Saat Ojek Online Curhat soal Tarif Per Kilometer kepada Jokowi...

Kompas.com - 12/01/2019, 17:41 WIB
Presiden Joko Widodo selfie dengan pengemudi transportasi online saat acara silaturahim di JI-Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (12/1/2019).KOMPAS.com/Fabian Januarius Kuwado Presiden Joko Widodo selfie dengan pengemudi transportasi online saat acara silaturahim di JI-Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (12/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah seorang pengemudi ojek online bernama Heri curhat kepada Presiden Joko Widodo mengenai tarif per kilometer yang dinilai terlalu rendah.

Curhat itu disampaikan Heri saat maju ke panggung pada acara Silaturahim Pengemudi Transportasi Online, di JI-Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (12/1/2019).

Ada lima pengemudi transportasi online yang ditunjuk ke atas panggung.

Saat Jokowi memberikan kesempatan untuk memperkenalkan diri, Heri tidak hanya sekadar memperkenalkan diri. Ia langsung "tancap gas" mengeluarkan uneg-unegnya.

"Nama saya Heri, dari komunitas Jakarta Barat. Saya mau mengeluhkan soal harga tarif Pak...," kata Heri.

Baca juga: Ketika Jokowi Bandingkan Waktu Liburnya dengan Pengemudi Ojek Online

 

Mendengar pernyataan itu, Presiden langsung memotong curhat Heri. "Saya belum tanya, sudah ngomong keluhan kami saja..." kata Jokowi.

Sekitar 2.000 pengemudi transportasi tertawa mendengar kelakar Jokowi.

Jokowi kemudian mempersilakan Heri meneruskan curhatnya. 

"Nah ini baru, silakan dilanjutkan," kata Jokowi.

Heri mengungkapkan bahwa tarif per kilometer yang telah ditetapkan aplikator terlalu rendah bagi para pengemudi transportasi online.

"Masak 5 kilometer, Rp 8.000, Pak. Ya bagaimana caranya lah supaya naik lagi," kata Heri.

Baca juga: Kemenhub Minta Pengemudi Ojek Online Perbaiki Perilaku Berkendara

Mendengar curhatan Heri, peserta acara bersorak sorai.

"Ya enggak apa-apa, namanya kan curhat," kata Presiden.

Jokowi mengatakan, ia bisa mengerti persoalan itu. Menurut Jokowi, perusahaan aplikator menetapkan tarif per kilometer didasarkan pada banyak pertimbangan.

"Kalau penentuannya keliru, terlalu mahal, bisa terjadi ya perusahaan itu tutup. Makanya hati-hati. Perusahaan juga punya kalkulasi," ujar dia.

"Misalnya ya, ini misalnya saja. Saya minta (tarif per km) itu Rp 9.000 atau Rp 12.000. Kemudian dipaksakan oleh perusahaan, tapi kemudian sekian tahun tidak efektif karena kalah persaingan, apa gunanya?" lanjut dia.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Polri Tegaskan Penangkapan 2 Ketua Ormas di Cirebon Tak Terkait Terorisme

Polri Tegaskan Penangkapan 2 Ketua Ormas di Cirebon Tak Terkait Terorisme

Nasional
Romy Mengaku Ditanya Khofifah dan Asep Saifuddin soal Perkembangan Nominasi Haris Hasanuddin

Romy Mengaku Ditanya Khofifah dan Asep Saifuddin soal Perkembangan Nominasi Haris Hasanuddin

Nasional
Tim Hukum 01 Temui Ma'ruf Amin Sampaikan Perkembangan Persidangan

Tim Hukum 01 Temui Ma'ruf Amin Sampaikan Perkembangan Persidangan

Nasional
Penangkapan 2 Orang Di Cirebon Diduga terkait Kepemilikan Senjata Tajam dan Pelanggaran ITE

Penangkapan 2 Orang Di Cirebon Diduga terkait Kepemilikan Senjata Tajam dan Pelanggaran ITE

Nasional
Kontras Pertanyakan Penangguhan Penahanan Eggi Sudjana dan Soenarko

Kontras Pertanyakan Penangguhan Penahanan Eggi Sudjana dan Soenarko

Nasional
Kontras Minta Polisi Gunakan Cara Persuasif Menangani Aksi Massa di MK

Kontras Minta Polisi Gunakan Cara Persuasif Menangani Aksi Massa di MK

Nasional
Kumpul Jelang Putusan MK, Relawan Jokowi Janji Wujudkan Suasana Kondusif

Kumpul Jelang Putusan MK, Relawan Jokowi Janji Wujudkan Suasana Kondusif

Nasional
Romahurmuziy Sempat Terima Tas Hitam Berisi Rp 250 Juta dari Haris Hasanuddin

Romahurmuziy Sempat Terima Tas Hitam Berisi Rp 250 Juta dari Haris Hasanuddin

Nasional
Ada Tugas Negara Sangat Penting, Jokowi Batal Hadiri Silaturahmi Relawan

Ada Tugas Negara Sangat Penting, Jokowi Batal Hadiri Silaturahmi Relawan

Nasional
ICJR Usul Pemerintah Tambah Opsi Terkait Bentuk Pemulihan Hak Korban Penyiksaan

ICJR Usul Pemerintah Tambah Opsi Terkait Bentuk Pemulihan Hak Korban Penyiksaan

Nasional
ICJR Desak Pemerintah Kaji Fenomena Tingginya Daftar Tunggu Eksekusi Mati

ICJR Desak Pemerintah Kaji Fenomena Tingginya Daftar Tunggu Eksekusi Mati

Nasional
Jelang Putusan MK, Tim Hukum 02 Singgung Lagi Jabatan Ma'ruf Amin di 2 Bank

Jelang Putusan MK, Tim Hukum 02 Singgung Lagi Jabatan Ma'ruf Amin di 2 Bank

Nasional
Argentina Dorong Kerjasama Perdagangan Bebas Indonesia-Mercosur

Argentina Dorong Kerjasama Perdagangan Bebas Indonesia-Mercosur

Nasional
Perludem: KPU Tak Sedang Membela Paslon 01, melainkan Mempertahankan Hasil Kerja

Perludem: KPU Tak Sedang Membela Paslon 01, melainkan Mempertahankan Hasil Kerja

Nasional
Perludem: Kita Tak Perlu Bangga Menyelenggarakan Pemilu Paling Rumit di Dunia

Perludem: Kita Tak Perlu Bangga Menyelenggarakan Pemilu Paling Rumit di Dunia

Nasional

Close Ads X