Kasus SPAM PUPR, Sejumlah Kasatker dan PPK Proyek Dipanggil KPK

Kompas.com - 19/02/2019, 10:21 WIB

Dylan Aprialdo Rachman,

Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

Dylan Aprialdo Rachman

Penulis

Diamanty Meiliana

Editor

Lihat Foto

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).(KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN)

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua kepala satuan kerja (Kasatker) dan tiga pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) Kementerian PUPR, Selasa (19/2/2019).

Rencananya mereka diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap proyek pembangunan SPAM Kementerian PUPR.

Mereka yang dipanggil adalah PPK Gorontalo Rino Putra Catur, PPK Sulawesi Utara Hario Pamungkas, PPK Sumatera Selatan Khoirul Hakim, Kasatker PSPAM Kepulauan Riau Farid Sudibyo dan Kasatker PSPAM Riau Sahta Bangun.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka TMN (Kasatker SPAM Darurat, Teuku Moch Nazar)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka.

Empat tersangka yang diduga memberi suap adalah Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) Budi Suharto; Direktur PT WKE Lily Sundarsih, dan dua Direktur PT Tashida Sejahtera Perkara (TSP) bernama Irene Irma serta Yuliana Enganita Dibyo.

Sementara empat tersangka yang diduga penerima adalah Kepala Satuan Kerja Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Strategis Lampung Anggiat Partunggul Nahat Simaremare; Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah, Kepala Satker SPAM Darurat Teuku Moch Nazar dan PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin.

Anggiat, Meina, Nazar dan Donny diduga menerima suap untuk mengatur lelang terkait dengan proyek pembangunan SPAM tahun anggaran 2017-2018 di Umbulan 3, Lampung, Toba 1, dan Katulampa.

Dua proyek lainnya adalah pengadaan pipa High Density Polyethylene (HDPE) di Bekasi dan daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.

Lelang diduga diatur sedemikian rupa agar dimenangkan oleh PT WKE dan PT TSP.

PT WKE dan PT TSP diminta memberikan fee 10 persen dari nilai proyek. Fee tersebut kemudian dibagi 7 persen untuk kepala Satker dan 3 persen untuk PPK.

Kompas TV KPK melakukan OTT di 3 kabupaten di Lampung. Sejumlah orang yang terjaring OTT KPK diberangkatkan dari Polda Lampung. Berdasarkan pantauan Operasi Tangkap Tangan oleh Komisi Pemeberantasan Korupsi di Lampung telah dibawa ke Jakarta. Berdasarkan informasi 8 orang terdiri dari bupati beserta sejumlah ASN pihak swasta yang berasal dari 3 lokasi yakni Mesuji, Bandar Lampung dan Lampung Tengah. Operasi Tangkap Tangan KPK terkait pemberian <em>fee</em> proyek-proyek dari Dinas PUPR tahun anggaran 2018 di Kabupaten Mesuji.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.