Ini 32 Nama Tambahan Caleg Eks Koruptor yang Diumumkan KPU

Kompas.com - 19/02/2019, 12:48 WIB
Gedung KPU Pusat Kompas.com/Fitria Chusna FarisaGedung KPU Pusat

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) umumkan 32 nama tambahan calon legislatif mantan narapidana korupsi.

Jumlah ini menambah daftar panjang caleg eks koruptor. Jika ditambahkan dengan daftar caleg eks koruptor yang sudah lebih dulu diumumkan KPU, total ada 81 caleg mantan napi korupsi.

Dari 32 caleg eks koruptor tambahan, sebanyak 7 caleg maju di tingkat DPRD provinsi dan 25 caleg maju di tingkat DPRD kabupaten/kota.

Baca juga: Diumumkan KPU, Ini Daftar 49 Caleg DPRD dan DPD yang Eks Koruptor

Sementara itu, tak ada nama tambahan caleg eks koruptor yang maju di tingkat Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Caleg DPD yang tercatat punya riwayat kasus korupsi berjumlah 9 orang.

Jika ditambahkan dengan jumlah caleg eks koruptor yang diumumkan KPU terdahulu, maka, total ada 23 caleg eks koruptor tingkat DPRD provinsi, 49 caleg eks koruptor tingkat DPRD kabupeten/kota, dan 9 caleg DPD.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dari 16 partai politik peserta pemilu, 14 partai mengajukan caleg mantan napi korupsi.

Hanya ada 2 partai politik yang tak ajukan caleg eks koruptor, yaitu Partai Nasdem dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Berikut 32 nama tambahan caleg eks koruptor yang diumumkan KPU per 19 Febuari 2019 berdasar partai politik:

Partai Hanura

1. Muhammad Asril Ahmad (DPRD Provinsi Maluku Utara 3, nomor urut 4)

2. Rachmad Santoso (DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara 1, nomor urut 1)

3. Darjis (DPRD Kabupaten Ogan Ilir 4, nomor urut 1)

4. Andi Wahyudi Entong (DPRD Kabupaten Pinrang 1, nomor urut 1)

5. Hasanudin (DPRD Kabupaten Banjarnegara 5, nomor urut 1)

6. Bonar Zeitsel Ambarita (DPRD Kabupaten Simalungun 4, nomor urut 9)

Partai Demokrat

1. Firdaus Djailani (DPRD Provinsi Bengkulu 5, nomor urut 1)

2. Farit Wijaya (DPRD Kabupaten Pesisit Barat 2, nomor urut 6)

3. Imam Subandi (DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir 4, nomor urut 6)

4. Syamsudin Olii (DPRD Kabupaten Bolaang Mangondo Utara 1, nomor urut 6)

5. Rahmanuddin (DPRD Kabupaten Luwu Utara 1, nomor urut 7)

6. Polman (DPRD Kabupaten Simalungun 4, nomor urut 4)

Partai Berkarya

1. Muhlis (DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 3, nomor urut 8)

2. Zambri (DPRD Kabupaten Pasaman Barat 1, nomor urut 4)

3. Djekmon Amisi (DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud 3, nomor urut 2)

PPP

1. Emil Silfan (DPRD Kabupaten Musi Banyuasin 4, nomor urut 2)

2. Ujang Hasan (DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah 1, nomor urut 2)

3. Rommy Krishna (DPRD Kabupaten Lubuklinggau 3, nomor urut 2)

Partai Golkar

1. Achmad Junaidi Sunardi (DPRD Provinsi Lampung 7, nomor urut 4)

2. Christofel Wonatorei (DPRD Kabupaten Waropen 1, nomor urut 6)

PDI-P

1. Mat Muhizar (DPRD Kabupaten Pesisir Barat 3, nomor urut 2)

Perindo

1. Andi Gunawan (DPRD Kabupaten Lampung Timur 1, nomor urut 1)

2. Ramadhan Umasangaji (DPRD Kota Pare-pare 1, nomor urut 2)

PKPI

1. Raja Zulhindra (DPRD Kabupaten Indragiri Hulu 1, nomor urut 10)

2. Yuridis (DPRD Kabupaten Indragiri Hulu 3, nomor urut 6)

PAN

1. Bonanza Kesuma (DPRD Provinsi Lampung 7, nomor urut 7)

2. Firdaus Obrini (DPRD Kota Pagar Alam 2, nomor urut 9)

PKB

1. Usman Effendi (DPRD Kabupaten Pesawaran 2, nomor urut 8)

2. EU K. Lenta (DPRD Kabupaten Morowali Utara 1, nomor urut 9)

PBB

1. Sahlan Sirad (DPRD Provinsi Bengkulu 5, nomor urut 1)

2. Syaifullah (DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 1, nomor urut 1)

PKS

1. Muhammad Zen (DPRD Kabupaten Okut Timur 1, nomor urut 2)

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penggabungan Ganti Rugi di Kasus Juliari Ditolak, Korban Korupsi Bansos Covid-19 Ajukan Kasasi

Penggabungan Ganti Rugi di Kasus Juliari Ditolak, Korban Korupsi Bansos Covid-19 Ajukan Kasasi

Nasional
5 Pekerja Bangunan Divonis 1 Tahun Penjara dalam Kasus Kebakaran Gedung Kejagung

5 Pekerja Bangunan Divonis 1 Tahun Penjara dalam Kasus Kebakaran Gedung Kejagung

Nasional
Milad MUI ke-46, Wakil Ketua DPR Harap Ulama Bantu Mengedukasi Umat agar Disiplin Prokes

Milad MUI ke-46, Wakil Ketua DPR Harap Ulama Bantu Mengedukasi Umat agar Disiplin Prokes

Nasional
ICW Sebut Ada 3 Celah Korupsi dalam Pengadaan Bansos Covid-19

ICW Sebut Ada 3 Celah Korupsi dalam Pengadaan Bansos Covid-19

Nasional
Perpanjangan PPKM Level 4 Dinilai Rasional, Anggota DPR: Tekan Kasus atau Tidak, Kita Lihat Nanti

Perpanjangan PPKM Level 4 Dinilai Rasional, Anggota DPR: Tekan Kasus atau Tidak, Kita Lihat Nanti

Nasional
Risma Tegaskan Kemensos Hanya Salurkan Bansos Berdasarkan Data yang Diusulkan Pemda

Risma Tegaskan Kemensos Hanya Salurkan Bansos Berdasarkan Data yang Diusulkan Pemda

Nasional
Soal Syarat Vaksinasi Covid-19 untuk Jemaah Umrah, Kemenag akan Koordinasi dengan Kemenkes

Soal Syarat Vaksinasi Covid-19 untuk Jemaah Umrah, Kemenag akan Koordinasi dengan Kemenkes

Nasional
Menkes Minta Obat Covid-19 Tak Ditimbun dan Diberikan Sesuai Resep

Menkes Minta Obat Covid-19 Tak Ditimbun dan Diberikan Sesuai Resep

Nasional
Dua Terdakwa Korupsi di Bakamla Dituntut 4 Tahun Penjara

Dua Terdakwa Korupsi di Bakamla Dituntut 4 Tahun Penjara

Nasional
Serma KKO (Purn) Samuri, Pengangkat Jenazah Pahlawan Revolusi di Sumur Lubang Buaya, Tutup Usia

Serma KKO (Purn) Samuri, Pengangkat Jenazah Pahlawan Revolusi di Sumur Lubang Buaya, Tutup Usia

Nasional
Mensos Risma Ungkap Pemerintah Awalnya Prediksi Pandemi Covid-19 Berakhir April 2021

Mensos Risma Ungkap Pemerintah Awalnya Prediksi Pandemi Covid-19 Berakhir April 2021

Nasional
Jemaah Umrah Indonesia Wajib Karantina 14 Hari, KJRI Jeddah Akan Diplomasi ke Saudi

Jemaah Umrah Indonesia Wajib Karantina 14 Hari, KJRI Jeddah Akan Diplomasi ke Saudi

Nasional
Kemenkominfo Ajak Humas Pemerintah Maksimalkan Medsos untuk Komunikasikan Program

Kemenkominfo Ajak Humas Pemerintah Maksimalkan Medsos untuk Komunikasikan Program

Nasional
Arab Saudi Buka Pintu Jemaah Umrah Internasional, Ini Kata Kemenag

Arab Saudi Buka Pintu Jemaah Umrah Internasional, Ini Kata Kemenag

Nasional
Albertina Ho Bantah Tudingan Terlibat Dalam Pembuatan SK Terkait TWK Pegawai KPK

Albertina Ho Bantah Tudingan Terlibat Dalam Pembuatan SK Terkait TWK Pegawai KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X