Tanggapi PKS, KPU Sebut Revisi Visi-Misi dan Foto Paslon 2 Hal yang Berbeda

Kompas.com - 11/01/2019, 19:09 WIB
Komisioner KPU Wahyu Setiawan KOMPAS.com/Fitria Chusna FarisaKomisioner KPU Wahyu Setiawan

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Wahyu Setiawan menanggapi pernyataan Wakil Ketua Dewan Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid yang menyinggung perubahan foto Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam surat suara Pemilu 2019.

Menurut Wahyu, perubahan foto dalam surat suara berkaitan dengan batas validasi surat suara pemilu. Perubahan foto berbeda dengan perubahan dokumen visi-misi paslon.

"Perubahan dokumen visi-misi program dan validasi data foto dalam surat suara itu sesuatu berbeda," kata Wahyu saat dikonfirmasi, Jumat (11/1/2019).

Baca juga: Tolak Revisi Visi Misi Prabowo-Sandi, KPU Sebut Paslon Harus Konsisten

Menurut Wahyu, sepanjang belum divalidasi, peserta pemilu memang diperbolehkan merevisi desain foto untuk materi surat suara. Hal ini tidak hanya berlaku bagi capres-cawapres, tetapi juga partai politik peserta pemilu.

Validasi surat suara sendiri dilakukan 4 Januari 2019. Oleh karenanya, peserta pemilu masih boleh melakukan revisi desain foto sebelum tanggal tersebut.

Sementara visi-misi paslon merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dokumen pencalonan capres-cawapres. Dokumen itu diserahkan bersamaan saat paslon mendaftar, Agustus 2018.

Baca juga: Tim Jokowi-Maruf Disebut Takut Sampaikan Visi Misi, Ternyata 02 Malah Mengubahnya

KPU sempat memberikan waktu revisi, namun dibatasi hingga sebelum pelaksanaan kampanye, 23 September 2018.

"Terkait dengan foto atau nama dalam surat suara itu sudah diputuskan bersama dlm rapat validasi data surat suara untuk DPR RI, DPRD provinsi, kabupaten/kota dan capres cawapres yang diselenggarakan 4 Januari. Jadi itu sesuatu yang beda," tutur Wahyu.

KPU menolak perubahan visi-misi pasangan capres cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Baca juga: Moeldoko Sebut Visi Misi Baru Prabowo-Sandi Hasil Fotokopi

Perubahan visi-misi itu ditolak lantaran dokumen visi-misi dan program paslon merupakan bagian yang terpisahkan dari dokumen pencalonan kandidat, yang diserahkan saat masa pendaftaran Agustus 2018.

Atas penolakan itu, Wakil Ketua Dewan Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid menyinggung beberapa perubahan yang dilakukan KPU. Contohnya seperti perubahan nomor urut dari 1 dan 2 menjadi 01 dan 02.

Baca juga: Timses Jokowi-Maruf: Revisi Visi Misi, Prabowo-Sandi Tak Siap Gagasan Baru

Kemudian perubahan foto pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin saat mendaftar ke KPU dan saat di surat suara.

"Kan ternyata nomor pun bisa berubah dari 1 menjadi 01, dari 2 menjadi 02. Kemudian foto pun bisa berubah, dulu foto yang disampaikan oleh Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin kan tidak seperti yang menjadi foto dalam kertas suara. Itu ternyata masih bisa," ujar Hidayat di Kompleks Parlemen, Jumat (11/1/2019).

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Nasional
Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Nasional
Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Nasional
Akar Persoalan 'Mati Satu Tumbuh Seribu' Pelaku Terorisme

Akar Persoalan "Mati Satu Tumbuh Seribu" Pelaku Terorisme

Nasional
DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

Nasional
Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Nasional
PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

Nasional
Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Nasional
Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Nasional
Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Nasional
Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Nasional
Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Nasional
Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Nasional
Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Nasional
Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X