PKS Minta Pemerintah Berperan Aktif Minta Penjelasan China soal Muslim Uighur

Kompas.com - 12/01/2019, 18:02 WIB
Diskusi bertajuk Kesaksian dari Balik Penjara Uighur, di kawasan Menteng Jakarta Pusat, Sabtu (12/1/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTODiskusi bertajuk Kesaksian dari Balik Penjara Uighur, di kawasan Menteng Jakarta Pusat, Sabtu (12/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PKS Bidang Politik Hukum dan HAM Al Muzzammil Yusuf mengatakan, Pemerintah Indonesia harus berperan aktif dalam meminta penjelasan kepada Pemerintah China terkait dugaan pelanggaran berat HAM yang dialami warga muslim etnis Uighur di Provinsi Xinjiang.

Hal itu sejalan dengan Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan Bangsa Indonesia berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia.

Ia menegaskan, Pemerintah Indonesia harus bersikap terkait dugaan pelanggaran berat HAM yang dilakukan Pemerintah China.

Baca juga: Maruf Amin Harap China Perlakukan Muslim Uighur dengan Baik

"Oleh karena itu dengan berbasis pada perintah konstitusi kita, Pemerintah Indonesia harus meminta penjelasan dari Pemerintah China atas apa yang terjadi di (etnis) Uighur," kata Muzzammil dalam sebuah diskusi bertajuk 'Kesaksian dari Balik Penjara Uighur', di kawasan Menteng Jakarta Pusat, Sabtu (12/1/2019).

Muzammil mengatakan, Pemerintah China patut diberikan sanksi jika tidak memberikan penjelasan terkait dugaan pelanggaran HAM tersebut.

Pemerintah China harus menjelaskan dugaan praktik penyiksaan terhadap warga Uighur yang ditahan di kamp-kamp pendidikan ulang politik dengan dalih kontra-terorisme.

"Kalau China tidak mengindahkan, harus masuk kepada sanksi-sanksi, sampai kepada sanksi perdagangan, sanksi (pemutusan) hubungan diplomatik. Itu yang harus kita lakukan," ujar Muzammil.

Baca juga: BAZNAS Serukan Dunia Peduli Uighur

Seperti diberitakan, Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial PBB memperkirakan ada satu juta warga etnis Uighur yang ditahan di luar perintah pengadilan.

Kebanyakan warga etnis ini adalah penganut Muslim yang hidup di antara warga mayoritas etnis Han.

Dalam kesimpulan laporannya, panel ahli PBB menyatakan bahwa banyak warga etnis Uighur dan warga minoritas Muslim lain ditahan tanpa bisa berhubungan dengan dunia luar.

Penahanan itu kadang-kadang berlangsung lama tanpa proses pengadilan dengan alasan sebagian dari langkah kontraterorisme dan ekstremisme agama.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: 24.538 Kasus Positif Covid-19, Tertinggi di Jatim hingga Dominasi Pekerja Migran di DKI

UPDATE: 24.538 Kasus Positif Covid-19, Tertinggi di Jatim hingga Dominasi Pekerja Migran di DKI

Nasional
Ini Alasan Pemerintah Tak Mau Tunda Pilkada hingga Covid-19 Berakhir

Ini Alasan Pemerintah Tak Mau Tunda Pilkada hingga Covid-19 Berakhir

Nasional
Masa Kerja dari Rumah ASN Diperpanjang Lagi hingga 4 Juni 2020

Masa Kerja dari Rumah ASN Diperpanjang Lagi hingga 4 Juni 2020

Nasional
Mendagri: Jika Pilkada Ditunda 2021, Apa Ada yang Menjamin Covid-19 Akan Selesai?

Mendagri: Jika Pilkada Ditunda 2021, Apa Ada yang Menjamin Covid-19 Akan Selesai?

Nasional
Bahan Baku Minim di Sejumlah Industri, KSPI Sebut 'New Normal' Tak Bakal Efektif

Bahan Baku Minim di Sejumlah Industri, KSPI Sebut "New Normal" Tak Bakal Efektif

Nasional
KSAL Minta Kogabwilhan I Aktif Pantau Pelanggaran Laut Natuna

KSAL Minta Kogabwilhan I Aktif Pantau Pelanggaran Laut Natuna

Nasional
LPSK dan BNPT Teken MoU Perlindungan Korban Terorisme

LPSK dan BNPT Teken MoU Perlindungan Korban Terorisme

Nasional
Pemerintah Diminta Pastikan Ketersediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada 2020

Pemerintah Diminta Pastikan Ketersediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada 2020

Nasional
Ketua KPU: Pilkada Tetap Desember 2020, Tidak Akan Mundur Lagi

Ketua KPU: Pilkada Tetap Desember 2020, Tidak Akan Mundur Lagi

Nasional
Ketua MPR Minta Penerapan 'New Normal' Berbasis Data yang Valid

Ketua MPR Minta Penerapan "New Normal" Berbasis Data yang Valid

Nasional
Ketua MPR: Jangan Sampai New Normal Jadi Pemicu Gelombang Kedua Covid-19

Ketua MPR: Jangan Sampai New Normal Jadi Pemicu Gelombang Kedua Covid-19

Nasional
Kejagung Periksa 48 Staf KONI Pusat Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah

Kejagung Periksa 48 Staf KONI Pusat Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah

Nasional
Kritik Lemahnya Pemberantasan Korupsi, ICW: KPK Memasuki Era 'New Normal'

Kritik Lemahnya Pemberantasan Korupsi, ICW: KPK Memasuki Era "New Normal"

Nasional
Sambut New Normal, Ada Senyum Tito di Selubung Masker

Sambut New Normal, Ada Senyum Tito di Selubung Masker

Nasional
Pelaksanaan New Normal di Daerah Perlu Koordinasi dengan Kemendagri

Pelaksanaan New Normal di Daerah Perlu Koordinasi dengan Kemendagri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X