Jokowi dan Prabowo Diminta Tak Menyerang Personal Saat Debat

Kompas.com - 17/02/2019, 15:03 WIB

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dan pemerintahan dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Mada Sukmajati mengatakan, kedua calon presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto sebaiknya menghindari serangan yang bersifat personal dalam debat capres putaran kedua, Minggu (17/2/2019).

"Untuk teknis debat saya kira para capres perlu dikondisikan untuk intensif mendebatkan hal substantif dengan berbasis pada data dan tanpa mengarah ke serangan-serangan yang bersifat personal," kata Mada di Yogyakarta, Minggu, seperti dikutip Antara.

Ia berharap para capres tidak sekadar beradu argumen dan melontarkan retorika wacana mengenai isu energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang akan menjadi topik perdebatan.

Baca juga: Dukung Jokowi, Maruf Amin Akan Hadir Saat Debat Kedua Pilpres

Bagi calon presiden petahana, menurut Mada, perlu memberikan penekanan atas capaian yang sudah dilakukan sejauh ini sambil tetap secara realistis mengakui keterbatasan disertai penjelasan penyebabnya.

"Tetap menunjukkan hebat tetapi jangan juga merasa menjadi 'superman'," kata dia.

Sedangkan untuk capres penantang, menurut dia, bisa bermain dengan data dan kasus konkret yang menunjukkan masih rendahnya kinerja petahana.

Kendati demikian, harus mampu menyodorkan alternatif yang meyakinkan dan mendetail.

Baca juga: Sudirman Said: Prabowo Santai Hadapi Debat Kedua

"Jadi tidak asal beda saja namun tidak ada tawaran alternatif kebijakan atau tidak ada dukungan data dan informasi yang kuat," kata Mada.

Lebih dari itu, ia berharap, kedua capres mampu mengartikulasikan gagasannya ke dalam program kerja atau rencana implementasi pada pemerintahan lima tahun ke depan dengan didukung data yang padat.

Baca juga: Begini Urutan Segmen Debat Kedua Calon Presiden

Selain itu, kata Mada, keduanya juga perlu sekaligus menetapkan target capaian pada tahun pertama pemerintahan, tahun kedua, dan seterusnya dalam rangka membuktikan visi dan misi yang diusung.

Kedua capres harus menyadari bahwa yang menjadi target untuk diyakinkan bukanlah pendukung tradisional yang telah jelas akan mendukung mereka.

"Yang menjadi target untuk diyakinkan bukan pendukung tradional yang sudah jelas mendukung mereka, tetapi pemilih yang masih ragu atau belum memiliki keputusan yang jelas dan kuat," kata Mada Sukmajati.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

MK: Secara Normatif, Kepala BIN Sulteng Boleh Jadi Pj Bupati Seram Bagian Barat

MK: Secara Normatif, Kepala BIN Sulteng Boleh Jadi Pj Bupati Seram Bagian Barat

Nasional
KBRI Bern Koordinasi dengan Polisi dan SAR Swiss Cari Anak Ridwan

KBRI Bern Koordinasi dengan Polisi dan SAR Swiss Cari Anak Ridwan

Nasional
Terbitkan SE, Kemenkes Minta Pemda hingga RS Tingkatkan Kewaspadaan terhadap Penyakit Cacar Monyet

Terbitkan SE, Kemenkes Minta Pemda hingga RS Tingkatkan Kewaspadaan terhadap Penyakit Cacar Monyet

Nasional
Penjelasan Benny K Harman Setelah Dilaporkan ke Polisi karena Diduga Tampar Pegawai Restoran

Penjelasan Benny K Harman Setelah Dilaporkan ke Polisi karena Diduga Tampar Pegawai Restoran

Nasional
Poin-poin Perubahan RKUHP yang Segera Dilanjutkan: Dari Penghinaan Presiden hingga Aborsi

Poin-poin Perubahan RKUHP yang Segera Dilanjutkan: Dari Penghinaan Presiden hingga Aborsi

Nasional
Stop Penganiayaan Anak

Stop Penganiayaan Anak

Nasional
RUU KUHP Masih Atur Hukuman Mati, Koalisi Masyarakat Sipil: Seharusnya Tidak Boleh Ada

RUU KUHP Masih Atur Hukuman Mati, Koalisi Masyarakat Sipil: Seharusnya Tidak Boleh Ada

Nasional
Penerapan Hukum yang Hidup pada RKUHP Dinilai Dapat Memunculkan Tindakan Kriminalisasi

Penerapan Hukum yang Hidup pada RKUHP Dinilai Dapat Memunculkan Tindakan Kriminalisasi

Nasional
Jadi Alasan Ratusan CPNS Mundur, Berapa Besaran Gaji PNS?

Jadi Alasan Ratusan CPNS Mundur, Berapa Besaran Gaji PNS?

Nasional
Deja Vu Dwifungsi ABRI dan Droping Pejabat dari Jakarta

Deja Vu Dwifungsi ABRI dan Droping Pejabat dari Jakarta

Nasional
Usai Menikah, Ketua MK dan Adik Jokowi Langsung Dapat E-KTP Baru

Usai Menikah, Ketua MK dan Adik Jokowi Langsung Dapat E-KTP Baru

Nasional
Gaji Kecil Bikin Ratusan CPNS Mundur, Kini Mereka Dihantui Sanksi 'Blacklist' dan Denda hingga Ratusan Juta

Gaji Kecil Bikin Ratusan CPNS Mundur, Kini Mereka Dihantui Sanksi "Blacklist" dan Denda hingga Ratusan Juta

Nasional
Serma Ekawati, Srikandi Penembak Uji yang Kuasai Pistol hingga Senapan Runduk SPR-3

Serma Ekawati, Srikandi Penembak Uji yang Kuasai Pistol hingga Senapan Runduk SPR-3

Nasional
[POPULER NASIONAL] Sepatu Pasukan Khusus AS-Korsel | Ratusan CPNS Mengundurkan Diri

[POPULER NASIONAL] Sepatu Pasukan Khusus AS-Korsel | Ratusan CPNS Mengundurkan Diri

Nasional
Jokowi antara King Maker, King Size, dan King Koil

Jokowi antara King Maker, King Size, dan King Koil

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.