Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penjelasan KLHK soal Kebakaran Hutan dalam Tiga Tahun Terakhir

Kompas.com - 18/02/2019, 18:57 WIB
Luthfia Ayu Azanella,
Bayu Galih

Tim Redaksi

KOMPAS.com- Dalam debat kedua Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019 pada Minggu (17/2/2019) malam, capres nomor urut 01 yang juga petahana, Joko Widodo, menyatakan bahwa tidak ada kebakaran hutan selama tiga tahun terakhir.

Hal itu ia sampaikan pada segmen pertama saat menyampaikan visi misinya di bidang Energi, Pangan, Infrastruktur, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup.

"Dalam tiga tahun ini tidak terjadi kebakaran lahan, hutan, kebakaran lahan gambut dan itu adalah kerja keras kita semuanya," kata Jokowi.

Padahal, berdasarkan data Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK), masih terjadi kebakaran hutan selama 2016, 2017, dan 2018, meskipun angkanya konstan menunjukkan penurunan luas lahan yang terbakar.

Hal ini pun sempat menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Hingga akhirnya Senin (18/2/2019) pagi Jokowi menjelaskan maksud pernyataannya semalam.

“Artinya, bukan tidak ada (kebakaran hutan), turun drastis, turun 85 persen lebih,” kata Jokowi di sela-sela kunjungan hutan di Pandeglang, Banten.

Baca juga: Jokowi: Kebakaran Hutan Bukan Tak Ada, tapi Turun Drastis

Sementara KLHK melalui Twitter-nya, menyebutkan tidak ada kebakaran hutan yang mengacu pada pengertian bencana kebakaran hutan menurut Notohadinegoro (2016).

Untuk mencari keterangan lebih lanjut, Kompas.com menghubungi Direktur Penanggulangan Kebakaran Hutan KLHK, Raffles Pandjaitan.

Satu suara dengan Jokowi, ia pun membenarkan bahwa kebakaran hutan memang masih terjadi. Hanya saja, peristiwa kebakaran hutan sudah menurun drastis, dan tidak ada lagi kebakaran hutan besar yang mengganggu jalannya rutinitas sehari-hari.

"Kalau kebakaran-kebakaran kecil langsung dipadamkan itu masih bisa ditangani tidak ada asap yang mengganggu penerbangan, tidak ada mengganggu sekolah, tidak ada libur, terus tidak ada mengganggu  transportaasi darat, tidak ada penyebab penyakit, itu masih dikatakan belum bencana," kata Raffles.

"Maksud Pak Jokowi itu memang tiga tahun terakhir ini kita melakukan upaya yang sangat drastis," ujar Raffles.

Raffles menjelaskan, upaya drastis itu juga terlihat dengan hasil penurunan luas lahan yang terbakar secara drastis dari tahun ke tahun. Pada 2015 terdapat 2,6 juta hektar lahan yang terbakar, pada 2016 turun menjadi 438.000 hektar, dan pada 2017 turun lagi menjadi 165.000 hektar.

"Nah itu yang dimaksud Pak Jokowi, tiga tahun ini tidak ada complain dari negara lain tentang asap. Tidak ada masyarakat kita tiga tahun terakhir yang menghirup asap, biasanya setiap tahun sebelum 2015 hampir tiap tahun mereka ngisep asap," ujarnya.

Pemerintah Indonesia, menurut Raffles, diapresiasi oleh dunia internasional karena berhasil menghilangkan asap akibat kebakaran hutan yang biasanya setiap tahun mengganggu hingga wilayah negara tetangga.

"Itu yang harus diapresiasi sama masyarakat luas, orang harus melek, lah. Jangan hanya statement begitu dijadikan masalah,” kata Raffles.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com