Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

2019, Jokowi Ganti Peralatan Sistem Pendeteksi Tsunami yang Rusak

Kompas.com - 23/12/2018, 19:57 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

LUWUK, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta kementerian serta lembaga terkait untuk memeriksa peralatan pendeteksi tsunami di Indonesia.

Hal itu dikatakan Jokosi di Bandara Syukuran Aminuddin Amir, Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, Senin (23/12/2018). 

"Sebenarnya sudah saya perintahkan untuk mengecek. Tapi akan saya perintahkan lagi," ujar Jokowi.

Jika memang ada yang tidak berfungsi lagi, Presiden Jokowi berjanji untuk pengadaan kembali peralatan tersebut pada 2019.

Baca juga: Jokowi: Fokus ke Tanggap Darurat, Temukan Korban dan Rawat Secepatnya

"Saya kira ini masuknya ke anggaran baru 2019. Januari itu akan saya perintahkan untuk mengganti peralatan-peralatan yang rusak atau yang sudah lama dan tidak bisa dipakai," ujar dia.

Diberitakan, gelombang tsunami menyapu pesisir empat kabupaten yaitu di Kabupaten Pandeglang, Serang, Lampung Selatan dan Tanggamus.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengungkapkan, korban meninggal dunia akibat tsunami yang melanda wilayah pantai sekitar Selat Sunda bertambah menjadi 222 orang.

Baca juga: Panglima TNI: Infrastruktur Jalan di Lokasi Terdampak Tsunami Banten Masih Bagus

Sementara, korban luka-luka menjadi 843 orang. Kemudian korban yang belum ditemukan 28 orang.

Kerusakan material akibat bencana meliputi 556 unit rumah, 9 unit hotel, 60 warung kuliner, dan 350 kapal dan perahu rusak. Sutopo memastikan tidak ada korban warga negara asing.

Jumlah ini diperkirakan masih akan terus bertambah karena belum semuanya berhasil dievakuasi. Selain itu pendataan juga masih terus dilakukan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Nasional
KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

Nasional
Pengamat Heran 'Amicus Curiae' Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Pengamat Heran "Amicus Curiae" Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Nasional
Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Nasional
Marak 'Amicus Curiae', Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Marak "Amicus Curiae", Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Nasional
Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Nasional
Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com