JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyinggung pejabat penegak hukum pada pemerintahan saat ini yang tidak mampu memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
Hal itu karena pejabat penegak hukum tersebut berlatar belakang partai politik.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo di dalam acara debat capres dan cawapres yang dilaksanakan di Gedung Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019) malam.
Lantas, apa jawaban dari calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo?
"Saya kira, kita tidak boleh mendiskriminasi bahwa sebuah jabatan itu harus diberikan kepada orang partai, atau tidak harus kepada profesional," jawab Jokowi.
"Jabatan itu yang paling penting adalah merit sistem. Proses rekrutmennya yang betul transparan, mengacu kompetensi, integritas, kapasitas memimpin yang baik," lanjut dia.
Jokowi kemudian mencontohkan salah satu pejabat penegak hukum berintegritas di Indonesia yang berlatar belakang partai politik.
"Misalnya Pak Baharudin Lopa, itu kan dari PPP. Jadi yang penting proses rekrutmen yang benar," ujar Jokowi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.