Tanggapi PKS, KPU Sebut Revisi Visi-Misi dan Foto Paslon 2 Hal yang Berbeda

Kompas.com - 11/01/2019, 19:09 WIB
Komisioner KPU Wahyu Setiawan KOMPAS.com/Fitria Chusna FarisaKomisioner KPU Wahyu Setiawan

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Wahyu Setiawan menanggapi pernyataan Wakil Ketua Dewan Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid yang menyinggung perubahan foto Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam surat suara Pemilu 2019.

Menurut Wahyu, perubahan foto dalam surat suara berkaitan dengan batas validasi surat suara pemilu. Perubahan foto berbeda dengan perubahan dokumen visi-misi paslon.

"Perubahan dokumen visi-misi program dan validasi data foto dalam surat suara itu sesuatu berbeda," kata Wahyu saat dikonfirmasi, Jumat (11/1/2019).

Baca juga: Tolak Revisi Visi Misi Prabowo-Sandi, KPU Sebut Paslon Harus Konsisten

Menurut Wahyu, sepanjang belum divalidasi, peserta pemilu memang diperbolehkan merevisi desain foto untuk materi surat suara. Hal ini tidak hanya berlaku bagi capres-cawapres, tetapi juga partai politik peserta pemilu.

Validasi surat suara sendiri dilakukan 4 Januari 2019. Oleh karenanya, peserta pemilu masih boleh melakukan revisi desain foto sebelum tanggal tersebut.

Sementara visi-misi paslon merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dokumen pencalonan capres-cawapres. Dokumen itu diserahkan bersamaan saat paslon mendaftar, Agustus 2018.

Baca juga: Tim Jokowi-Maruf Disebut Takut Sampaikan Visi Misi, Ternyata 02 Malah Mengubahnya

KPU sempat memberikan waktu revisi, namun dibatasi hingga sebelum pelaksanaan kampanye, 23 September 2018.

"Terkait dengan foto atau nama dalam surat suara itu sudah diputuskan bersama dlm rapat validasi data surat suara untuk DPR RI, DPRD provinsi, kabupaten/kota dan capres cawapres yang diselenggarakan 4 Januari. Jadi itu sesuatu yang beda," tutur Wahyu.

KPU menolak perubahan visi-misi pasangan capres cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Baca juga: Moeldoko Sebut Visi Misi Baru Prabowo-Sandi Hasil Fotokopi

Perubahan visi-misi itu ditolak lantaran dokumen visi-misi dan program paslon merupakan bagian yang terpisahkan dari dokumen pencalonan kandidat, yang diserahkan saat masa pendaftaran Agustus 2018.

Atas penolakan itu, Wakil Ketua Dewan Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid menyinggung beberapa perubahan yang dilakukan KPU. Contohnya seperti perubahan nomor urut dari 1 dan 2 menjadi 01 dan 02.

Baca juga: Timses Jokowi-Maruf: Revisi Visi Misi, Prabowo-Sandi Tak Siap Gagasan Baru

Kemudian perubahan foto pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin saat mendaftar ke KPU dan saat di surat suara.

"Kan ternyata nomor pun bisa berubah dari 1 menjadi 01, dari 2 menjadi 02. Kemudian foto pun bisa berubah, dulu foto yang disampaikan oleh Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin kan tidak seperti yang menjadi foto dalam kertas suara. Itu ternyata masih bisa," ujar Hidayat di Kompleks Parlemen, Jumat (11/1/2019).

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

ICW Sebut Kinerja KPK Menurun, Anggota Komisi III: Jangan Lihat dari Penindakan Saja

ICW Sebut Kinerja KPK Menurun, Anggota Komisi III: Jangan Lihat dari Penindakan Saja

Nasional
Kemendagri: Masyarakat Bisa Cetak E-KTP Mandiri di Mesin seperti ATM

Kemendagri: Masyarakat Bisa Cetak E-KTP Mandiri di Mesin seperti ATM

Nasional
Komnas Perempuan Minta Agar di RUU PKS Penahanan Kepala Daerah Tak Perlu Izin Presiden/Menteri

Komnas Perempuan Minta Agar di RUU PKS Penahanan Kepala Daerah Tak Perlu Izin Presiden/Menteri

Nasional
Satgas: Menekan Angka Kematian Covid-19 Dimulai Lewat Meminimalkan Penularan

Satgas: Menekan Angka Kematian Covid-19 Dimulai Lewat Meminimalkan Penularan

Nasional
Kontras Nilai Penempatan Eks Tim Mawar Menjauhkan Mandat Reformasi

Kontras Nilai Penempatan Eks Tim Mawar Menjauhkan Mandat Reformasi

Nasional
Kepala Bakamla: Pelanggaran Kapal Cina di Perairan Indonesia Perlu Ditindak Cepat

Kepala Bakamla: Pelanggaran Kapal Cina di Perairan Indonesia Perlu Ditindak Cepat

Nasional
UPDATE: Kasus Covid-19 Lewati 280.000 dan Jokowi yang Siapkan Perpres Vaksin...

UPDATE: Kasus Covid-19 Lewati 280.000 dan Jokowi yang Siapkan Perpres Vaksin...

Nasional
KPK Hanya Tindak 6 Kasus Korupsi dalam 6 Bulan Pertama 2020, Berikut Daftarnya...

KPK Hanya Tindak 6 Kasus Korupsi dalam 6 Bulan Pertama 2020, Berikut Daftarnya...

Nasional
UPDATE 30 September: Total 1.542 WNI Positif Covid-19, Bertambah di Bahama, Kuwait, dan Rusia

UPDATE 30 September: Total 1.542 WNI Positif Covid-19, Bertambah di Bahama, Kuwait, dan Rusia

Nasional
Satgas: Jangan Berpikir Olahraga dan Diam di Rumah Bikin Kebal Covid-19

Satgas: Jangan Berpikir Olahraga dan Diam di Rumah Bikin Kebal Covid-19

Nasional
Jaksa Pinangki Kembali Jalani Sidang, Agendanya Pembacaan Eksepsi

Jaksa Pinangki Kembali Jalani Sidang, Agendanya Pembacaan Eksepsi

Nasional
Putusan MK: Siaran Ulang Legal Sepanjang Ada Izin

Putusan MK: Siaran Ulang Legal Sepanjang Ada Izin

Nasional
Ramai-ramai Mundur dari KPK, Ada Apa?

Ramai-ramai Mundur dari KPK, Ada Apa?

Nasional
BPJS Kesehatan Akan Dukung Pembentukan Data Prioritas Penerima Vaksin Covid-19

BPJS Kesehatan Akan Dukung Pembentukan Data Prioritas Penerima Vaksin Covid-19

Nasional
Satgas: Stigma Negatif dari Masyarakat Jadi Kendala 'Tracing' Kasus Covid-19

Satgas: Stigma Negatif dari Masyarakat Jadi Kendala "Tracing" Kasus Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X