Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Adu Visi, Jokowi Bicara Penegakan Hukum, Prabowo Bicara Kesejahteraan

Kompas.com - 17/01/2019, 20:46 WIB
Retia Kartika Dewi,
Akbar Bhayu Tamtomo,
Bayu Galih

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Debat pertama Pemiliham Presiden atau Pilpres 2019 antara Joko Widodo-Ma'ruf Amin dengan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dimulai dengan pembacaan visi dan misi, Kamis (17/1/2019).

Dalam kesempatan ini,  Jokowi-Ma'ruf Amin menekankan pada penegakan hukum dan hak asasi manusia.

"Visi kami adalah Indonesia maju. Kami menawarkan optimisme dan masa depan Indonesia yang berkeadilan," kata Jokowi saat menyampaikan visi dan misinya.

"Saya berkeyakinan, semakin maju, semakin demokratis sebuah negara, maka penegakan hukum dan HAM akan semakin baik," ujar dia.

Menurut Jokowi, akses terhadap pendidikan, akses terhadap lahan, layanan kesehatan, dan hak atas pembangunan harus didukung dengan sistem supremasi hukum yang baik melalui reformasi kelembagaan.

"Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu," ujar Jokowi.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Quote visi Joko Widodo

Sementara itu, pasangan Prabowo-Sandiaga menekankan pada kesejahteraan ekonomi.

Prabowo memaparkan bahwa penegakan hukum juga bergantung pada kesejahteraan aparat hukumnya.

"Kita harus gaji hakim kita begitu hebat, sehingga dia tidak akan terpengaruh, demikian jaksa, demikian polisi. Untuk itu, kita harus menguasai sumber-sumber ekonomi," ujar Prabowo.

"Kita harus cukup uang untuk menjamin kualitas hidup semua petugas yang mengambil keputusan sehingga ia tidak tergoda oleh godaan korupsi," kata dia.

Karena itu, Prabowo berjanji akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi Indonesia sehingga dapat meningkatkan penegakan hukum di Indonesia.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Quote visi Prabowo

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com