Jokowi Dinilai Banyak Sampaikan Data yang Keliru di Debat Kedua

Kompas.com - 18/02/2019, 07:28 WIB
Capres nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) menyampaikan pendapatnya saat mengikuti debat capres 2019 putaran kedua di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019). Debat yang diikuti Capres nomor urut 01 Joko Widodo dan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto itu mengangkat tema energi dan pangan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta infrastruktur. ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAYCapres nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) menyampaikan pendapatnya saat mengikuti debat capres 2019 putaran kedua di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019). Debat yang diikuti Capres nomor urut 01 Joko Widodo dan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto itu mengangkat tema energi dan pangan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta infrastruktur.

JAKARTA, KOMPAS.com - Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun menilai calon presiden petahana Joko Widodo terlalu banyak menyebutkan data yang keliru dalam debat kedua Pilpres 2019.

"Dalam debat capres kedua ini, Jokowi sebagai petahana sangat banyak menyebutkan data. Namun setelah debat usai, sejumlah media yang melakukan fact check, ditemukan banyak data yang keliru," ujar Ubedilah kepada Kompas.com , Senin (19/2/2019).

Ubedilah mencontohkan, Jokowi mengatakan bahwa dalam tiga tahun terakhir ini tidak ada kebakaran hutan. Namun, berdasarkan sumber Direktorat PKHL Kementrian Lingkungan Hidup dan kehutanan (2018) menyebutkan bahwa pada tahun 2016 terdapat kebakaran hutan seluas 14.604,84 hektare.

Baca juga: CEK FAKTA: Jokowi Klaim Tak Ada Kebakaran Hutan dan Lahan 3 Tahun Terakhir


"Pada tahun 2017 terdapat kebakaran hutan seluas 11.127,49 hektar, dan pada tahun 2018 terdapat kebakaran hutan seluas 4.666,39 hektare," ucapnya.

Dalam pemaparan visi dan misi, Jokowi mengaku selama tiga tahun tidak pernah ada kebakaran hutan dan kebakaran gambut.

"Kebakaran lahan gambut tidak terjadi lagi dan ini sudah bisa kita atasi. Dalam tiga tahun ini tidak terjadi kebakaran lahan, hutan, kebakaran lahan gambut dan itu adalah kerja keras kita semuanya," kata Jokowi.

"Dan kami ingin mengurangi sampah di sungai dan laut," ungkapnya.

Baca juga: CEK FAKTA: Jokowi Sebut Gelontorkan Dana Desa Rp 187 Triliun dalam 3 Tahun

Data keliru, seperti diungkapkan Ubedilah, juga ditemukan ketika Jokowi mengatakan bahwa tahun 2014 kita masih impor jagung sebesar 3,5 juta ton dan tahun 2018 hanya impor 180.000 ton.

"Saya sampaikan terima kasih pada petani jagung. Pada 2014, kita impor 3,5 juta ton jagung. Pada, 2018 hanya impor 180.000 ton jagung, artinya ada produksi 3,3 juta ton," ucap Jokowi.

Padahal, tutur Ubedilah, faktanya berdasarkan sumber Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018 disebutkan bahwa Indonesia mengimpor Jagung mencapai 737.220 ton jagung.

Menurutnya, kekeliruan data yang disampaikan Jokowi bisa menjadi "pukulan balik" dari Prabowo Subianto. Sebab, Prabowo menilai Jokowi telah menggunakan data yang bohong.

"Jika pukulan balik Prabowo ini dilakukan, bisa saja menggerus elektoral Jokowi," paparnya.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Puja-puji Jokowi Atas Pesatnya Pembebasan Lahan untuk Tol Aceh

Puja-puji Jokowi Atas Pesatnya Pembebasan Lahan untuk Tol Aceh

Nasional
Anies Sebut Bank DKI Berkontribusi Besar Dalam Penerapan MRT hingga LRT Jakarta

Anies Sebut Bank DKI Berkontribusi Besar Dalam Penerapan MRT hingga LRT Jakarta

Nasional
Sandiaga Soroti Polarisasi soal RUU Ketahanan Keluarga

Sandiaga Soroti Polarisasi soal RUU Ketahanan Keluarga

Nasional
'DPR Adem Ayem Kenapa? Karena yang Mesan Omnibus Law Ya Big Boss...'

"DPR Adem Ayem Kenapa? Karena yang Mesan Omnibus Law Ya Big Boss..."

Nasional
Gubernur Aceh Minta Maaf atas 'Khilaf Masa Lalu', Jokowi: Jangan Keliru, Pilpres Sudah Usai

Gubernur Aceh Minta Maaf atas "Khilaf Masa Lalu", Jokowi: Jangan Keliru, Pilpres Sudah Usai

Nasional
Soal RUU Ketahanan Keluarga, Pakar: Tak Etis Negara Atur Keluarga

Soal RUU Ketahanan Keluarga, Pakar: Tak Etis Negara Atur Keluarga

Nasional
Surya Paloh Sebut Aceh Ketergantungan pada Otonomi Khusus

Surya Paloh Sebut Aceh Ketergantungan pada Otonomi Khusus

Nasional
Sandiaga Sebut RUU Cipta Kerja sebagai Katalis Penggerak Ekonomi

Sandiaga Sebut RUU Cipta Kerja sebagai Katalis Penggerak Ekonomi

Nasional
Baleg DPR Buka Kemungkinan RUU Ketahanan Keluarga Digabungkan dengan UU Lain

Baleg DPR Buka Kemungkinan RUU Ketahanan Keluarga Digabungkan dengan UU Lain

Nasional
Dinilai Tak Demokratis, Sejumlah Negara Disebut Kapok Pakai Omnibus Law

Dinilai Tak Demokratis, Sejumlah Negara Disebut Kapok Pakai Omnibus Law

Nasional
KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Ketua MPR Nilai Sudah Tepat demi Kepastian Hukum

KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Ketua MPR Nilai Sudah Tepat demi Kepastian Hukum

Nasional
Survei Sebut Prabowo Menteri Terbaik, Sandiaga: Selamat kepada Bos Saya

Survei Sebut Prabowo Menteri Terbaik, Sandiaga: Selamat kepada Bos Saya

Nasional
Stop 36 Penyelidikan, KPK Diminta Beri Penjelasan Kasus Per Kasus

Stop 36 Penyelidikan, KPK Diminta Beri Penjelasan Kasus Per Kasus

Nasional
Bulan Depan, Pemerintah Temui Putra Mahkota Abu Dhabi Bahas Investasi UEA di Aceh

Bulan Depan, Pemerintah Temui Putra Mahkota Abu Dhabi Bahas Investasi UEA di Aceh

Nasional
[POPULER DI KOMPASIANA] RUU Sapu Jagat Cipta Kerja | Sejarah Trem di Surabaya

[POPULER DI KOMPASIANA] RUU Sapu Jagat Cipta Kerja | Sejarah Trem di Surabaya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X