Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud MD: Sekarang Semua Partai Curang Sendiri-sendiri

Kompas.com - 01/02/2019, 21:21 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menyatakan, kecurangan pemilu di era reformasi berbeda dengan Orde Baru. 

Jika pada masa Orde Baru kecurangan dilakukan secara vertikal, maka di era reformasi ini kecurangan dilakukan secara horizontal.

"Kecurangan sekarang bersifat horizontal. Semua partai curang sendiri-sendiri. Iya. Saya hakim MK, tahu itu," kata Mahfud dalam sebuah acara bedah buku di Universitas Paramadina, Jakarta, Jumat (1/2/2019).

Baca juga: Mahfud MD Usul Daftar Caleg Eks Koruptor Diumumkan di TPS

"PDI-P curang di sana. Demokrat curang di sana. PAN di sana, Golkar di sana. Semua curang. Jadi sekarang curangnya horizontal," kata Mahfud lagi.

Ia menambahkan, saat ini kecurangan pemilu terjadi dengan berbagai modus. Ia mengungkapkan para peserta pemilu bisa langsung menyuap Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) untuk membeli suara.

Bahkan, kata Mahfud, jual beli suara juga bisa dilakukan langsung oleh masing caleg di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

Baca juga: Mahfud MD: Kedua Paslon Tak Punya Strategi Baru untuk Penegakan Hukum

Ada pula caleg yang sudah memprediksi dirinya kalah sehingga langsung menjual suaranya ke caleg lain.

Hal itu berbeda dengan era Orde Baru dimana kecurangan didesain secara terstruktur dari atas. Ia mencontohkan peristiwa munculnya komposisi perolehan suara pada salah satu pemilu kala Orde Baru di Provinsi Bengkulu.

Saat itu, kenang Mahfud, muncul temuan komposisi perolehan suara Golkar, PPP, dan PDI 6 bulan jelang hari pencoblosan.

Baca juga: Mahfud MD Minta Masyarakat Kritis Cermati Debat Capres

 

Pemerintah lalu membantah temuan tersebut. Namun ternyata hasil pemilu di Bengkulu sama persis dengan temuan tersebut.

"Sesudah pemilihan umum persis dengan hasilnya itu komposisinya persis dengan yang beredar yang dianggap palsu itu. Endak pakai survei pada waktu itu. Sudah bisa ditentukan pemenangnya 6 bulan sebelumnya," ujar dia.

"Jadi kecurangan zaman Pak Harto itu kecurangan yang direkayasa dari atas. Kecurangan sekarang bersifat horizontal," lanjut dia.

Kompas TV Rencana pembebasan Abu Bakar Ba'asyir akan dikaji kembali. Kompas Petang membahasnya bersama Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kembali Satu Kubu di Pilkada Jakarta 2024, PKS dan Anies Dianggap Saling Ketergantungan

Kembali Satu Kubu di Pilkada Jakarta 2024, PKS dan Anies Dianggap Saling Ketergantungan

Nasional
PDI-P Gabung, Koalisi Anies Disebut Bisa Unggul pada Pilkada Jakarta

PDI-P Gabung, Koalisi Anies Disebut Bisa Unggul pada Pilkada Jakarta

Nasional
Personel Polri Ikuti Konferensi FBI Asia Pasifik di Vietnam, Bahas Penggunaan Kripto untuk Kejahatan

Personel Polri Ikuti Konferensi FBI Asia Pasifik di Vietnam, Bahas Penggunaan Kripto untuk Kejahatan

Nasional
Grace Natalie Sebut Kebijakan Fiskal Jokowi Akan Berlanjut di Pemerintahan Prabowo

Grace Natalie Sebut Kebijakan Fiskal Jokowi Akan Berlanjut di Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jokowi Ungkap Alasan Pemerintah Pusat Selalu Cawe-cawe Untuk Perbaikan Jalan Daerah

Jokowi Ungkap Alasan Pemerintah Pusat Selalu Cawe-cawe Untuk Perbaikan Jalan Daerah

Nasional
Idrus Marham Bantah Koalisi Prabowo Ingin Jegal Anies di Pilkada Jakarta

Idrus Marham Bantah Koalisi Prabowo Ingin Jegal Anies di Pilkada Jakarta

Nasional
Jokowi Ungkap Kementan Akan Penuhi Kebutuhan Pompa untuk 7.600 Hektare Sawah di Kotawaringin Timur

Jokowi Ungkap Kementan Akan Penuhi Kebutuhan Pompa untuk 7.600 Hektare Sawah di Kotawaringin Timur

Nasional
Menko Polhukam Sebut TNI-Polri dan BIN Harus Sakti Jelang Pilkada

Menko Polhukam Sebut TNI-Polri dan BIN Harus Sakti Jelang Pilkada

Nasional
Soal Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Gerindra: Belum Memenuhi Kuota

Soal Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Gerindra: Belum Memenuhi Kuota

Nasional
KPK Komitmen Tuntaskan Perkara Eddy Hiariej

KPK Komitmen Tuntaskan Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Hari Anti Narkotika Internasional, Fahira Idris Paparkan 6 Upaya Berantas Peredaran NPS di Indonesia

Hari Anti Narkotika Internasional, Fahira Idris Paparkan 6 Upaya Berantas Peredaran NPS di Indonesia

Nasional
MKD Bakal Panggil PPATK Soal Anggota DPR Main Judi Online

MKD Bakal Panggil PPATK Soal Anggota DPR Main Judi Online

Nasional
PPATK Bakal Laporkan Anggota DPR Main Judi Online ke MKD

PPATK Bakal Laporkan Anggota DPR Main Judi Online ke MKD

Nasional
MKD Disebut Bisa Langsung Tindak Anggota DPR Pemain Judi Online Tanpa Tunggu Laporan

MKD Disebut Bisa Langsung Tindak Anggota DPR Pemain Judi Online Tanpa Tunggu Laporan

Nasional
KPK Ungkap Modus Dugaan Korupsi Bansos Presiden, Kualitas Dikurangi

KPK Ungkap Modus Dugaan Korupsi Bansos Presiden, Kualitas Dikurangi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com