Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[HOAKS] Hasil Survei Balitbang Kompas untuk Pilpres 2019

Kompas.com - 08/02/2019, 11:47 WIB
Tim Cek Fakta

Penulis

hoaks

hoaks!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar.

KOMPAS.com - Menjelang Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019, beredar beberapa pesan berbau politik, salah satunya pesan yang menginformasikan hasil survei Pilpres 2019.

Pesan berisi hasil survei yang diduga berasal dari Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kompas beredar di aplikasi pesan WhatsApp pada Kamis (7/2/2019).

Namun, Kompas kemudian memberikan klarifikasi terkait pesan yang beredar itu.

Narasi yang beredar:

Berdasarkan penelusuran Kompas.com, pesan ini muncul di grup WhatsApp pada Kamis (7/2/2019).

Pesan tersebut menampilkan hasil survei dari enam daerah pemilihan (dapil) di Kota Bandung, Jawa Barat.

Disebutkan juga terdapat tiga kategori pemilih, yakni pemilih pasangan calon 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin, pemilih pasangan calon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, dan tidak memilih kedua paslon.

Berikut rinciannya:

Untuk dapil 1 mencakup wilayah Sukajadi, Sukasari, Cicendo, dan Andir. Hasil survei yang didapat, yakni sebanyak 37,4 persen masyarakat memilih paslon 01, sebanyak 47,4 persen memilih paslon 02, dan 15,2 persen tidak memilih.

Sementara untuk dapil 2 mencakup wilayah Cidadap, Coblong, Sumur Bandung, Bandung Wetan, Cibeunying, Kaler, dan Cibeunying Kidul. Hasil survei didapatkan sebanyak 39,3 persen memilih paslon 01, 43,2 persen memilih paslon 02, dan 17,5 persen tidak memilih kedua paslon.

Kemudian, untuk dapil 3 mencakup wilayah Kiaracondong, Batununggal, dan Lengkong. Hasil survei yang didapatkan sebanyak 48,4 persen memilih paslon 01, 37,4 persen memilih paslon 02, dan 14,2 persen tidak memilih kedua paslon.

Dapil 4 mencakup wilayah Antapani, Mandalajati, Arcamanik, Ujungberung, Panyileukan, Cibiru,dan Cinambo. Hasil survei yang didapat, yakni 39,4 persen memilih paslon 01, 45,2 memilih paslon 02, dan 15,4 tidak memilih kedua paslon.

Dapil 5 mencakup wilayah Gedebege, Rancasari, Buahbatu, Bandung Kidul, dan Regol. Hasil survei yang didapat, yakni sebesar 48,2 persen memilih paslon 01, 34,5 persen memilih paslon 02, dan 17,3 tidak memilih kedua paslon.

Selanjutnya, untuk dapil 6 mencakup wilayah Astana anyar, Bojongloa Kaler, Bojongloa Kidul, Babakan Ciparay, dan Bandung Kulon. Hasil survei yang didapatkan sebanyak 44,3 persen masyarakat memilih paslon 01, 45,5 persen memilih paslon 02, dan 10,2 masyarakat tidak memilih kedua paslon.

Dari keseluruhan hasil survei keenam dapil, total yang memilih paslon 01 sebanyak 42,8 persen, 42,2 persen memmilih paslon 02, dan 15 persen tidak memilih kedua paslon.

Penelusuran Kompas.com:

Manajer Department Penelitian Litbang Kompas, M Toto Suryaningtyas membantah bahwa Kompas membuat hasil survei Pilpres 2019.

"Terkait dengan beredarnya tulisan di media sosial yang menyebut sebagai 'Hasil Survei Balitbang Kompas untuk Pemilihan Presiden & Wakil Presiden 2019', bersama ini kami menyatakan hal itu sebagai tidak benar," ujar Toto dalam rilis yang didapatkan Kompas.com pada Kamis (7/2/2019).

"Litbang Kompas tidak melakukan survei di Kota Bandung, dengan Periode 2-9 Januari 2019, dengan 800 responden dan Dapil di tingkat kecamatan," kata dia.

Toto mengatakan bahwa Litbang Kompas senantiasa melakukan survei eletibilitas dengan metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah-akademik.

Selain itu, survei yang benar-benar dilakukan pihak Litbang Kompas bisa juga dipublikasikan di Harian Kompas, Kompas.id, Kompas.com, dan Kompas TV demi kontribusi kepada masyarakat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com