Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dubes AS Beri Penghargaan untuk 8 Orang Jajaran KPK yang Tangani Kasus E-KTP

Kompas.com - 26/02/2019, 12:10 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Joseph R Donovan Jr mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (26/2/2019).

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan, pertemuan Pimpinan KPK dan Donovan mendiskusikan berbagai hal terkait pemberantasan korupsi.

Salah satu agenda pentingnya, kata dia, Donovan menyerahkan penghargaan kepada delapan pegawai KPK yang menangani kasus korupsi dalam proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

"Salah satunya paling penting menyerahkan penghargaan kepada delapan penyidik, jaksa dan dari kerja sama internasional (internal KPK) atas kerja sama yang baik dengan FBI dan Department of Justice Amerika Serikat dalam pengusutan kasus e-KTP," kata Laode di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (26/2/2019).

Meski demikian, Laode enggan menjelaskan secara rinci identitas delapan pegawai KPK yang menerima penghargaan tersebut.

"Namanya kami tidak bisa ungkap. Tapi ada 8 orang, ada unsur penyidik, penuntut dan ada yang dari kerja sama internasional," kata Laode.

Mengenai penanganan kasus e-KTP, Laode mengatakan, hingga kini masih terus berlanjut. Ia berharap KPK dan pemerintah serta lembaga penegak hukum AS bisa melanjutkan kerja sama dengan baik.

"Saya sampaikan kasus ini masih terus berjalan. Jadi kami masih membutuhkan beberapa kolaborasi dan bantuan lanjutan dari pemerintah AS," kata Laode.

Sementara itu, Donovan mengatakan, Pemerintah AS mengagumi dan menghormati kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Kami selalu menghormati kerja sama yang kami bangun, dan kami ingin mengakui semangat dan komitmen serta upaya luar biasa yang dikerahkan oleh para penyidik, penyelidik, dan jaksa penuntut dan spesialis kerja sama internasional di KPK," kata Donovan.

"Saya harap kerja sama yang kami bina bisa menjadi model bagi pihak-pihak lain dalam memerangi korupsi global," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Buku Nasional

Sejarah Hari Buku Nasional

Nasional
Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

Nasional
KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com