Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Moeldoko Sebut Pelapor Jokowi ke Bawaslu Tidak Mengerti Konteks

Kompas.com - 19/02/2019, 16:32 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Moeldoko berpendapat, pihak yang melaporkan Jokowi ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atas pernyataannya di debat kedua, 17 Februari 2019 lalu, salah kaprah dan tidak mengerti konteks.

"Kadang-kadang orang itu enggak memasukan sebuah pernyataan ke dalam konteks. Enggak ada keinginan Pak Jokowi untuk menyerang. Enggak ada itu," ujar Moeldoko saat dijumpai di Istana Presiden, Jakarta, Selasa (19/2/2019).

Diketahui, Jokowi dilaporkan ke Bawaslu oleh Tim Advokat Indonesia Bergerak (TAIB) atas pernyataannya di debat kedua. Jokowi yang menyinggung Prabowo memiliki ratusan ribu hektare lahan di Kalimantan dan Aceh dinilai telah menyerang mantan Danjen Kopassus itu secara personal.

Baca juga: Jokowi Dilaporkan ke Bawaslu soal Kepemilikan Lahan Prabowo

Oleh karena itu, pelapor menuding Jokowi melanggar Pasal 280 ayat 1 Huruf (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Pasal itu melarang peserta, pelaksana beserta tim kampanye menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan atau peserta pemilu yang lain selama kampanye.

Moeldoko menjelaskan pernyataan Jokowi itu merujuk kepada tema debat, yakni energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.

Jokowi ingin mengatakan bahwa pemerintahannya tidak memberikan konsesi lahan semeter pun kepada perusahaan-perusahaan besar. Sebaliknya, selama 4,5 tahun, pemerintahannya justru memberikan konsesi lahan kepada masyarakat kecil.

"Pak Jokowi mengatakan saya itu membagikannya ke masyarakat-masyarakat kecil. Saya itu tidak membagikan ke yang besar-besar sebagai contoh seperti yang Pak Prabowo miliki yang luasnya itu sekian ratus hektare," ujar Jokowi.

Baca juga: Jokowi Dilaporkan ke Bawaslu karena Diduga Sampaikan Kebohongan Publik

Selain itu, pemerintahannya mengambil kembali konsesi lahan dari perusahaan-perusahaan besar yang tidak produktif untuk diserahkan kepada masyarakat kecil, misalnya petani.

Moeldoko pun mengajak seluruh pihak untuk tidak asal bertindak. Mantan Panglima TNI itu juga meminta agar menempatkan sebuah pernyataan ke dalam konteks sehingga tidak perlu ada pelaporan seperti yang dilakukan TAIB.

"Jangan diputar-putar seolah-olah Pak Jokowi bohong dan seterusnya. Jangan dibolak-balik dong sampai jadi bingung semuanya," ujar Moeldoko.

Kompas TV Kepala Staf Kepresidenan menyebut Presiden Joko Widodo telah memerintahkan dokter kepresidenan untuk menangani Ani Yudhoyono. Disampaikan oleh Moeldoko saat dijumpai di Istana Negara Jakarta jika dirinya telah berkoordinasi dengan Kepala RSPAD Gatot Soebroto, Terawan Agus Putranto yang merupakan salah satu dokter kepresidenan. Moeldoko pun mengatakan jika saat ini dokter kepresidenan telah berada di Singapura untuk menangani kesehatan ibu Ani Yudhoyono.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com