Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Massa Pendukung Diminta Tak Saling Ejek Saat Debat Pilpres

Kompas.com - 17/01/2019, 13:48 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) berharap tamu undangan dan massa pendukung capres-cawapres tertib saat menyaksikan debat pertama Pilpres 2019, Kamis (17/1/2019) malam.

Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik meminta massa pendukung jangan melempar ejekan atau kata-kata yang tidak menyenangkan terhadap kubu lawan.

"Mudah-mudahan enggak ada tindakan yang memancing. Kami yakin seluruh relawan yang ada sudah cukup matang menyaksikan debat ini," kata Evi di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis siang.

KPU membatasi tamu undangan hanya 500 orang. Hanya mereka yang diundang yang boleh memasuki ruang debat.

Baca juga: 3 Petinggi PKS Dipastikan Hadir Dampingi Prabowo-Sandiaga di Debat Perdana

Dari 500 orang tamu undangan, sebanyak 100 orang merupakan tamu undangan paslon nomor urut 01, 100 tamu undangan paslon nomor urut 02, dan 300 sisanya tamu undangan KPU.

Sementara massa pendukung akan ditempatkan di luar arena debat, yaitu di dua lapangan olahraga di sekitar Hotel Bidakara.

Massa pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin akan dipisahkan dari massa pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Pada dua lapangan ini akan disediakan layar lebar. Dengan demikian, meski tak berada di arena debat, massa pendukung tetap dapat mengikuti jalannya debat.

Baca juga: Timses: Dalam Debat, Jokowi Akan Paparkan Penanganan Kasus HAM

Pemisahan massa pendukung ini bertujuan untuk menjaga keamanan debat.

Debat pertama Pilpres 2019 digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 17 Januari 2019 dengan tema hukum, HAM, terorisme, dan korupsi.

Peserta debat pertama adalah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Debat perdana ini akan disiarkan oleh empat lembaga penyiaran, yaitu TVRI, RRI, KOMPAS TV, dan RTV.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: 6 Panelis Debat Pilpres Pertama 2019

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Presiden PKS Sebut Anies Tak Perlu Dites untuk Maju Pilkada DKI 2024

Presiden PKS Sebut Anies Tak Perlu Dites untuk Maju Pilkada DKI 2024

Nasional
KPU Verifikasi Faktual KTP Dukungan Calon Nonpartai Mulai 21 Juni

KPU Verifikasi Faktual KTP Dukungan Calon Nonpartai Mulai 21 Juni

Nasional
PKS Ditawari Posisi Cawagub Jakarta oleh Koalisi Prabowo

PKS Ditawari Posisi Cawagub Jakarta oleh Koalisi Prabowo

Nasional
Soal Sipil Dikirim ke Gaza, Kemenlu Sebut Gencatan Senjata Masih Jadi Prioritas

Soal Sipil Dikirim ke Gaza, Kemenlu Sebut Gencatan Senjata Masih Jadi Prioritas

Nasional
PPATK: Ada Dana Terkait Judi 'Online' Mengalir ke 20 Negara dengan Nilai Signifikan

PPATK: Ada Dana Terkait Judi "Online" Mengalir ke 20 Negara dengan Nilai Signifikan

Nasional
Golkar Diprediksi Alami Kekalahan Bertubi-tubi jika Usung Ridwan Kamil di Jakarta

Golkar Diprediksi Alami Kekalahan Bertubi-tubi jika Usung Ridwan Kamil di Jakarta

Nasional
KPU Minta Kepastian Jadwal Pelantikan Kepala Daerah ke Pemerintah

KPU Minta Kepastian Jadwal Pelantikan Kepala Daerah ke Pemerintah

Nasional
Anggota OPM yang Ditembak Mati di Paniai adalah Eks Prajurit Kodam Brawijaya

Anggota OPM yang Ditembak Mati di Paniai adalah Eks Prajurit Kodam Brawijaya

Nasional
Akhiri Puncak Haji, Jemaah RI Kembali ke Hotel di Mekkah mulai Rabu Besok

Akhiri Puncak Haji, Jemaah RI Kembali ke Hotel di Mekkah mulai Rabu Besok

Nasional
Dari Rekam Jejaknya, AKBP Rossa Dinilai Mampu Tangkap Harun Masiku

Dari Rekam Jejaknya, AKBP Rossa Dinilai Mampu Tangkap Harun Masiku

Nasional
Panglima TNI Sebut Bisa Kirim Warga Sipil ke Gaza, Kemlu: Harus Ada Mandat PBB

Panglima TNI Sebut Bisa Kirim Warga Sipil ke Gaza, Kemlu: Harus Ada Mandat PBB

Nasional
Kurangi Ketergantungan Bahan Baku Impor, BPDPKS Ajak UKMK Manfaatkan Produk Berbahan Sawit

Kurangi Ketergantungan Bahan Baku Impor, BPDPKS Ajak UKMK Manfaatkan Produk Berbahan Sawit

Nasional
Ketua DPP: Siapa Pun Ketum Nanti, Wajib Bawa PPP Bangkit

Ketua DPP: Siapa Pun Ketum Nanti, Wajib Bawa PPP Bangkit

Nasional
Promosikan Kebaikan Kelapa Sawit, BPDPKS Gelar Workshop UKMK Sawit di Solo

Promosikan Kebaikan Kelapa Sawit, BPDPKS Gelar Workshop UKMK Sawit di Solo

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Tak Selalu Miskin, Bansos Bukan Solusinya

Pelaku Judi "Online" Tak Selalu Miskin, Bansos Bukan Solusinya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com