Jokowi dan Prabowo Diminta Tak Menyerang Personal Saat Debat

Kompas.com - 17/02/2019, 15:03 WIB
Pasangan calon presiden nomor urut 1, Joko Widodo beserta pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno berjabat tangan setelah debat pilpres pertama di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019). Tema debat pilpres pertama yaitu mengangkat isu Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPasangan calon presiden nomor urut 1, Joko Widodo beserta pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno berjabat tangan setelah debat pilpres pertama di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019). Tema debat pilpres pertama yaitu mengangkat isu Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme.

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dan pemerintahan dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Mada Sukmajati mengatakan, kedua calon presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto sebaiknya menghindari serangan yang bersifat personal dalam debat capres putaran kedua, Minggu (17/2/2019).

"Untuk teknis debat saya kira para capres perlu dikondisikan untuk intensif mendebatkan hal substantif dengan berbasis pada data dan tanpa mengarah ke serangan-serangan yang bersifat personal," kata Mada di Yogyakarta, Minggu, seperti dikutip Antara.

Ia berharap para capres tidak sekadar beradu argumen dan melontarkan retorika wacana mengenai isu energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang akan menjadi topik perdebatan.

Baca juga: Dukung Jokowi, Maruf Amin Akan Hadir Saat Debat Kedua Pilpres

Bagi calon presiden petahana, menurut Mada, perlu memberikan penekanan atas capaian yang sudah dilakukan sejauh ini sambil tetap secara realistis mengakui keterbatasan disertai penjelasan penyebabnya.

"Tetap menunjukkan hebat tetapi jangan juga merasa menjadi 'superman'," kata dia.

Sedangkan untuk capres penantang, menurut dia, bisa bermain dengan data dan kasus konkret yang menunjukkan masih rendahnya kinerja petahana.

Kendati demikian, harus mampu menyodorkan alternatif yang meyakinkan dan mendetail.

Baca juga: Sudirman Said: Prabowo Santai Hadapi Debat Kedua

"Jadi tidak asal beda saja namun tidak ada tawaran alternatif kebijakan atau tidak ada dukungan data dan informasi yang kuat," kata Mada.

Lebih dari itu, ia berharap, kedua capres mampu mengartikulasikan gagasannya ke dalam program kerja atau rencana implementasi pada pemerintahan lima tahun ke depan dengan didukung data yang padat.

Baca juga: Begini Urutan Segmen Debat Kedua Calon Presiden

Selain itu, kata Mada, keduanya juga perlu sekaligus menetapkan target capaian pada tahun pertama pemerintahan, tahun kedua, dan seterusnya dalam rangka membuktikan visi dan misi yang diusung.

Kedua capres harus menyadari bahwa yang menjadi target untuk diyakinkan bukanlah pendukung tradisional yang telah jelas akan mendukung mereka.

"Yang menjadi target untuk diyakinkan bukan pendukung tradional yang sudah jelas mendukung mereka, tetapi pemilih yang masih ragu atau belum memiliki keputusan yang jelas dan kuat," kata Mada Sukmajati.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Sumber Antara
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kajari Bantul Sembuh, Kejaksaan Agung Termotivasi Mengatasi Covid-19

Kajari Bantul Sembuh, Kejaksaan Agung Termotivasi Mengatasi Covid-19

Nasional
Telegram Kapolri, Pemain Harga dan TImbun Kebutuhan Saat Wabah Covid-19 Jadi Incaran

Telegram Kapolri, Pemain Harga dan TImbun Kebutuhan Saat Wabah Covid-19 Jadi Incaran

Nasional
Penghina Presiden dan Pejabat dalam Penanganan Covid-19 Terancam Sanksi Penjara

Penghina Presiden dan Pejabat dalam Penanganan Covid-19 Terancam Sanksi Penjara

Nasional
Pemerintah Telah Menguji 9.712 Spesimen dalam Tes Covid-19

Pemerintah Telah Menguji 9.712 Spesimen dalam Tes Covid-19

Nasional
Pemerintah Terima Donasi Rp 82 Miliar untuk Penanganan Corona, Masyarakat Jangan Berkecil Hati

Pemerintah Terima Donasi Rp 82 Miliar untuk Penanganan Corona, Masyarakat Jangan Berkecil Hati

Nasional
Daerah Bisa Ajukan Pembatasan Sosial ke Pemerintah Pusat jika Penuhi Dua Kriteria

Daerah Bisa Ajukan Pembatasan Sosial ke Pemerintah Pusat jika Penuhi Dua Kriteria

Nasional
Masyarakat Diminta Bersihkan Sarang Nyamuk untuk Hindari Penyakit Demam Berdarah

Masyarakat Diminta Bersihkan Sarang Nyamuk untuk Hindari Penyakit Demam Berdarah

Nasional
Jubir Pemerintah: Sesuai Rekomendasi WHO, Mulai Hari Ini Semua Gunakan Masker

Jubir Pemerintah: Sesuai Rekomendasi WHO, Mulai Hari Ini Semua Gunakan Masker

Nasional
Sebaran 181 Kasus Baru Covid-19, Pasien Bertambah di 13 Provinsi

Sebaran 181 Kasus Baru Covid-19, Pasien Bertambah di 13 Provinsi

Nasional
Kemenkes: Pembatasan Sosial Berskala Besar Beda dengan Karantina

Kemenkes: Pembatasan Sosial Berskala Besar Beda dengan Karantina

Nasional
Cegah Covid-19 Saat Mudik, Harga Tiket Naik dan Penumpang Dibatasi

Cegah Covid-19 Saat Mudik, Harga Tiket Naik dan Penumpang Dibatasi

Nasional
Sebaran Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.124 Kasus

Sebaran Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.124 Kasus

Nasional
Bertambah 14, Total 164 Orang Sembuh dari Covid-19

Bertambah 14, Total 164 Orang Sembuh dari Covid-19

Nasional
Polri Bakal Sanksi Siapa Pun yang Halangi Petugas Tangani Covid-19

Polri Bakal Sanksi Siapa Pun yang Halangi Petugas Tangani Covid-19

Nasional
UPDATE: Tambah 7, Total Pasien Covid-19 Meninggal Ada 198 Orang

UPDATE: Tambah 7, Total Pasien Covid-19 Meninggal Ada 198 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X