Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gubernur Riau Dukung Jokowi, PKS Ingatkan Gubernur Tak Punya Wewenang Arahkan Rakyat

Kompas.com - 21/02/2019, 13:22 WIB
Jessi Carina,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menilai dukungan Gubernur Riau, Syamsuar, kepada Jokowi-Ma'ruf adalah sikap pribadi. Dia mengingatkan posisi Syamsuar sebagai gubernur bukan untuk menarik dukungan untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden.

"Anda sebagai gubernur, sesungguhnya Anda tidak punya kewenangan apalagi mengarah-arahkan dengan jabatan Anda untuk rakyat mengikuti pilihan Anda," ujar Hidayat di Kompleks Parlemen, Kamis (21/2/2019).

Adapun, PKS merupakan salah satu partai yang mengusung Syamsuar.

Hidayat mengatakan dukungan seorang gubernur sejatinya sama dengan suara rakyat biasa. Dia meminta gubernur yang menyatakan dukungan untuk pasangan capres cawapres untuk fokus bekerja saja.

Baca juga: Diusung PKS dan PAN, Gubernur Riau Syamsuar Dukung Jokowi

Hidayat mengingatkan gubernur memiliki kewajiban menunaikan janji-janji kampanyenya.

"Jangan menyalahgunakan jabatan Anda untuk kemudian mengarah-arahkan pada pilihan politik yang sesungguhnya belum tentu pilihan rakyat," kata dia.

Sebelumnya, Gubernur Riau Syamsuar menyatakan dukungannya untuk pasangan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pemilihan Presiden 2019.

Hal ini disampaikan Syamsuar kepada wartawan seusai dilantik oleh Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (20/2/2019).

"Saya berharap beliau bisa dua periode," kata Syamsuar.

Baca juga: PAN Yakin Dukungan Gubernur Riau ke Jokowi Tak Ganggu Elektabilitas Prabowo-Sandi

Syamsuar mengatakan, Presiden Jokowi sudah banyak berkontribusi untuk Riau selama 4,5 tahun kepemimpinannya, dari segi pembangunan infrastruktur hingga reformasi agraria.

"Misalnya seperti tadi, kan jalan tol ke Padang belum selesai. Kan program beliau tol Sumatera. Kemarin saya dapat informasi lagi nanti ada tol Riau ke Jambi. Pekerjaan-pekerjaan ini kan masih perlu dilanjutkan," kata Syamsuar.

Syamsuar diusung oleh Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Amanat Nasional saat maju di pemilihan gubernur Riau 2018 bersama Edy Natar Nasution.

PKS dan PAN merupakan partai pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Sementara Nasdem mengusung Jokowi-Ma'ruf Amin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com