Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berkaca dari Kasus Hoaks Surat Suara Tercoblos, KPU Dinilai Perlu Kerja Sama dengan Intelijen

Kompas.com - 10/01/2019, 20:27 WIB
Devina Halim,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Topo Santoso menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu lebih aktif untuk mengambil langkah antisipasi terkait penyebaran berita hoaks.

Hal itu ia katakan terkait beredarnya hoaks tujuh kontainer berisi surat suara yang telah tercoblos, beberapa waktu lalu.

Tidak hanya melaporkan kasus tersebut ke pihak berwajib, menurutnya KPU perlu bekerja sama dengan pihak kepolisian dan menggunakan aset intelijen yang dimiliki polisi.

"Harusnya ke depan KPU jangan hanya melaporkan ke polisi," kata Topo usai acara Perludem bertajuk "Catatan Awal Tahun: Refleksi 2018, Meneropong 2019", di D Hotel, Jakarta Selatan, Kamis (10/1/2019).

Baca juga: Hoaks Tujuh Kontainer Berisi Surat Suara Telah Dicoblos, Ini 8 Faktanya

"Tapi polisi dan KPU bisa mengedepankan aspek intelijen untuk mencegah terjadinya berita hoaks, berita seperti ini ke depan. Jadi bukan menunggu, tapi KPU itu harus antisipatif," lanjut dia.

Ia mengatakan KPU memang menjadi pihak yang paling dirugikan dari kasus tersebut, karena kewenangannya sebagai penyelenggara pemilu dipertanyakan.

Oleh karena itu, diperlukan penanganan yang cepat serta penindakan secara hukum terhadap pelaku. Topo menilai, jika hal itu dilakukan, dampak buruk hoaks tersebut terhadap Pemilu 2019 setidaknya dapat diminimalisir.

Baca juga: Polisi Telusuri Aktor Intelektual Hoaks 7 Kontainer Surat Suara Tercoblos

Namun, apabila hal itu beserta pencegahannya tidak dilakukan, Topo menilai peluang munculnya hoaks serupa meningkat serta terganggunya kepercayaan masyarakat terhadap KPU.

"Kalau tidak, maka ini bisa menggerus kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu. Dan ke depan mungkin bisa terjadi lagi berita-berita seperti itu," ucap dia.

Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim telah menetapkan empat tersangka penyebar konten hoaks. Salah satunya berinisial BBP.

Baca juga: Ini Modus yang Dilakukan BBP, Pembuat Hoaks 7 Kontainer Surat Suara Tercoblos

Mereka ialah LS, HY, dan J yang ditangkap secara terpisah di Balikpapan, Kalimantan Timur; Bogor Jawa Barat; dan Brebes, Jawa Tengah.

Hoaks mengenai tujuh kontainer surat suara pemilu yang sudah tercoblos tersebar melalui sejumlah platform, seperti YouTube dan WhatsApp.

Salah satunya tersebar melalui rekaman suara seorang lelaki yang menyatakan:

"Ini sekarang ada tujuh kontainer di Tanjung Priok sekarang lagi geger, mari sudah turun. Dibuka satu. Isinya kartu suara yang dicoblos nomor 1, dicoblos Jokowi. Itu kemungkinan dari Cina itu. Total katanya kalau 1 kontainer 10 juta, kalau ada 7 kontainer 70 juta suara dan dicoblos nomor 1. Tolong sampaikan ke akses, ke pak Darma kek atau ke pusat ini tak kirimkan nomor telepon orangku yang di sana untuk membimbing ke kontainer itu. Ya. Atau syukur ada akses ke Pak Djoko Santoso. Pasti marah kalau beliau ya langsung cek ke sana ya".

Setelah KPU dan Bawaslu melakukan pengecekan bersama pihak Bea Cukai, dipastikan bahwa informasi tujuh kontainer surat suara pemilu yang sudah tercoblos adalah hoaks.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com