Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[HOAKS] Surat Pengembangan Hybrid atas Nama Kemenristek Dikti

Kompas.com - 14/02/2019, 18:57 WIB
Tim Cek Fakta

Penulis

hoaks

hoaks!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar.

KOMPAS.com - Kabar surat palsu atau hoaks yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Ditjen Belmawa) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) beredar di masyarakat.

Menurut informasi yang didapat, surat ini diterima pihak Ditjen Belmawa Kemenristek Dikti pada Kamis (14/2/2019).

Kemenristek Dikti kemudian memberikan klarifikasinya.

Narasi yang Beredar:

Surat bernomor 27/B2.3/TU/2019 ini berisi undangan kepada Direktur Akademi Manajemen Administrasi Yogyakarta untuk datang dalam acara Bimbingan Teknis Pengembangan Konten Hybrid Learning dengan Skema Transfer Kredit.

Dalam surat itu juga disebutkan bahwa acara bimbingan akan berlangsung pada Rabu dan Kamis (20-21/2/2019) pukul 07.30-17.00 WIB di Hotel Le Meridien, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 18-20 Sudirman Jakarta Pusat.

Kemudian, acara bimbingan itu pun dibatasi hanya 200 dosen pendaftar utama dari masing-masing perguruan tinggi.

Tak hanya itu, dalam surat juga diinformasikan bahwa satu peserta akan dibiayai dari aspek transportasi dan akomodasi guna menunjang acara ini nantinya yang akan ditanggung oleh Ditjen Belmawa.

Untuk konfirmasi kehadiran dosen, peserta diminta agar menghubungi Faisal di nomor 0852-1199-0547 yang dapat ditunggu paling lambat setelah dua hari menerima surat.

Penelusuran Kompas.com:

Kepala Seksi Pengakuan Pembelajaran Lampau Ditjen Belmawa Kemristek Dikti, Alam Nasrah Ikhlas menegaskan bahwa surat tersebut bukan dari pihak Ditjen Belmawa.

"Ditjen Belmawa tidak pernah mengeluarkan surat seperti itu," ujar Alam saat dihubungi Kompas.com pada Kamis (14/2/2019).

Alam mengungkapkan bahwa Ditjen Belmawa mendapatkan laporan adanya surat palsu pada Kamis (14/2/2019) pagi hari.

"Ada dua orang yang nanya ke saya, satu dari sesama kolega di kementerian dan satunya dari kolega saya di kampus. Katanya surat itu masuk ke email kampusnya," ujar Alam.

Namun, laporan juga diterima pihak Ditjen Belmawa dari masyarakat melalui call center.

Mengetahui banyaknya masyarakat yang waspada terhadap kabar surat yang mengatasnamakan Kemristek Dikti ini, Alam sangat mengapresiasi hal ini.

"Kita cukup appreciate juga kepada masyarakat bahwa awareness teman-teman masyarakat cukup tinggi sehingga mereka lapor ke kami dulu untuk konfirmasi," ujar Alam.

Kemudian, Alam mengatakan bahwa ada perbedaan yang cukup signifikan antara surat palsu dengan surat asli.

"Dari penggunaan format penulisan suratnya, seperti kop, penggunaan font, dan lainnya. Ada aturan standardnya," kata dia.

Kemristek Dikti juga memberikan imbauan kepada masyarakat untuk berhati-hati dengan surat palsu atau penipuan yang mengatasnamakan pihak Kemristekdikti.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com