Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi PDI-P Ingin Tol Dinikmati Pengendara Sepeda Motor

Kompas.com - 01/02/2019, 21:42 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mendukung wacana agar sepeda motor diperbolehkan masuk jalan tol.

Menurut dia, dengan ide ini maka masyarakat menengah ke bawah yang memiliki kendaraan sepeda motor bisa turut menikmati jalan tol yang belakangan terus digenjot pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

“Pembangunan jalan tol yang terus digencarkan setidaknya akan dinikmati sebagian besar rakyat dan niscaya pula akan menggerakkan perekonomian Indonesia,” kata Masinton melalui keterangan tertulis, Jumat (1/2/2019).

Anggota Komisi III DPR ini juga menegaskan, setiap peraturan yang dibuat tidak boleh mendiskriminasi hak-hak warga negara. Termasuk hak warga negara pengguna sepeda motor untuk menikmati hasil pembangunan.

Baca juga: Pengendara Motor: Masuk Tol Mempercepat Waktu, tapi Keamanan Harus Dipikirkan

Ia juga memastikan tidak ada peraturan yang dilanggar dengan dibolehkannya sepeda motor masuk tol. Bahkan, dibolehkannya motor masuk tol telah diatur lewat revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2005 menjadi PP Nomor 44 Tahun 2009.

PP No15 tahun 2005 pada Pasal 38 Ayat (1) disebutkan jalan tol diperuntukkan bagi pengguna yang menggunakan kendaraan roda empat atau lebih.

Sementara PP No 44 Tahun 2009 telah direvisi dengan menambah satu ayat yang menyebutkan pada jalur tol dapat dilengkapi dengan jalur tol khusus bagi kendaraan bermotor roda dua yang secara fisik terpisah dari jalur jalan tol yang diperuntukkan bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih.

Bahkan, aturan ini sudah diterapkan dengan dibolehkannya sepeda motor di tol Jembatan Suramadu dan ruas tol Bali. Masinton berharap kedepannya pemerintah memperbanyak lagi jalan tol yang boleh dimasuki sepeda motor. Khususnya untuk tol yang masih dalam tahap pembangunan.

"Karena sepeda motor roda dua merupakan moda transportasi darat yang digunakan mayoritas rakyat Indonesia," kata Masinton.

Wacana motor diperbolehkan masuk tol ini pertama kali disampaikan Ketua DPR Bambang Soesatyo. Wacana ini muncul ketika Bambang menghadiri acara bikers di DPR, pekan lalu.

Baca juga: Sepeda Motor Masuk Tol, Bahayakan Nyawa dan Terjadi Mixed Traffic

Menurut Bambang, pengendara motor punya hak yang sama dengan pengendara mobil atas jalan bebas hambatan tersebut.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pemerintah saat ini sedang membahas regulasi terkait rencana sepeda motor diizinkan masuk jalan tol.

Menurut dia, sepeda motor diperbolehkan masuk jalan tol karena sebelumnya hal itu telah diterapkan di Tol Suramadu di Jawa Timur dan Tol Mandara di Bali.

Sementara Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku pihaknya akan membahas wacana sepeda motor masuk jalan tol secara hati-hati.

Kompas TV Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia secara tegas menolak wacana motor masuk tol. Terutama jika motor tidak memiliki jalur khusus di jalan tol. Aspek keselamatan seakan dikesampingkan jika motor menggunakan fasilitas jalan tol bersamaan dengan roda empat. Tak hanya YLKI yang menolak, sebagian masyarakat yang kami tanya juga keberatan. Penyebabnya lebih karena budaya naik motor di Indonesia masih belum memenuhi standar keselamatan. Sebenarnya di Indonesia ada jalur tol yang bisa digunakan motor. Yaitu Jalur Suramadu, Jawa Timur dan jalan tol di Bali. Tol ini dari awal sudah didesain tersedianya lajur untuk motor.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com