Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Mensos Ungkap 4 Alasan PKH dan BPNT Mampu Turunkan Angka Kemiskinan

Kompas.com - 01/02/2019, 16:22 WIB
Mikhael Gewati

Penulis

KOMPAS.com - Menteri Sosial (Mensos) RI Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, terdapat empat faktor penyebab yang membuat Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berhasil menurunkan angka kemiskinan.

“Pertama PKH dan BPNT memberikan bantuan tepat sasaran karena berdasarkan basis data terpadu yang secara berkala diperbaharui atau update berkoordinasi dengan berbagai daerah,” kata Mensos saat memberikan sambutan di acara penyaluran bantuan sosial PKH dan BPNT kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Asramah Haji Donohudan, Kabupaten Boyolali, Jumat (1/2/2019), seperti dalam keterangan tertulisnya.

Terkait update, Mensos menyatakan bahwa Boyolali termasuk daerah yang paling aktif dalam memperbaharui data. Daerah ini pun, telah membantu menurunkan angka stunting.

Adapun alasan kedua PKH dan BPNT bisa menurunkan angka kemiskinan, kata Mensos, karena kedua program tersebut berhasil mewujudkan keuangan inklusi. Ini terjadi lantaran PKH dan PBNT telah mendorong perubahan periaku KPM untuk mengenal transaksi non tunai.

“Hal ini terbukti dari temuan MicroSave yang menyebutkan, 87 persen KPM baru pertama kali memiliki ATM karena PKH dan BPNT melalui Kartu Keluarga Sejahtera. Untuk ke depan, ibu-ibu KPM pun tidak perlu lagi menggunakan pin, cukup dengan finger print atau scan wajah saja sudah bisa mengambil bantuan,” ucap Agus Gumiwang.

Baca jugaSurvei Nyatakan 96 Persen Penerima Manfaat Puas dengan Program BPNT

Sementara itu, ketiga, lanjut Agus, karena PKH dan BPNT melibatkan masyarakat secara aktif untuk kerja sosial. Total saat ini, ada 40.000 sumber daya manusia (SDM) yang bekerja mengurus PKH. Lalu ada puluhan pekerja sosial untuk mengurus BPNT.

Itu pun belum termasuk Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), pendampaing sosial lain, serta usaha produktif seperti e-Warong yang merupakan tempat KPM mengambil bantuan sosial.

Seperti diketahui bahwa pada Maret 2018, persentase kemiskinan nasional untuk pertama kalinya telah mencapai 1 digit, yakni 9,82 persen. Angka ini kembali menurun jadi 9,66 persen pada Septermber 2018.

Menteri Sosial RI Agus Gumiwang Kartasasmita menghadiri acara penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Asramah Haji Donohudan, Kabupaten Boyolali, Jumat (1/2/2019).
Dok. Humas Kementerian Sosial Menteri Sosial RI Agus Gumiwang Kartasasmita menghadiri acara penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Asramah Haji Donohudan, Kabupaten Boyolali, Jumat (1/2/2019).
Mensos Agus pun mengklaim bahwa penurunan  itu terjadi akibat adanya PKH dan BPNT.  Khususnya BPNT, hasil survei MicroSave menyatakan bahwa program ini telah membantu memenuhi kebutuhan pangan KPM hingga 29 persen.

Hal tersebut sesuai dengan hasil temuan BP3KS Yogyakarta yang menyatakan bahwa BPNT telah membantu 30 persen pengeluaran KPM untuk pangan dan 4 persen kebutuhan protein.

Lebih lanjut, Mensos  menyampaikan, sebagai konsekuensi peningkatan jumlah anggota penerima bantuan maka anggaran untuk BPNT dan PKH pada 2019 ini akan naik.

“Perubahan pada 2019 juga terjadi pada sistem distribusi bantuan sosial PKH. Kalau pada 2017-2018 distribusinya flat, maka pada 2019 demi alasan keadilan sistemnya kembali ke tahun 2016, yakni non flat. Jadi satu keluarga nanti bisa mendapat empat komponen bantuan,” ujar Mensos.

Baca juga Mensos: Penerima Manfaat BPNT 2019 Meningkat Jadi 15,6 Juta Keluarga

Bergampak ke Boyolali

Imbas penurunan presentasi kemiskinan secara nasional juga dirasakan Kabupaten Boyolali. Hal ini dibenarkan Wakil Bupati Boyolali, M. Said Hidayat.

Dalam sambutannya pada acara tersebut ia mangatakan, presentasi kemiskinan Kabupaten Boyolali pada 2017 sebesar 11,69 persen. Angka ini turun menjadi 10,04 persen pada 2018.

Halaman:


Terkini Lainnya

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com