Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Ingin Gaji Aparat Hukum Naik, Ini Penjelasan Timses

Kompas.com - 31/01/2019, 15:16 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjutak mengatakan, kenaikan gaji aparatur hukum merupakan salah satu hal utama yang diperjuangkan Prabowo-Sandiaga.

Kenaikkan gaji diyakini akan mendorong perbaikan penegakan hukum sekaligus pemberantasan korupsi.

Hal itu dikatakan Dahnil dalam diskusi Pemberantasan Korupsi antara OTT, Pencegahan dan Remisi di Rektorat Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta, Kamis (31/1/2019).

"Salah satu yang di-endorse Pak Prabowo, misalnya, ketika di debat itu dan tidak sempat banyak dieksplorasi karena waktu yang singkat itu adalah terkait gaji. Kami berkeyakinan, untuk melakukan perbaikan penegakan hukum dalam konteks pemberantasan korupsi maka harus dimulai dari aparatur hukum itu sendiri," kata Dahnil.

Baca juga: Prabowo Janji Naikkan Gaji Polisi, Hakim, dan Jaksa Berkali-kali Lipat

Menurut Dahnil, kenaikan gaji yang proporsional menjadi bentuk penghargaan bagi para aparat penegak hukum.

Namun, perbaikan gaji itu dibarengi dengan sanksi yang tegas apabila yang bersangkutan tidak bekerja maksimal atau mengesampingkan integritasnya.

"Kita mendorong reward dan punishment yang kuat. Reward yang kita maksud adalah kita mendorong misalnya mulai dari aparat kepolisian, kejaksaan, hakim dan seterusnya itu punya kesejahteraan yang baik itu reward-nya," kata dia.

"Kalau mereka masih bekerja dengan biasa kemudian tidak berintegritas maka kita siapkan stick yang kuat untuk melakukan punishment yang kuat," sambung Dahnil.

Baca juga: Prabowo Bilang Gaji Pejabat Kecil, Jokowi Tidak Setuju

Ia juga mencontohkan, gaji perwira menengah ke bawah di kepolisian yang rendah. Menurut Dahnil, mereka sebagai tonggak utama penegakan hukum di lapangan harus diperjuangkan lebih baik.

"Polisi yang ingin kami dorong di tingkat perwira menengah ke bawah, itu urgent dilakukan. Secara operasional mereka yang menghadapi penanganan kasus. Kemudian penghasilan mereka rendah, padahal yang jadi ujung tombak utama mereka," kata dia.

Dahnil mengakui kenaikan gaji memang tak berkorelasi langsung dengan peningkatan kualitas, transparansi hingga produktivitas aparat hukum.

Baca juga: Perbedaan Pendapat Jokowi dan Prabowo soal Gaji ASN...

Namun, ia menilai, kenaikan gaji aparat hukum bisa menjadi salah satu faktor motivasi mendongkrak kinerja.

"Oleh sebab itu, ini menjadi salah satu faktor, yang lainnya tentu kan perbaikan manajemen, sistem integritas, macam-macam, tapi salah satu variabel penting ini harus di-push, diperbesar. ini yang kemudian kita dorong," kata dia.

Sebelumnya Prabowo Subianto berniat menaikkan gaji hakim, jaksa, dan aparat kepolisian berkali-kali lipat jika ia memenangi Pilpres 2019.

Menurut Prabowo, tiga pilar penegakan hukum tersebut sangat vital bagi keberlangsungan pemerintahan Indonesia.

"Kita berniat perbaiki gaji hakim, jaksa, dan polisi. Bila perlu berkali-kali lipat gaji mereka. Karena hakim, jaksa dan polisi yang baik itu sangat vital bagi pemerintah republik Indonesia," kata Prabowo dalam pidato 'Indonesia Menang di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/1/2019).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Nasional
Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Nasional
Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta 'Selfie'

Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta "Selfie"

Nasional
Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan 'Presidential Club'

Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan "Presidential Club"

Nasional
Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Nasional
Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com