Jokowi: Anggaran Riset Kita Rp 26 Triliun Sudah Gede

Kompas.com - 16/02/2019, 15:00 WIB
CEO Bukalapak Ahmad Zaky bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (16/2/2019). KOMPAS.com/IhsanuddinCEO Bukalapak Ahmad Zaky bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (16/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo ( Jokowi) menilai anggaran penelitian dan pengembangan Indonesia saat ini sudah besar, yakni mencapai Rp 26 triliun.

"Jadi, sudah gede anggarannya sebetulnya meskipun ke depan kita ingin mengembangkan lagi," kata Jokowi seusai bertemu CEO Bukalapak Achmad Zaky di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (16/2/2019).

Baca juga: Jokowi: Stop Uninstall Bukalapak!

Hal ini disampaikan Jokowi menanggapi kicauan Zaky yang membandingkan anggaran riset Indonesia dengan negara lain.

Dalam twitnya, Zaky menulis: "Omong kosong industri 4.0 kalau budget R&D negara kita kaya gini (2016, in USD) 1. US 511B 2. China 451 B 3. Jepang 165B 4. Jerman 118B 5. Korea 91B 11. Taiwan 33B 14. Australia 23B 24 Malaysia 10B 25. Spore 10B 43. Indonesia 2B. Mudah2an presiden baru bisa naikin".

Twit itu lantas membuat marah para pendukung Jokowi sehingga muncul gerakan #uninstallbukalapak. Namun, Jokowi sendiri mengakui memang masih ada kekurangan dalam sektor riset di Indonesia.

Menurut dia, anggaran sebesar Rp 26 triliun yang ada saat ini tidak fokus karena tersebar di kementerian-kementerian. Ke depan, Jokowi ingin ada suatu kelembagaan besar yang fokus mengurusi penelitian dan pengembangan.

Baca juga: Bertemu Jokowi, CEO Bukalapak Achmad Zaky Minta Maaf

"Kita baru menyiapkan sebuah kelembagaan besar agar arahnya jelas. Tembakannya tepat sehingga inovasi negara ini bisa muncul," kata Jokowi.

"Sekarang ini tersebar di kementerian dan lembaga sehingga fokusnya ke mana itu yang ingin kita benahi," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Jokowi meminta masyarakat pendukungnya untuk menghentikan gerakan uninstall Bukalapak. Kepala Negara menegaskan bahwa Bukalapak adalah aplikasi karya anak bangsa yang harus didukung.

Zaky sendiri sebelumnya sudah meminta maaf kepada Jokowi. Zaky mengakui bahwa data yang ia gunakan terkait anggaran pengembangan dan riset di Indonesia dan perbandingannya dengan negara lain merupakan data lama. Data itu ia dapat dari Wikipedia.

Sementara soal kata "presiden baru" dalam kicauannya, ia menegaskan bahwa itu bisa merujuk kepada siapa pun pemenang Pilpres 2019, baik Jokowi sebagai petahana maupun Prabowo Subianto sebagai penantang.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kukuh Ingin Bentuk Pansus Jiwasraya, Demokrat: Kami Ingin Bongkar

Kukuh Ingin Bentuk Pansus Jiwasraya, Demokrat: Kami Ingin Bongkar

Nasional
Kejagung Sita Perhiasan dan Jam Tangan Tersangka Kasus Jiwasraya

Kejagung Sita Perhiasan dan Jam Tangan Tersangka Kasus Jiwasraya

Nasional
Migrant Care: 8 Perempuan WNI Diduga Jadi Korban Perdagangan Orang di Malaysia

Migrant Care: 8 Perempuan WNI Diduga Jadi Korban Perdagangan Orang di Malaysia

Nasional
Firli Ditantang BW Ramu Strategi Antikorupsi, KPK: Kita Buktikan dengan Kerja

Firli Ditantang BW Ramu Strategi Antikorupsi, KPK: Kita Buktikan dengan Kerja

Nasional
Jimly Asshiddiqie Minta Pendemo Tak Anti Omnibus Law, tetapi Pantau Isinya

Jimly Asshiddiqie Minta Pendemo Tak Anti Omnibus Law, tetapi Pantau Isinya

Nasional
Pelajar Bunuh Begal, Kejagung Sebut Jaksa Tak Bisa Buktikan Pasal Pembunuhan Berencana

Pelajar Bunuh Begal, Kejagung Sebut Jaksa Tak Bisa Buktikan Pasal Pembunuhan Berencana

Nasional
Wakil Komisi III: Kami Tolak Semua Calon Hakim Agung jika Tak Layak

Wakil Komisi III: Kami Tolak Semua Calon Hakim Agung jika Tak Layak

Nasional
Dugaan Keterlibatan Eks Menag, KPK Pelajari Putusan Sidang Romahurmuziy

Dugaan Keterlibatan Eks Menag, KPK Pelajari Putusan Sidang Romahurmuziy

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Heru Hidayat Tak Sembunyikan Aset di Luar Negeri

Kuasa Hukum Sebut Heru Hidayat Tak Sembunyikan Aset di Luar Negeri

Nasional
KPK Dalami Aliran Suap Harun Masiku ke Wahyu Setiawan

KPK Dalami Aliran Suap Harun Masiku ke Wahyu Setiawan

Nasional
Bupati Lebak Libatkan Badan Geologi untuk Relokasi Warga

Bupati Lebak Libatkan Badan Geologi untuk Relokasi Warga

Nasional
Respons Puan Maharani soal Tantangan Jokowi Rampungkan Omnibus Law dalam 100 Hari

Respons Puan Maharani soal Tantangan Jokowi Rampungkan Omnibus Law dalam 100 Hari

Nasional
Bupati Lebak Masih Tunggu Kajian Badan Geologi untuk Relokasi Korban Banjir Bandang

Bupati Lebak Masih Tunggu Kajian Badan Geologi untuk Relokasi Korban Banjir Bandang

Nasional
KPK: Seluruh Menteri dan Wamen yang Baru Sudah Setor LHKPN

KPK: Seluruh Menteri dan Wamen yang Baru Sudah Setor LHKPN

Nasional
Kuasa Hukum Tersangka Kasus Jiwasraya Belum Berencana Ajukan Praperadilan

Kuasa Hukum Tersangka Kasus Jiwasraya Belum Berencana Ajukan Praperadilan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X