Walhi NTT: Rencana Revitalisasi TN Komodo Harus Dilihat dari Aspek Ekologi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nusa Tenggara Timur (NTT) Umbu Wulang Tanaamah Paranggi, menyatakan, rencana penutupan Taman Nasional (TN) Komodo untuk revitalisasi harus dilihat dari aspek ekologi. Khususnya pada fakta daya dukung ekologi dan potensi degradasi lingkungan hidup kedepannya.

"Kalau yang ditutup taman nasionalnya, maka seluruh lanskap taman nasional tidak boleh diakses publik. Bila penutupan ini dalam rangka pemulihan ekologi, maka Walhi NTT setuju," ujar Umbu ketika dihubungi via telepon, Jumat (25/1/2019).

Baca juga: Perburuan Liar Jadi Hambatan Pelestarian Ekosistem di TN Komodo

Umbu menjelaskan, sebenarnya tidak masalah jika Pulau Komodonya yang sekalian ditutup dengan alasan untuk pemulihan ruang hidup Komodo dan mata rantai makananya.

"Kalau yang ditutup Pulau Komodo-nya, masih dengan alasan pemulihan ekologi, sepakat. Terutama juga pengaturan urusan perlindungan usaha kelola rakyat, bisa dianggap tepat," ungkapnya kemudian.

Dia juga meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk berkolaborasi melestarikan serta melindungi salah satu kawasan keajaiban dunia ini.

Baca juga: KLHK: Soal Penutupan Taman Nasional Komodo Perlu Pembahasan Terperinci

Kolaborasi pelestarian itu bisa berupa pembagian kewenangan tugas Pemprov dan Kementerian LHK.

"Misalnya Kementerian LHK yang bertugas dalam urusan pelestarian Komodi dan ekosistemnya, sedangkan Pemprov NTT untuk penguatan ekonomi rakyat serta pemeliharaan kawasan penyangga Pulau Komodo, seperti Pulau Padar," imbuh Umbu.

"Urusan pemulihan dan perlindungan ekologi dan ekonomi rakyat harus menjadi landasan bila revitalisasi Taman Nasional Komodo dilakukan," sambungnya.

Baca juga: Wacana Penutupan Taman Nasional Komodo Masih Dibicarakan KLHK dengan Pemda

Sebelumnya, Gubernur NTT Viktor Lasikodat menyebut revitalisasi menjadi alasan utama dirinya menutup TN Komodo.

"Pulau Komodo ini kita revitalisasi sehingga menjadi taman yang indah, kemudian rantai makan seperti kerbau dan rusa itu selalu tersedia dan banyak," ucapnya.

Untuk revitalisasi, Pemprov NTT akan memperbaiki ketersediaan makanan untuk komodo. Juga, akan menata taman bunga di wilayah Taman Nasional Komodo secara baik.

Baca juga: Peningkatan Wisatawan ke TN Komodo Disebut Berdampak ke Ekonomi Daerah

Kendati demikian, Menteri KLHK Siti Nurbaya Bakar menegaskan bahwa Pemprov NTT tidak bisa langsung menutup Taman Nasional Komodo untuk kepentingan revitalisasi.

Sebab, kewenangan Taman Nasional Komodo ada di tangan pemerintah pusat.

"Iya belum bisa (ditutup), pemerintah daerah harus konsul dan harus di dalam koridor urusan yang ditangani oleh Dirjen Konservasi (Kementerian LHK)," kata Siti di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/1/2019).

Baca juga: Isu Ditutup, KLHK Sebut Wisatawan Tetap Bisa Liburan ke Taman Nasional Komodo

Menurut dia, Kementerian LHK memang memberikan ruang bagi taman nasional di seluruh Indonesia untuk menjadi sumber pusat pertumbuhan wilayah.

"Jadi saya kira ide pak Gubernur kita harus dengar. Tapi saya sudah bilang dengan Pak Dirjen dan sekarang sedang dikerjakan, kumpulkan semua informasi dari lapangan di taman nasional. Sudah ada master plan dan ada zona zonanya dan sekaligus cek apa yang jadi masalah," kata dia.