Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen PDI-P: Orang yang Berpikir Biayai Si A Si B Itu Investor Politik

Kompas.com - 24/01/2019, 08:03 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menyebut kemenangan Capres nomor urut 01 Joko Widodo di Pilkada DKI Jakarta pada 2012 bukan disebabkan sumbangan kampanye yang diberikan Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim Djojohadikusumo.

Hal itu disampaikan Hasto menanggapi pernyataan Hashim yang mengungkapkan bahwa ia yang membiayai kampanye pemenangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Pilkada DKI.

"Bukan karena dibiaiayain. Itu karena kemenangan rakyat. Orang yang berpikir saya biayai si A si B itu adalah investor politik yang mengharapkan return atas investasi yang diberikan," ujar Hasto di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (23/1/2019).

Ia mengatakan kemenangan Jokowi-Ahok saat itu terjadi karena dukungan kuat masyarakat. Karena itu, ia melanjutkan, kampanye pemenangan Jokowi-Ahok dilakukan secara gotong royong oleh semua elemen masyarakat.

Baca juga: Hashim: Pak Jokowi Tak Keluarkan Uang karena Uangnya dari Saya

Ia pun mengatakan dalam politik tak ada investasi semacam itu. Hasto mengatakan partainya selalu berupaya gotong royong dalam memenangkan pilkada.

"Politik enggak ada investasi. Untuk mencari pemimpin yang terbaik kami bergotong royong, kami bekerja keras," lanjut Hasto.

Diketahui pada Pilkada DKI 2012, Gerindra dan PDI-P sepakat mengusung pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Mulanya Jokowi selaku capres nomor urut 01 menyinggung hal itu dalam debat pilpres bahwa ia tak mengeluarkan sepeser uang pun saat menjadi gubernur DKI Jakarta.

Hashim lantas menyatakan wajar bila Jokowi tak mengeluarkan uang sebab saat itu ia yang membiayai.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com