Hakim Perintahkan KPK Kembalikan Uang Anggota DPRD Sumut Rp 500.000

Kompas.com - 14/02/2019, 15:33 WIB
Empat anggota DPRD Sumut divonis 4 tahun penjara di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (14/2/2019). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINEmpat anggota DPRD Sumut divonis 4 tahun penjara di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (14/2/2019).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memerintahkan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) untuk mengembalikan uang terdakwa Rinawati Sianturi.

Menurut hakim, jaksa harus mengembalikan uang sebesar Rp 500.000.

Hal itu dikatakan majelis hakim saat membacakan pertimbangan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (14/2/2019).

"Majelis hakim memerintahkan jaksa penuntut umum mengembalikan kelebihan Rp 500.000," ujar anggota majelis hakim Hastopo saat membacakan pertimbangan.

Baca juga: Empat Anggota DPRD Sumut Divonis 4 Tahun Penjara

Rinawati merupakan anggota DPRD Sumatera Utara. Menurut hakim, Rinawati dan empat anggota DPRD lainnya terbukti menerima suap dari Gubernur Sumatera Utara Gatot Pudjo Nugroho.

Rinawati Sianturi terbukti menerima uang Rp 504,5 juta. Uang tersebut diberikan agar Rinawati memberikan pengesahan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2012, dan pengesahan APBD Perubahan TA 2013.

Selain itu, suap diberikan agar Rinawati memberikan persetujuan pengesahan APBD TA 2014 dan APBD Perubahan TA 2014. Lalu, persetujuan pengesahan APBD TA 2015.

Kemudian, agar Rinawati Sianturi menyetujui LPJP APBD Tahun Anggaran 2014.

Namun, dalam proses penyidikan dan penuntutan Rinawati sudah mengakui perbuatan dan menyerahkan uang yang dia terima seluruhnya kepada KPK.

Baca juga: Hakim Cabut Hak Politik 5 Anggota DPRD Sumut

Dalam surat dakwaan, Rinawati didakwa menerima Rp 505,5 juta. Ia kemudian menyerahkan seluruhnya kepada KPK.

Namun, menurut hakim, dalam persidangan penerimaan yang terbukti hanya Rp 504,5 juta.

Dengan demikian, uang yang diserahkan Rinawati kelebihan Rp 500.000. Menurut hakim, kelebihan itu wajib dikembalikan oleh jaksa.

"Kepada terdakwa juga tidak perlu lagi dibebankan uang pengganti," kata hakim.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sejak April, Ada 15.000 Mahasiswa Jadi Relawan Mitigasi Covid-19

Sejak April, Ada 15.000 Mahasiswa Jadi Relawan Mitigasi Covid-19

Nasional
Wapres Ma'ruf Ingatkan Elemen Bangsa Berkomitmen Pertahankan Demokrasi

Wapres Ma'ruf Ingatkan Elemen Bangsa Berkomitmen Pertahankan Demokrasi

Nasional
Antisipasi Klaster Libur Panjang, Satgas Covid-19 Minta Daerah Destinasi Wisata untuk Siap Siaga

Antisipasi Klaster Libur Panjang, Satgas Covid-19 Minta Daerah Destinasi Wisata untuk Siap Siaga

Nasional
Jokowi Berterima Kasih kepada Putra Mahkota Abu Dhabi soal Nama Jalan

Jokowi Berterima Kasih kepada Putra Mahkota Abu Dhabi soal Nama Jalan

Nasional
RI Negara Risiko Tinggi, BNPB Minta Masyarakat Tingkatkan Literasi Kebencanaan

RI Negara Risiko Tinggi, BNPB Minta Masyarakat Tingkatkan Literasi Kebencanaan

Nasional
Pengamat: Ibarat Covid-19, Demokrasi Kalau Dirapid Test Hasilnya Reaktif

Pengamat: Ibarat Covid-19, Demokrasi Kalau Dirapid Test Hasilnya Reaktif

Nasional
Ketua MPR Minta Pemerintah Libatkan Pegiat Lingkungan dalam Proyek Pariwisata di Pulau Rinca

Ketua MPR Minta Pemerintah Libatkan Pegiat Lingkungan dalam Proyek Pariwisata di Pulau Rinca

Nasional
Wapres Sebut Demokrasi di Indonesia Berkembang Baik

Wapres Sebut Demokrasi di Indonesia Berkembang Baik

Nasional
Lewat Sistem Ini, Data Real Time Pelanggar Protokol Kesehatan Bisa Diketahui

Lewat Sistem Ini, Data Real Time Pelanggar Protokol Kesehatan Bisa Diketahui

Nasional
Epidemiolog: Adanya Jeda Tes Sebabkan Penanganan Covid-19 Belum Berhasil

Epidemiolog: Adanya Jeda Tes Sebabkan Penanganan Covid-19 Belum Berhasil

Nasional
UU Cipta Kerja Diprotes, Moeldoko: Ada Pameo Buruk, Biar Keliru Asal Heroik

UU Cipta Kerja Diprotes, Moeldoko: Ada Pameo Buruk, Biar Keliru Asal Heroik

Nasional
Jokowi Terbitkan Perpres Supervisi, KPK Harap Koordinasi-Supervisi Semakin Kuat

Jokowi Terbitkan Perpres Supervisi, KPK Harap Koordinasi-Supervisi Semakin Kuat

Nasional
Satgas Minta Mahasiswa Sadarkan Masyarakat soal Ancaman Covid-19

Satgas Minta Mahasiswa Sadarkan Masyarakat soal Ancaman Covid-19

Nasional
Peringatan Sumpah Pemuda, Puan Berharap Generasi Muda Jadi Pilar Kebangkitan Hadapi Pandemi

Peringatan Sumpah Pemuda, Puan Berharap Generasi Muda Jadi Pilar Kebangkitan Hadapi Pandemi

Nasional
Mahfud: Tantangan Pancasila Berkembang Sejak Jatuhnya Pemerintahan Soeharto

Mahfud: Tantangan Pancasila Berkembang Sejak Jatuhnya Pemerintahan Soeharto

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X