Kompas.com - 10/01/2019, 22:11 WIB
Presiden Joko Widodo saat memborong dagangan ibu-ibu penerima PMN Mekaar, Ciracas, Jakarta Timur, Kamis (10/1/2019). Fabian Januarius KuwadoPresiden Joko Widodo saat memborong dagangan ibu-ibu penerima PMN Mekaar, Ciracas, Jakarta Timur, Kamis (10/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com -- Presiden Joko Widodo menemukan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang menggunakan uang bantuan pemerintah untuk membayar listrik.

Lantas, apa yang dilakukan Jokowi?

Momen tersebut terjadi saat Presiden bertemu dengan 2.250 ibu-ibu penerima PKH di GOR Ciracas, Jakarta Timur, Kamis (10/1/2019). Ibu-ibu itu berdomisili di Jakarta, Depok, Bogor, dan Bekasi.

Awalnya, Jokowi memanggil seorang ibu- penerima PKH dan seorang pendamping maju ke atas panggung. Penerima PKH yang maju, bernama Sulis.

Presiden bertanya kepada Sulis, uang PKH yang ia terima digunakan untuk apa.

"Rp 500.000 untuk bayar SPP anak saya, sisanya juga buat bayar SPP anak saya yang lainnya," jawab Sulis.

Baca juga: Jokowi Ajari Ibu-ibu Penerima PKH Hadapi Suami yang Minta Beli Rokok...

Uang itu juga digunakan untuk membeli lauk pauk untuk sarapan anak-anaknya sebelum berangkat ke sekolah. Bahkan, juga ia gunakan untuk tambahan uang jajan anak.

Jokowi kemudian bertanya lagi soal pemanfaatan uang tersebut.

Dengan polosnya, Sulis menjawab, "untuk bayar listrik."

Presiden pun beralih bertanya ke pendamping PKH bernama Yuli. Presiden bertanya kepada Yuli, apakah boleh uang PKH digunakan untuk membayar listrik.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Airlangga Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Sesuai Harapan Jokowi

Airlangga Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Sesuai Harapan Jokowi

Nasional
AJI Bakal Cabut Tasrif Award Lin Che Wei jika Divonis Bersalah

AJI Bakal Cabut Tasrif Award Lin Che Wei jika Divonis Bersalah

Nasional
Kesaksian M Kece Ketika Dianiaya Napoleon Bonaparte: Ditampar dan Ditonjok

Kesaksian M Kece Ketika Dianiaya Napoleon Bonaparte: Ditampar dan Ditonjok

Nasional
Alasan Kepuasan Publik pada Kinerja Jokowi Meningkat: Penyelenggaraan Mudik dan Penanganan Covid-19

Alasan Kepuasan Publik pada Kinerja Jokowi Meningkat: Penyelenggaraan Mudik dan Penanganan Covid-19

Nasional
Bakamla dan KKP Bakal Patroli Bersama Cegah Pencurian Ikan

Bakamla dan KKP Bakal Patroli Bersama Cegah Pencurian Ikan

Nasional
Senin Pekan Depan, Komisi II DPR Putuskan Tahapan Pemilu 2024

Senin Pekan Depan, Komisi II DPR Putuskan Tahapan Pemilu 2024

Nasional
Pejabat Fungsional Kemendesa PDTT Dilantik, Gus Halim Minta Mereka Jalankan Amanah Sebaik-baiknya

Pejabat Fungsional Kemendesa PDTT Dilantik, Gus Halim Minta Mereka Jalankan Amanah Sebaik-baiknya

Nasional
Polri Akan Usut Pengirim Ancaman Bom Virtual ke Kedubes Belarus

Polri Akan Usut Pengirim Ancaman Bom Virtual ke Kedubes Belarus

Nasional
Kejagung Sebut Lin Che Wei Dibayar Jadi Konsultan di Perusahaan Eksportir CPO

Kejagung Sebut Lin Che Wei Dibayar Jadi Konsultan di Perusahaan Eksportir CPO

Nasional
Bawaslu Perbaiki Sistem untuk Tangani Laporan soal Politik Uang di Pemilu 2024

Bawaslu Perbaiki Sistem untuk Tangani Laporan soal Politik Uang di Pemilu 2024

Nasional
KSAD Dudung Resmikan Batalyon Arhanud dan Armed Baru di Kupang

KSAD Dudung Resmikan Batalyon Arhanud dan Armed Baru di Kupang

Nasional
Kasus Ade Yasin, KPK Panggil Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat

Kasus Ade Yasin, KPK Panggil Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat

Nasional
Polri: Seorang Tersangka Terosis ISIS di Sulteng Menyerahkan Diri

Polri: Seorang Tersangka Terosis ISIS di Sulteng Menyerahkan Diri

Nasional
Proyek Gorden Rumah Dinas DPR Dibatalkan, MAKI: Kalau Tidak, Akan Jadi Kasus Korupsi

Proyek Gorden Rumah Dinas DPR Dibatalkan, MAKI: Kalau Tidak, Akan Jadi Kasus Korupsi

Nasional
Kasus Ade Yasin, Sejumlah SKPD Bogor Diduga Kumpulkan Uang untuk Suap Auditor BPK

Kasus Ade Yasin, Sejumlah SKPD Bogor Diduga Kumpulkan Uang untuk Suap Auditor BPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.