Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Timses Jokowi Tantang Prabowo Buktikan Tuduhan APBN Bocor 25 Persen

Kompas.com - 08/02/2019, 11:34 WIB
Ihsanuddin,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Mukhamad Misbakhun, mengkritik pernyataan Prabowo Subianto soal kebocoran dana APBN hingga 25 persen.

Politisi Golkar itu menganggap pernyataan Prabowo tak disertai data valid.

“Pendapat Pak Prabowo yang mengatakan ada kebocoran anggaran APBN sebesar 25 persen itu harus dibuktikan secara faktual. Tidak boleh seseorang bisa menyebutkan angka kebocoran, tetapi tidak bisa membuktikan apa pun,” kata Misbakhun melalui keterangan tertulisnya, Jumat (8/2/2019).

Anggota Komisi XI DPR ini mengatakan, Prabowo seharusnya memperkuat argumennya soal kebocoran 25 persen dana APBN.

Baca juga: Menkeu Pencetak Utang Jadi Sentimen Negatif Terbesar bagi Prabowo-Sandiaga

Menurut dia, Ketua Umum Partai Gerindra itu sering melontarkan pernyataan tanpa bukti sehingga menjadi rumor yang akhirnya menguap begitu saja.

“Jadi di mana faktanya? Kalau memang ada kebocoran keuangan negara, harus ada proses hukum, siapa pelakunya? Sebab, angka 25 persen dari APBN adalah jumlah yang signifikan,” kata dia.

Misbakhun menyinggung soal laporan keuangan pemerintah pusat 2016 dan 2017 yang memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menurut dia, predikat WTP itu merupakan prestasi bagi pemerintahan Presiden Jokowi.

Baca juga: Saat Prabowo Jawab Sindiran Jokowi soal Pesimisme dan Ekonomi Makro...

“Dan capaian itu adalah pertama kali dalam sejarah Republik ini sejak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,” ujar Misbakhun.

Ia yakin Presiden Jokowi mampu menciptakan pemerintahan yang kredibel. 

“Bahkan penggunaan anggaran di APBN bisa diakses oleh masyarakat. Pemerintahan Pak Jokowi menggunakan anggaran demi menyejahterakan masyarakat dan itu sudah terbukti,” kata dia.

Baca juga: Soal Tuduhan Kebocoran Anggaran, Jokowi Minta Prabowo Lapor KPK

Oleh karena itu, Misbakhun menantang Prabowo maupun tim pemenangannya mencari bukti soal kebocoran APBN hingga 25 persen.

Apalagi, Prabowo adalah ketua umum partai yang bisa menggerakkan anak buahnya di DPR untuk menelusurinya.

“Tetapi, kalau cuma melemparkan rumor, apakah pantas, apakah patut, apakah wajar seorang pemimpin hanya mengutarakan pendapatnya di ruang publik tanpa didasari bukti-bukti yang kuat, faktual, dan konkret?” ujar Misbakhun.

Sebelumnya, Prabowo, saat menyampaikan pidato dalam acara HUT Ke-20 KSPI di Sports Mall Gading, Jakarta, mengatakan, kebocoran anggaran itu bisa macam-macam, salah satunya karena ada penggelembungan proyek.

Bocoran anggaran itu, menurut dia, dipicu perilaku korup yang menyasar proyek-proyek pembangunan yang saat ini dilakukan. Prabowo memperkirakan terjadi kebocoran anggaran hingga 25 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com