Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 10/01/2019, 22:11 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com -- Presiden Joko Widodo menemukan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang menggunakan uang bantuan pemerintah untuk membayar listrik.

Lantas, apa yang dilakukan Jokowi?

Momen tersebut terjadi saat Presiden bertemu dengan 2.250 ibu-ibu penerima PKH di GOR Ciracas, Jakarta Timur, Kamis (10/1/2019). Ibu-ibu itu berdomisili di Jakarta, Depok, Bogor, dan Bekasi.

Awalnya, Jokowi memanggil seorang ibu- penerima PKH dan seorang pendamping maju ke atas panggung. Penerima PKH yang maju, bernama Sulis.

Presiden bertanya kepada Sulis, uang PKH yang ia terima digunakan untuk apa.

"Rp 500.000 untuk bayar SPP anak saya, sisanya juga buat bayar SPP anak saya yang lainnya," jawab Sulis.

Baca juga: Jokowi Ajari Ibu-ibu Penerima PKH Hadapi Suami yang Minta Beli Rokok...

Uang itu juga digunakan untuk membeli lauk pauk untuk sarapan anak-anaknya sebelum berangkat ke sekolah. Bahkan, juga ia gunakan untuk tambahan uang jajan anak.

Jokowi kemudian bertanya lagi soal pemanfaatan uang tersebut.

Dengan polosnya, Sulis menjawab, "untuk bayar listrik."

Presiden pun beralih bertanya ke pendamping PKH bernama Yuli. Presiden bertanya kepada Yuli, apakah boleh uang PKH digunakan untuk membayar listrik.

Awalnya, Yuli ragu-ragu menjawab. Namun, belakangan, ia memastikan bahwa uang di PKH tidak boleh digunakan untuk membayar listrik.

"Tidak boleh, Pak. Karena kan listrik sudah ada subsidinya sendiri," ujar Yuli.

Baca juga: Jokowi: Jangan Kaget kalau Penerima PKH Dapat Tambahan 2 Kali Lipat

Mendengar demikian, Presiden Jokowi mewanti-wanti seluruh ibu-ibu penerima PKH untuk menggunakan uang PKH hanya untuk meningkatkan gizi anak serta membantu pendidikan anak dan keluarga.

"Penggunaan uang ini hati-hati. Jangan sampai belok ke mana-mana. Waktu program yang ini pertama keluar 2015, kita kan sudah janjian, yang melenceng dari ketentuan, akan saya cabut," ujar Jokowi.

Namun, Jokowi mengetahui bahwa Sulis rupanya tidak mengetahui bahwa uang PKH tidak boleh digunakan untuk membayar listrik. Sulis pun diminta untuk memanfaatkan uang PKH sesuai ketentuan.

"Yang belum tahu kan sekarang sudah tahu. Ya jadi PKH ini hati-hati ya," pesan Jokowi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

8 Caleg Dapil DIY yang Lolos Senayan, Titiek Soeharto Masuk

8 Caleg Dapil DIY yang Lolos Senayan, Titiek Soeharto Masuk

Nasional
PKB Buka Komunikasi dengan Golkar, Gerindra, dan Nasdem untuk Pilkada Jatim

PKB Buka Komunikasi dengan Golkar, Gerindra, dan Nasdem untuk Pilkada Jatim

Nasional
Arsul Sani Belum Ajukan Hak Ingkar Tangani Sengketa Pemilu yang Libatkan PPP

Arsul Sani Belum Ajukan Hak Ingkar Tangani Sengketa Pemilu yang Libatkan PPP

Nasional
Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Nasional
Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Nasional
Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Nasional
KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Nasional
Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Nasional
Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Nasional
Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Nasional
Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Nasional
900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

Nasional
Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Nasional
Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com