Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BMKG Akan Uji Coba Radar Tsunami di Purworejo dan Bantul

Kompas.com - 01/02/2019, 13:33 WIB
Jessi Carina,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika mencoba mendapatkan hibah radar tsunami dari Pemerintah Jepang. Radar itu akan diuji coba di dua daerah untuk deteksi dini gelombang tsunami.

"Nah radar tsunami ini sedang dalam tahap demontrasi uji coba dan akan dipasang di Purworejo dan Bantul karena posisinya juga berdekatan dengan bandara baru Kulon Progo ini ya yang juga di zona potensi tsunami," ujar Kepala BMKG Dwikorita Karnawati di Kompleks Parlemen, Jumat (1/2/2019).

BMKG baru saja bertemu dengan pihak pemerintah Jepang yang memberikan radarnya di Gedung DPR. Pertemuan itu dipimpin Wakil Ketua DPR Agus Hermanto.

Baca juga: Beredar Isu Tsunami di Tapanuli Tengah, Ini Penjelasan BMKG

Dengan alat ini, BMKG bisa mendeteksi kecepatan tsunami yang mungkin terjadi. Informasi mengenai kecepatan tsunami itu diharapkan bisa menjadi peringatan dini ke masyarakat agar segera mengevakuasi diri.

Dwikorita mengatakan BMKG juga sudah punya sistem deteksi dini tsunami yang ada sejak 10 tahun lalu. Sejauh ini, sistem tersebut sudah memberikan 22 deteksi tsunami di Indonesia. Sementara itu, tsunami yang benar-benar terjadi setelah adanya deteksi itu ada sebanyak 15 kali.

Dwikorita mengatakan adanya radar tsunami ini akan mepertebal sistem deteksi bencana.

Baca juga: 2019, Jokowi Ganti Peralatan Sistem Pendeteksi Tsunami yang Rusak

"Dengan radar tsunami tadi sehingga ini berlapis-lapis. Jadi kalau gagal satu, masih ada yang satunya. Kan biasanya dalam kondisi gempa itu lampu mati, komunikasi terputus, sehingga sistem harus kita bangun berlapis-lapis," ujar Dwikorita.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengapresiasi program ini. Agus mengatakan seharusnya masyarakat bisa mendapatkan informasi sedini mungkin mengenai potensi terjadinya bencana di lingkungan mereka. Dengan begitu bencana yang terjadi tidak menimbulkan banyak korban.

"Untuk itu kami DPR tentunya sangat berusaha supaya alat deteksi dini ini betul-betul terpasang dengan baik dan dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan kebutuhannya," ujar Agus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Nasional
Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Nasional
Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com