Jokowi: Masak Laut Segede Itu, Kita Masih Kekurangan Ikan

Kompas.com - 30/01/2019, 20:11 WIB
Presiden Joko Widodo memberikan pengarahan saat meninjau kegiatan Pemodalan Nasional Madani alias PNM di Lapangan Bola Perisma, Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Rabu (8/1/2019). PNM yang akan ditinjau Presiden, yakni PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera). PNM Mekaar menekankan pada sisi membantu ibu-ibu prasejahtera menjadi sejahtera dengan cara memberi modal usaha dengan bantuan pelatihan serta pengembangan usahanya lewat bisnis usaha. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPresiden Joko Widodo memberikan pengarahan saat meninjau kegiatan Pemodalan Nasional Madani alias PNM di Lapangan Bola Perisma, Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Rabu (8/1/2019). PNM yang akan ditinjau Presiden, yakni PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera). PNM Mekaar menekankan pada sisi membantu ibu-ibu prasejahtera menjadi sejahtera dengan cara memberi modal usaha dengan bantuan pelatihan serta pengembangan usahanya lewat bisnis usaha.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo heran hasil penangkapan ikan secara nasional tak kunjung bertambah secara pesat.

Padahal, dalam empat tahun terakhir, pemerintahannya sudah bersikap tegas kepada kapal asing pencuri ikan.

Sebelumnya, menurut Jokowi, ada 7000-13.000 kapal asing yang kerap berkeliaran mencuri ikan di laut Indonesia.

Baca juga: Susi: Pemilik Kapal Ikan Tak Berizin Siap-siap Dipermalukan


 

Namun, setelah Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan kebijakan penenggelaman pada kapal yang tertangkap mencuri ikan, sudah tak ada lagi kapal asing yang berani menerobos perairan Indonesia.

"Pertanyaannya sekarang, kalau 7000 kapal (asing) itu sudah tidak ada, mestinya pikiran saya kan, ikannya kan melimpah. Wong dulu diambil 7000 sampai 13.000 kapal asing, mestinya produksi ikan dari hasil tangkap kita melimpah," kata Jokowi saat silaturahmi dengan pelaku usaha perikanan tangkap di Istana Negara, Jakarta, Rabu (30/1/2019).

Baca juga: Perairan Kepri Rawan Pencurian Ikan oleh Kapal Asing

 

"Sehingga saya tanyakan ke menteri, hasilnya naik enggak? Ada ini angkanya. Kok naiknya dikit," tambah dia.

Melihat kondisi tersebut, Jokowi pun menanyakan kepada pengusaha industri perikanan terkait kendala yang dihadapi di lapangan dalam menangkap ikan.

"Apakah kapalnya, sekarang sangat berkurang? Atau, izinnya sulit? Atau izinnya bertele-tele. Jangan sampai urus izin sampai berbulan, bertahun," kata Jokowi.

Baca juga: Perusahaan Jepang Akan Investasi Budi Daya Ikan di Sulawesi Selatan

Dalam pertemuan itu, Presiden sempat berdialog dengan sejumlah penerima izin. Salah satu penerima izin bercerita kepada Presiden bahwa dirinya mengurus izin sekitar 20 hari. Menurut Presiden, durasi itu masih relatif lama. Izin seharusnya keluar dalam hitungan jam.

"Zaman kayak gini, zaman IT (teknologi informasi), zaman virtual reality, masak masih berhari-hari. Jam urusannya harusnya," kata Kepala Negara.

Baca juga: Susi Minta Jepang Bebaskan Bea Masuk Produk Perikanan RI

Jokowi pun meminta Menteri Susi mempercepat pengurusan izin terkait perikanan seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).

"Saya ingin, Bu Menteri perintah ke dirjen sana, bangunlah sebuah sistem untuk perizinan yang cepat. Yang jam lah. Zaman IT masa masih hari, minggu, apalagi bulan," kata Kepala Negara kepada Susi.

Sementara itu, ditemui seusai acara, Susi mengatakan pihaknya tidak akan mengeluarkan izin apabila pelaku usaha tidak melaporkan hasil tangkapan dengan benar.

Baca juga: Menteri Susi Sebut Tak Perlu Modal Besar untuk Bisnis Perikanan

Susi mencontohkan ada pengusaha penangkapan ikan yang memiliki pendapatan 2.000 ton ikan dalam setahun, namun hanya melaporkan 20 ton atau 200 ton.

"Banyak juga pengusaha yang memang tidak mau perbaiki, mereka hanya cerita dimana-mana izin susah di KKP. Padahal sudah jelas kita ingin laporan hasil tangkapan yang benar, hasil usaha yang benar, kenapa? Supaya kelihatan, naiknya angka pendapatan, angka tangkapan itu berapa," kata Susi.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM Minta Negara Tidak Kriminalisasi Para Pembela HAM

Komnas HAM Minta Negara Tidak Kriminalisasi Para Pembela HAM

Nasional
KIPP: Jangan Larang Eks Koruptor Pakai PKPU, Lebih Baik Revisi UU

KIPP: Jangan Larang Eks Koruptor Pakai PKPU, Lebih Baik Revisi UU

Nasional
Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Nasional
Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Nasional
Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Nasional
Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Nasional
Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Nasional
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Nasional
Soal 'Industri Hukum', Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Soal "Industri Hukum", Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X