Catatan 12 Tahun Aksi Kamisan Akan Diberikan kepada Presiden

Kompas.com - 16/01/2019, 18:37 WIB
Ibu korban Tragedi Semanggi I, Maria Katarina Sumarsih mengikuti aksi Kamisan ke-500 yang digelar Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (27/7/2017). Dalam aksi bersama itu mereka menuntut komitmen negara hadir menerapkan nilai kemanusiaan dengan komitmennya menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat. ANTARA FOTO/FANNY OCTAVIANUSIbu korban Tragedi Semanggi I, Maria Katarina Sumarsih mengikuti aksi Kamisan ke-500 yang digelar Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (27/7/2017). Dalam aksi bersama itu mereka menuntut komitmen negara hadir menerapkan nilai kemanusiaan dengan komitmennya menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah seorang penggagas aksi Kamisan, Maria Katarina Sumarsih mengungkapkan, aktivis Kamisan akan menyerahkan buku yang berisi memori catatan 12 tahun peringatan aksi Kamisan kepada Presiden Joko Widodo. 

Buku memori tersebut berisi 540 lembar surat yang ditulis para korban pelanggaran HAM di Indonesia sejak aksi tersebut dimulai pada 18 Januari 2007. Tahun ini, aksi Kamisan sudah dilakukan 570 kali.

"Besok akan diserahkan ke Presiden Jokowi lewat administrasi negara yang berlaku. Buku memori ini bertujuan agar siapapun pemimpin yang baru ini mampu menindaklanjuti kasus pelanggaran HAM berat masa lalu," kata Sumarsih dalam diskusi publik 12 tahun Aksi Kamisan di Gedung Joang 45, Jakarta Pusat, Rabu (16/1/2019).

Baca juga: Sumarsih, Aksi Kamisan, dan Cinta untuk Wawan...

Sumarsih menjelaskan, isi surat tersebut bermacam-macam. Antara lain, kumpulan puisi-puisi yang diberikan pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), surat kritikan terhadap pembentukan komite tim gabungan penyelesaian HAM berat, surat keadilan untuk aktivis penolak tambang emas Budi Pego, dan sebagainya.

"Semua permasalahan rakyat yang menyangkut HAM dan belum diselesaikan pemerintah ada di buku memori ini. Entah siapapun pemimpin yang terpilih, ini bisa jadi langkah selesaikan masalah HAM," imbuhnya.

Baca juga: Pemilu HAMpa Jadi Tema Peringatan 12 Tahun Aksi Kamisan

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dia menjabarkan, 540 surat itu terbagi menjadi 339 surat di era pemerintahan SBY dan 201 era Jokowi.

"Antara pesimistis atau optimistis akan dibaca atau tidak. Tapi kan pegawai Pak Jokowi banyak, harusnya ada yang bisa membaca buku itu," ungkapnya kemudian.

Kamisan adalah aksi dari para korban pelanggaran HAM dan aktivis yang digelar di depan Istana Merdeka setiap Kamis. Aksi ini menuntut penyelesaian kasus-kasus HAM yang belum terungkap.

Anggota Aksi Kamisan terdiri dari korban dan keluarga korban tragedi Semanggi I, Semanggi II, Trisakti, Tragedi 13-15 Mei 1998, Talangsari, Tanjung Priok dan Tragedi 1965 dan sejumlah kasus lainnya. 

Kompas TV Peserta aksi yang rutin berunjuk rasa di depan Istana Kepresidenan Jakarta bertemu Presiden Joko Widodo.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kementerian PPPA: Tempat Kerja Lokasi Rentan Terjadi Kekerasan terhadap Perempuan

Kementerian PPPA: Tempat Kerja Lokasi Rentan Terjadi Kekerasan terhadap Perempuan

Nasional
Kronologi Bentrokan Kopassus dan Brimob akibat Perkara Rokok di Timika

Kronologi Bentrokan Kopassus dan Brimob akibat Perkara Rokok di Timika

Nasional
Varian Baru Omicron Disebut Lebih Menular, Cak Imin: Jangan Anggap Enteng

Varian Baru Omicron Disebut Lebih Menular, Cak Imin: Jangan Anggap Enteng

Nasional
Tanggapi Putusan MK, Jokowi: Pemerintah Jamin Kepastian dan Keamanan Investasi di Indonesia

Tanggapi Putusan MK, Jokowi: Pemerintah Jamin Kepastian dan Keamanan Investasi di Indonesia

Nasional
GP Ansor Sebut Pengangkatan Erick Thohir Jadi Anggota Kerhomatan Banser Tak Terkait Posisi Said Aqil sebagai Komut KAI

GP Ansor Sebut Pengangkatan Erick Thohir Jadi Anggota Kerhomatan Banser Tak Terkait Posisi Said Aqil sebagai Komut KAI

Nasional
Jokowi: Substansi dan Aturan Pelaksana UU Cipta Kerja Masih Berlaku

Jokowi: Substansi dan Aturan Pelaksana UU Cipta Kerja Masih Berlaku

Nasional
Lindungi Perempuan dari Kekerasan di Tempat Kerja, Kementerian PPPA Dorong Penyelesaian Komprehensif

Lindungi Perempuan dari Kekerasan di Tempat Kerja, Kementerian PPPA Dorong Penyelesaian Komprehensif

Nasional
Polda Papua: Bentrokan Kopassus-Brimob akibat Perkara Rokok Selesai secara Damai

Polda Papua: Bentrokan Kopassus-Brimob akibat Perkara Rokok Selesai secara Damai

Nasional
DPR Kaji Putusan MK soal UU Cipta Kerja sebelum Rapat dengan Pemerintah

DPR Kaji Putusan MK soal UU Cipta Kerja sebelum Rapat dengan Pemerintah

Nasional
Erick Thohir jadi Anggota Kehormatan Banser, Ketua GP Ansor: Tak Ada Kaitan dengan 2024

Erick Thohir jadi Anggota Kehormatan Banser, Ketua GP Ansor: Tak Ada Kaitan dengan 2024

Nasional
Jokowi: Pemerintah Hormati dan Secepatnya Laksanakan Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Jokowi: Pemerintah Hormati dan Secepatnya Laksanakan Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Nasional
Jokowi: UU Cipta Kerja Masih Berlaku, Saya Pastikan Investasi dari Dalam dan Luar Negeri Aman

Jokowi: UU Cipta Kerja Masih Berlaku, Saya Pastikan Investasi dari Dalam dan Luar Negeri Aman

Nasional
Jadi Anggota Kehormatan Banser, Erick Thohir Dinilai Sulit Netral sebagai Menteri

Jadi Anggota Kehormatan Banser, Erick Thohir Dinilai Sulit Netral sebagai Menteri

Nasional
Perkara Rokok, Anggota Brimob Bentrok dengan Kopassus

Perkara Rokok, Anggota Brimob Bentrok dengan Kopassus

Nasional
Menko PMK Ingatkan Daerah Antisipasi Bencana Hidrometeorologi

Menko PMK Ingatkan Daerah Antisipasi Bencana Hidrometeorologi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.