Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sosok Ira Koesno, Kontroversi Era Reformasi hingga Debat Perdana dalam Sejarah

Kompas.com - 17/01/2019, 14:23 WIB
Aswab Nanda Pratama,
Bayu Galih

Tim Redaksi

Pertanyaan muncul dari berbagai panelis ke calon kandidat, tapi kebanyakan dari mereka hanya sepakat dan menambahkan pernyataan salah satu kubu.

Bahkan, Ira Koesno sempat menekankan respons atas jawaban calon lain harus disertai alasan setuju atau tidak setuju.

Baca juga: Saat Debat Pilpres Diadakan untuk Kali Pertama di Indonesia...

Dalam menjawab penyampaian paparan program dan juga jawaban atas pertanyaan panelis kerap kali batas waktu yang disediakan terlewati. Ira Koesno berkali-kali menegur kandidat karena melebihi waktu yang ditentukan.

Setelah saat itu, namanya seketika tak tersentuh media. Ternyata dia membuat jasa konsultan.

Dilansir Harian Kompas yang terbut pada 30 April 2008, Tak kembali ke layar kaca, kini Ira sibuk dengan usaha jasa konsultan media dan kehumasan bernama Irakoesno Communications.

Debat Pilkada DKI Jakarta 2017

Memasuki era kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2017, namanya muncul lagi. Ini disebabkan Ira Koesno dipilih sebagai mediator debat Pilkada DKI Jakarta 2017.

KPU DKI Jakarta memilih Ira karena memiliki pengalaman menjadi moderator dalam debat. Apalagi, dirinya jurnalis senior dan juga pernah jadi moderator debat perdana pilpres.

Ketika itu, debat dibagi dalam tiga bagian, yakni pertanyaan dari tim panelis, pertanyaan dari masyarakat, dan debat terbuka kedua pasangan calon.

Debat terbuka itu kemudian dibagi menjadi dua, yakni debat antar-calon wakil gubernur dan debat antar-calon gubernur. Ketika itu, dia menjadi moderator dua putaran pada pilkaga DKI 2017.

Debat Pilpres 2019

Ketika memasuki kontestasi Pilpres 2019, namanya juga mendapatkan mandat dari KPU untuk menjadi moderator debat perdana dalam Pilpres 2019.

Ditemani Imam Priyono, Ira akan menjadi debat di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (10/1/2019). KPU menunjuk Ira Koesno dan Imam Priyono karena dua kubu pasangan calon merasa cocok.

Pertanyaan debat sifatnya hanya pemantik. Meskipun pertanyaan telah diberikan ke paslon sebelum debat diselenggarakan, tetapi itu tak akan mengurangi keseruan dalam berdebat.

Karena setelah pertanyaan dilontarkan, paslon harus memberikan penjelasan atas jawabannya. Selanjutnya, moderator akan memberi pertanyaan untuk menggali jawaban tersebut.

Ada dua segmen debat dengan pertanyaan yang sudah lebih dulu diberikan ke paslon. Dua segmen lainnya, paslon diperbolehkan bertanya satu sama lain.

Baca juga: Massa Pendukung Diminta Tak Saling Ejek Saat Debat Pilpres

Dalam debat, juga akan diterapkan dua metode lontaran pertanyaan. Dua model itu, adalah model pertanyaan terbuka dan tertutup. Model terbuka artinya, kisi-kisi pertanyaan sudah lebih dulu diserahkan ke peserta sebelum penyelenggaraan debat.

Model ini memberi kesempatan bagi peserta debat untuk mendalami pertanyaan dan menyiapkan jawaban. Selain model terbuka, ada juga pola pertanyaan tertutup. Pada model ini, masing-masing pasangan calon mengajukan pertanyaan ke paslon lainnya.

Tema debat pertama adalah hukum, HAM, korupsi, dan terorisme. Pesertanya adalah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Debat pertama akan disiarkan oleh empat lembaga penyiaran, yaitu TVRI, RRI, KOMPAS TV, dan RTV.

Setelah debat pertama, debat kedua rencananya akan diselenggarakan pada 17 Februari 2019, debat ketiga 17 Maret 2019, dan keempat pada 30 Maret 2019.

Sementara, debat terakhir belum ditentukan tanggalnya karena KPU dan tim kampanye masih akan mengecek jadwal masing-masing pasangan calon.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com