada 2018 merupakan yang terbanyak dalam sejarah MA.

MA juga mampu memutus perkara dalam jumlah terbanyak pada 2018.

Hal ini dia sampaikan dalam pidato laporan tahunan MA 2018.

"Sekalipun jumlah perkara yang diterima pada 2018 merupakan sejarah terbanyak dalam MA, tetapi tetap mampu memutus perkara dengan juga jumlah terbanyak. Sisa perkara tahun 2018 juga merupakan jumlah terkecil dalam sejarah MA," ujar Hatta di Jakarta Convention Center, Rabu (27/2/2019).

Laporan Tahunan MA 2018 ini dihadiri juga oleh Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla.

Hatta mengatakan, ada 18.544 perkara yang ditangani MA pada 2018. Perkara tersebut terdiri dari 17.156 perkara yang baru masuk pada 2018 dan 1.388 perkara yang merupakan sisa tahun 2017.

Dari semua perkara itu, MA telah memutus sebanyak 17.638 perkara. Adapun, sisa perkara 2018 yang belum diputus ada 906 perkara.

Hatta mengatakan, data ini menunjukan rasio produktivitas MA sebesar 95,11 persen.

"Ini lebih tinggi dari indikator kinerja utama yang ditetapkan hanya sebesar 70 persen," ujar Hatta.



Terkini Lainnya

Direktur Penyidikan Jadi Plt Deputi Penindakan KPK

Direktur Penyidikan Jadi Plt Deputi Penindakan KPK

Nasional
Kata KPK soal Keluhan Tahanan Terkait Pemborgolan hingga Penyitaan Pemanas Makanan

Kata KPK soal Keluhan Tahanan Terkait Pemborgolan hingga Penyitaan Pemanas Makanan

Nasional
Kata Moeldoko soal Bagi-bagi Jabatan di Pemerintahan Jokowi Periode Kedua

Kata Moeldoko soal Bagi-bagi Jabatan di Pemerintahan Jokowi Periode Kedua

Nasional
Menhan Pertimbangkan Penangguhan Penahanan Kivlan Zen, Ini Kata Polri

Menhan Pertimbangkan Penangguhan Penahanan Kivlan Zen, Ini Kata Polri

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Jokowi Harus Bisa Lahirkan Pemimpin yang Lebih Baik dari Dirinya

Budiman Sudjatmiko: Jokowi Harus Bisa Lahirkan Pemimpin yang Lebih Baik dari Dirinya

Nasional
Jaksa KPK Soroti Disposisi Staf Pribadi Menpora dalam Proposal Dana Hibah KONI

Jaksa KPK Soroti Disposisi Staf Pribadi Menpora dalam Proposal Dana Hibah KONI

Nasional
Politisi PDI-P Sebut Perlu Ada Partai di Luar Pemerintahan

Politisi PDI-P Sebut Perlu Ada Partai di Luar Pemerintahan

Nasional
Mantan Deputi Penindakan KPK Brigjen Firli Ditarik Kembali ke Polri

Mantan Deputi Penindakan KPK Brigjen Firli Ditarik Kembali ke Polri

Nasional
Pengacara Sebut Polisi yang Diduga Terlibat Kasus Novel Pernah Halangi OTT KPK

Pengacara Sebut Polisi yang Diduga Terlibat Kasus Novel Pernah Halangi OTT KPK

Nasional
SBY Tengah Siapkan Buku dan Lagu tentang Ani Yudhoyono

SBY Tengah Siapkan Buku dan Lagu tentang Ani Yudhoyono

Nasional
BPN Anggap KPU Terlalu Pede Hanya Hadirkan Satu Ahli di MK

BPN Anggap KPU Terlalu Pede Hanya Hadirkan Satu Ahli di MK

Nasional
Ahli KPU yang Tak Hadir pada Sidang di MK Jelaskan soal BUMN dan Anak Perusahaan BUMN

Ahli KPU yang Tak Hadir pada Sidang di MK Jelaskan soal BUMN dan Anak Perusahaan BUMN

Nasional
Moeldoko Klarifikasi soal Materi Pelatihan TKN 'Kecurangan Bagian dari Demokrasi'

Moeldoko Klarifikasi soal Materi Pelatihan TKN "Kecurangan Bagian dari Demokrasi"

Nasional
KPK Sebut Pemeriksaan Novel Hanya Pengulangan, Tak Ada Hal Baru

KPK Sebut Pemeriksaan Novel Hanya Pengulangan, Tak Ada Hal Baru

Nasional
KPU Pertanyakan Keaslian Amplop yang Dibawa Saksi 02

KPU Pertanyakan Keaslian Amplop yang Dibawa Saksi 02

Nasional

Close Ads X