Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cegah Defisit Neraca Perdagangan, Pemerintah Optimalkan Sektor Manufaktur

Kompas.com - 13/02/2019, 09:09 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah akan mengoptimalkan sektor manufaktur untuk mencegah terjadinya defisit neraca perdagangan di tahun 2019.

Hal itu disampaikan Kalla saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (12/2/2019).

"Beberapa hal yang kita harus rumuskan agar menjadi dorongan untuk investasi di ekspor. Khususnya manufacturing. Karena manufacturing itu yang memberikan pendapatan lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain," ujar Kalla.

Baca juga: Bappenas: Indonesia Perlu Genjot Sektor Manufaktur

Ia menambahkan, optimalisasi sektor manufaktur untuk meningkatkan ekspor perlu dipikirkan sejak sekarang. Jika tidak, kata Kalla, neraca perdagangan Indonesia akan terus mengalami defisit.

Karena itu, kata dia, pemerintah terus memberikan kemudahan bagi pihak yang hendak berinvestasi di sektor manufaktur.

Baca juga: Harga Komoditas Fluktuatif, RI Harus Fokus Kelola Industri Manufaktur

Ia pun mengatakan bila sudah optimal, sektor manufaktur akan menghasilkan pajak yang berguna untuk pembangunan serta devisa yang besar jika diarahkan untuk menghasilkan produk ekspor.

"Yang paling penting dari itu kita butuh tenaga kerja, kita butuh devisa, kita butuh pajak. Hanya investasi manufacturing yang bisa memberikan seperti itu. Dan serendah-rendahnya UMR rata-rata katakanlah sekarang Rp 2,5 juta, itu per orang," ujar Kalla.

Baca juga: Menteri Perindustrian: Perang Dagang Tak Ganggu Industri Manufaktur

"Dibanding pendapatan petani padi hanya sekitar Rp 1 juta per bulan. Jadi manufacturing yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat keseluruhan. Kalau pendapatan masyarakat naik, konsumsi naik, industri akan lebih baik lagi. Kami rumuskan dan akan kami perbaiki lagi," lanjut dia.

Kompas TV Perang dagang yang tengah memanas dilihat sebagai hal yang bisa berdampak baik bagi Indonesia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com