Berkaca dari Kasus Hoaks Surat Suara Tercoblos, KPU Dinilai Perlu Kerja Sama dengan Intelijen

Kompas.com - 10/01/2019, 20:27 WIB
Spanduk berukuran besar tentang Pilkada 2018 terpasang di Gedung Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Sabtu (17/6/2017). Pilkada serentak pada 27 Juni 2018 itu akan diselenggarakan di 17 Provinsi, 115 Kabupaten, dan 39 Kota di seluruh Indonesia.

Kompas/Wisnu Widiantoro (NUT)
17-06-2017 *** Local Caption *** Spanduk berukuran besar tentang Pilkada Serentak 2018 terpasang di Gedung Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Sabtu (17/6). Pilkada serentak pada 27 Juni 2018 itu akan diselenggarakan di 17 Provinsi, 115 Kabupaten dan 39 Kota diseluruh Indonesia.

Kompas/Wisnu Widiantoro (NUT)
17-06-2017 KOMPAS/WISNU WIDIANTOROSpanduk berukuran besar tentang Pilkada 2018 terpasang di Gedung Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Sabtu (17/6/2017). Pilkada serentak pada 27 Juni 2018 itu akan diselenggarakan di 17 Provinsi, 115 Kabupaten, dan 39 Kota di seluruh Indonesia. Kompas/Wisnu Widiantoro (NUT) 17-06-2017 *** Local Caption *** Spanduk berukuran besar tentang Pilkada Serentak 2018 terpasang di Gedung Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Sabtu (17/6). Pilkada serentak pada 27 Juni 2018 itu akan diselenggarakan di 17 Provinsi, 115 Kabupaten dan 39 Kota diseluruh Indonesia. Kompas/Wisnu Widiantoro (NUT) 17-06-2017
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Topo Santoso menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu lebih aktif untuk mengambil langkah antisipasi terkait penyebaran berita hoaks.

Hal itu ia katakan terkait beredarnya hoaks tujuh kontainer berisi surat suara yang telah tercoblos, beberapa waktu lalu.

Tidak hanya melaporkan kasus tersebut ke pihak berwajib, menurutnya KPU perlu bekerja sama dengan pihak kepolisian dan menggunakan aset intelijen yang dimiliki polisi.

"Harusnya ke depan KPU jangan hanya melaporkan ke polisi," kata Topo usai acara Perludem bertajuk "Catatan Awal Tahun: Refleksi 2018, Meneropong 2019", di D Hotel, Jakarta Selatan, Kamis (10/1/2019).

Baca juga: Hoaks Tujuh Kontainer Berisi Surat Suara Telah Dicoblos, Ini 8 Faktanya

"Tapi polisi dan KPU bisa mengedepankan aspek intelijen untuk mencegah terjadinya berita hoaks, berita seperti ini ke depan. Jadi bukan menunggu, tapi KPU itu harus antisipatif," lanjut dia.

Ia mengatakan KPU memang menjadi pihak yang paling dirugikan dari kasus tersebut, karena kewenangannya sebagai penyelenggara pemilu dipertanyakan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Oleh karena itu, diperlukan penanganan yang cepat serta penindakan secara hukum terhadap pelaku. Topo menilai, jika hal itu dilakukan, dampak buruk hoaks tersebut terhadap Pemilu 2019 setidaknya dapat diminimalisir.

Baca juga: Polisi Telusuri Aktor Intelektual Hoaks 7 Kontainer Surat Suara Tercoblos

Namun, apabila hal itu beserta pencegahannya tidak dilakukan, Topo menilai peluang munculnya hoaks serupa meningkat serta terganggunya kepercayaan masyarakat terhadap KPU.

"Kalau tidak, maka ini bisa menggerus kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu. Dan ke depan mungkin bisa terjadi lagi berita-berita seperti itu," ucap dia.

Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim telah menetapkan empat tersangka penyebar konten hoaks. Salah satunya berinisial BBP.

Baca juga: Ini Modus yang Dilakukan BBP, Pembuat Hoaks 7 Kontainer Surat Suara Tercoblos

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres: Sektor Utama Halal Value Chain Produk Indonesia Tumbuh Positif Meski Pandemi

Wapres: Sektor Utama Halal Value Chain Produk Indonesia Tumbuh Positif Meski Pandemi

Nasional
Usai Diperiksa Terkait Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece, Irjen Napoleon Diisolasi

Usai Diperiksa Terkait Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece, Irjen Napoleon Diisolasi

Nasional
Polisikan Haris Azhar dan Fatia, Luhut: Siapa Pun Boleh Kritik Selama Pakai Data yang Bisa Diuji

Polisikan Haris Azhar dan Fatia, Luhut: Siapa Pun Boleh Kritik Selama Pakai Data yang Bisa Diuji

Nasional
OTT di Kolaka Timur, KPK Amankan 6 Orang Termasuk Bupati dan Kepala BPBD

OTT di Kolaka Timur, KPK Amankan 6 Orang Termasuk Bupati dan Kepala BPBD

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 22,33 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 22,33 Persen

Nasional
Kemenkominfo Putus Akses terhadap 2,6 Juta Konten Negatif, Terbanyak Pornografi

Kemenkominfo Putus Akses terhadap 2,6 Juta Konten Negatif, Terbanyak Pornografi

Nasional
UPDATE 22 April: Ada 49.662 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 22 April: Ada 49.662 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 22 September: Sebaran 2.720 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jatim

UPDATE 22 September: Sebaran 2.720 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jatim

Nasional
Haris Azhar Sempat Kirim Undangan Pertemuan, tapi Luhut Tidak Datang

Haris Azhar Sempat Kirim Undangan Pertemuan, tapi Luhut Tidak Datang

Nasional
UPDATE 22 September: 256.163 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate dengan PCR 5,24 Persen

UPDATE 22 September: 256.163 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate dengan PCR 5,24 Persen

Nasional
Airlangga: Arahan Presiden, 50 Persen Vaksin Covid-19 Didistribusikan Dinkes, Sisanya oleh Polri-TNI

Airlangga: Arahan Presiden, 50 Persen Vaksin Covid-19 Didistribusikan Dinkes, Sisanya oleh Polri-TNI

Nasional
UPDATE 22 September: Ada 373.201 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 22 September: Ada 373.201 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Terima Masukan dari Banyak Kiai, Ketua GP Ansor Dukung PBNU Gelar Muktamar pada Tahun 2021

Terima Masukan dari Banyak Kiai, Ketua GP Ansor Dukung PBNU Gelar Muktamar pada Tahun 2021

Nasional
UPDATE: Bertambah 5.356, Total Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 4.008.062

UPDATE: Bertambah 5.356, Total Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 4.008.062

Nasional
Berhentikan Pegawai Tanpa Pesangon, Pimpinan KPK Dinilai Tak Berniat Jalankan Putusan MK

Berhentikan Pegawai Tanpa Pesangon, Pimpinan KPK Dinilai Tak Berniat Jalankan Putusan MK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.