Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cegah Defisit Neraca Perdagangan, Pemerintah Optimalkan Sektor Manufaktur

Kompas.com - 13/02/2019, 09:09 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah akan mengoptimalkan sektor manufaktur untuk mencegah terjadinya defisit neraca perdagangan di tahun 2019.

Hal itu disampaikan Kalla saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (12/2/2019).

"Beberapa hal yang kita harus rumuskan agar menjadi dorongan untuk investasi di ekspor. Khususnya manufacturing. Karena manufacturing itu yang memberikan pendapatan lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain," ujar Kalla.

Baca juga: Bappenas: Indonesia Perlu Genjot Sektor Manufaktur

Ia menambahkan, optimalisasi sektor manufaktur untuk meningkatkan ekspor perlu dipikirkan sejak sekarang. Jika tidak, kata Kalla, neraca perdagangan Indonesia akan terus mengalami defisit.

Karena itu, kata dia, pemerintah terus memberikan kemudahan bagi pihak yang hendak berinvestasi di sektor manufaktur.

Baca juga: Harga Komoditas Fluktuatif, RI Harus Fokus Kelola Industri Manufaktur

Ia pun mengatakan bila sudah optimal, sektor manufaktur akan menghasilkan pajak yang berguna untuk pembangunan serta devisa yang besar jika diarahkan untuk menghasilkan produk ekspor.

"Yang paling penting dari itu kita butuh tenaga kerja, kita butuh devisa, kita butuh pajak. Hanya investasi manufacturing yang bisa memberikan seperti itu. Dan serendah-rendahnya UMR rata-rata katakanlah sekarang Rp 2,5 juta, itu per orang," ujar Kalla.

Baca juga: Menteri Perindustrian: Perang Dagang Tak Ganggu Industri Manufaktur

"Dibanding pendapatan petani padi hanya sekitar Rp 1 juta per bulan. Jadi manufacturing yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat keseluruhan. Kalau pendapatan masyarakat naik, konsumsi naik, industri akan lebih baik lagi. Kami rumuskan dan akan kami perbaiki lagi," lanjut dia.

Kompas TV Perang dagang yang tengah memanas dilihat sebagai hal yang bisa berdampak baik bagi Indonesia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kakorlantas Ungkap Titik Rawan Kepadatan Saat Arus Balik Lebaran 2024

Kakorlantas Ungkap Titik Rawan Kepadatan Saat Arus Balik Lebaran 2024

Nasional
Situasi Pelabuhan Bakauheni Landai, Kepadatan Diprediksi Terjadi Minggu Malam

Situasi Pelabuhan Bakauheni Landai, Kepadatan Diprediksi Terjadi Minggu Malam

Nasional
Lebaran di KBRI Paris, Risma Berbagi Cerita dan Promosikan Produk Lokal

Lebaran di KBRI Paris, Risma Berbagi Cerita dan Promosikan Produk Lokal

Nasional
Komisi Informasi Pusat Sebut KPU Harus Buka Data Kerja Sama Sirekap dengan Alibaba

Komisi Informasi Pusat Sebut KPU Harus Buka Data Kerja Sama Sirekap dengan Alibaba

Nasional
Mengadu ke Mensos, Penyandang Disabilitas Asal Bandung Dapat Layanan Fisioterapi Gratis

Mengadu ke Mensos, Penyandang Disabilitas Asal Bandung Dapat Layanan Fisioterapi Gratis

Nasional
Sempat Dihentikan, 'Contraflow' Dibuka Lagi di Km 72 hingga Km 47 Tol Cikampek

Sempat Dihentikan, "Contraflow" Dibuka Lagi di Km 72 hingga Km 47 Tol Cikampek

Nasional
Bukan Jokowi, Relawan Joman Sebut Hasto Jadi Penghambat Pertemuan Megawati-Prabowo

Bukan Jokowi, Relawan Joman Sebut Hasto Jadi Penghambat Pertemuan Megawati-Prabowo

Nasional
TKN: Tak Ada Permintaan Jokowi ke Prabowo untuk Jangan Berkomunikasi dengan Megawati

TKN: Tak Ada Permintaan Jokowi ke Prabowo untuk Jangan Berkomunikasi dengan Megawati

Nasional
Tunggu Putusan MK, PDI-P Sebut Pertemuan Megawati-Prabowo Belum Terlaksana Bukan karena Jokowi

Tunggu Putusan MK, PDI-P Sebut Pertemuan Megawati-Prabowo Belum Terlaksana Bukan karena Jokowi

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Jadi Penghambat Silaturahim Prabowo dengan Megawati

TKN Sebut Jokowi Tak Jadi Penghambat Silaturahim Prabowo dengan Megawati

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Fokus Kaitkan Keterangan 4 Menteri di Sidang MK dengan Bukti Kecurangan

Kubu Anies-Muhaimin Fokus Kaitkan Keterangan 4 Menteri di Sidang MK dengan Bukti Kecurangan

Nasional
Kesimpulan Tim Anies-Muhaimin yang Akan Diserahkan ke MK: Ada Pelanggaran Terukur, KPU Berpihak ke Prabowo-Gibran

Kesimpulan Tim Anies-Muhaimin yang Akan Diserahkan ke MK: Ada Pelanggaran Terukur, KPU Berpihak ke Prabowo-Gibran

Nasional
Soroti Ketegangan Iran-Israel, Pengamat: Perang di Timur Tengah Bisa Menjurus ke Perang Dunia III

Soroti Ketegangan Iran-Israel, Pengamat: Perang di Timur Tengah Bisa Menjurus ke Perang Dunia III

Nasional
Finalisasi Kesimpulan, Yusril dkk Yakin MK Bakal Sahkan Kemenangan Prabowo-Gibran

Finalisasi Kesimpulan, Yusril dkk Yakin MK Bakal Sahkan Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
RI Dinilai Bisa Turun Tangan Lakukan Upaya Berikut untuk Hentikan Serangan Iran ke Israel

RI Dinilai Bisa Turun Tangan Lakukan Upaya Berikut untuk Hentikan Serangan Iran ke Israel

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com