Cegah Defisit Neraca Perdagangan, Pemerintah Optimalkan Sektor Manufaktur

Kompas.com - 13/02/2019, 09:09 WIB
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla ketika memberikan keterangan pers di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, Kamis (21/6/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIR Wakil Presiden RI Jusuf Kalla ketika memberikan keterangan pers di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, Kamis (21/6/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah akan mengoptimalkan sektor manufaktur untuk mencegah terjadinya defisit neraca perdagangan di tahun 2019.

Hal itu disampaikan Kalla saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (12/2/2019).

"Beberapa hal yang kita harus rumuskan agar menjadi dorongan untuk investasi di ekspor. Khususnya manufacturing. Karena manufacturing itu yang memberikan pendapatan lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain," ujar Kalla.

Baca juga: Bappenas: Indonesia Perlu Genjot Sektor Manufaktur

Ia menambahkan, optimalisasi sektor manufaktur untuk meningkatkan ekspor perlu dipikirkan sejak sekarang. Jika tidak, kata Kalla, neraca perdagangan Indonesia akan terus mengalami defisit.

Karena itu, kata dia, pemerintah terus memberikan kemudahan bagi pihak yang hendak berinvestasi di sektor manufaktur.

Baca juga: Harga Komoditas Fluktuatif, RI Harus Fokus Kelola Industri Manufaktur

Ia pun mengatakan bila sudah optimal, sektor manufaktur akan menghasilkan pajak yang berguna untuk pembangunan serta devisa yang besar jika diarahkan untuk menghasilkan produk ekspor.

"Yang paling penting dari itu kita butuh tenaga kerja, kita butuh devisa, kita butuh pajak. Hanya investasi manufacturing yang bisa memberikan seperti itu. Dan serendah-rendahnya UMR rata-rata katakanlah sekarang Rp 2,5 juta, itu per orang," ujar Kalla.

Baca juga: Menteri Perindustrian: Perang Dagang Tak Ganggu Industri Manufaktur

"Dibanding pendapatan petani padi hanya sekitar Rp 1 juta per bulan. Jadi manufacturing yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat keseluruhan. Kalau pendapatan masyarakat naik, konsumsi naik, industri akan lebih baik lagi. Kami rumuskan dan akan kami perbaiki lagi," lanjut dia.



Terkini Lainnya

Pengamat: Ketidaktaatan Tim Hukum 02 Terhadap Hukum Acara Berujung pada Penyimpangan MK

Pengamat: Ketidaktaatan Tim Hukum 02 Terhadap Hukum Acara Berujung pada Penyimpangan MK

Nasional
LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

Nasional
Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Nasional
Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Nasional
Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Nasional
Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Nasional
Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Nasional
Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Nasional
Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Nasional
Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Nasional
Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Nasional
TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

Nasional
Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Nasional
Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Nasional

Close Ads X