Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana: Jokowi Serius Selesaikan Ketimpangan Kepemilikan Lahan

Kompas.com - 25/02/2019, 10:29 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki menilai, pernyataan Joko Widodo soal menagih pengusaha besar yang katanya ingin mengembalikan konsesi lahan ke negara, merupakan pernyataan serius.

Pernyataan itu bukan retorika politik belaka.

"Itu serius dong. Karena bukan kali ini saja Pak Jokowi menyampaikan keseriusan menyelesaikan ketimpangan kepemilikan lahan," ujar Teten kepada Kompas.com, Senin (26/2/2019) pagi.

"Lahan-lahan konsesi yang ketika pemerintahan dulu diberikan ke korporasi besar dalam bentuk HGU, kalau ditelantarkan, tidak produktif, sebaiknya diambil ke negara untuk dijadikan obyek tanah untuk diberikan ke rakyat," lanjut dia.

Baca juga: Pidato Kebangsaan Jokowi di Sentul: Jika Ada yang Mau Mengembalikan Konsesi Lahan ke Negara, Saya Tunggu Sekarang...

Teten mencatat, saat ini terdapat 15 juta hektare lahan kebun yang konsesinya dimiliki korporasi besar.

Sementara itu, konsesi serupa yang dimiliki oleh petani mitra/plasma hanya sekitar 4 juta hektare saja.

Adapun, konsesi lahan bagi petani kecil yang baru digagas pada era pemerintahan Jokowi dalam program perhutanan sosial, baru menyentuh angka 2,6 juta hektare lahan.

Oleh sebab itu, apabila ada kemauan politik dari pengusaha besar untuk mengembalikan konsesi lahan ke negara untuk diserahkan ke rakyat kecil, lanjut Teten, maka itu akan membantu pemerintah dalam mempercepat program perhutanan sosial.

Baca juga: Prabowo Akui Kuasai Ratusan Ribu Hektar Lahan di Kaltim dan Aceh Tengah

"Terutama di daerah-daerah konflik agraria yang sudah akut antara rakyat dan pemilik konsesi ya supaya ada jalan keluarnya itu," lanjut Teten.

Dalam acara pidato kebangsaan di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (24/2/2019) kemarin, Jokowi menunggu apabila ada pengusaha besar yang mengembalikan konsesi lahannya kepada negara.

Awalnya, ia menyinggung program perhutanan sosial yang telah dikerjakan oleh pemerintahannya selama 4,5 tahun terakhir.

"Kita bagikan konsesi lahan untuk rakyat yang hidup di sekitar hutan. Sudah kita bagikan 2,6 juta hektar konsesi dari 12,7 juta hektar yang memang telah dipersiapkan," ujar Jokowi.

"Sekali lagi, ini konsesi lahan untuk rakyat kecil. Konsesi lahan untuk rakyat kecil," lanjut dia.

Baca juga: Janji Jokowi Bagikan 11 Juta Sertifikat Tanah untuk Rakyat hingga Tahun Depan

Oleh sebab itu, apabila ada pengusaha besar di Indonesia yang menyampaikan akan mengembalikan konsesi lahannya ke negara, Jokowi mengatakan, menunggu hal itu diwujudkan.

"Jika ada penerima konsesi besar yang mau mengembalikan konsesi kepada negara, saya tunggu, saya tunggu sekarang," ujar Jokowi.

Ia sampai mengulangi pernyataan ini sebanyak tiga kali lantaran sorak sorai serta tepuk tangan riuh dilontarkan sekitar 15.000 pendukung yang hadir di dalam ruangan.

"Dan akan saya bagikan ke rakyat kecil. Karena masih banyak rakyat kita yang membutuhkan," ucap dia.

Kompas TV Calon Presiden Nomor Urut 01 Joko Widodo menyampaikan akan terus memberikan sertifikat tanah bagi rakyat dan bukan kepada pengusaha besar. Kita simak cuplikan pidato Joko Widodo berikut ini.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Nasional
Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Nasional
KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

Nasional
Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Nasional
Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Nasional
Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Nasional
Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Nasional
Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Nasional
Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Nasional
Menteri KP: Lahan 'Idle' 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Menteri KP: Lahan "Idle" 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Nasional
Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Nasional
Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Nasional
Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Nasional
Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com