Kompas.com - 10/01/2019, 14:30 WIB
Komisioner Ombudsman Alvin Lie dalam sesi diskusi di Ombudsman, Jakarta, Kamis (10/1/2019). DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comKomisioner Ombudsman Alvin Lie dalam sesi diskusi di Ombudsman, Jakarta, Kamis (10/1/2019).

Hal itu memperlihatkan bahwa sistem anggaran terkait mitigasi bencana belum berorientasi sepenuhnya pada kebutuhan.

Kemudian, kata dia, Ombudsman juga mengamati tanggap darurat bencana di Lombok dan Sulawesi Tengah. Ombudsman melihat koordinasi antar lembaga cenderung tidak jelas dan tumpang tindih.

"Itu tidak jelas, di mana kewenangan BNPB, di mana kewenangan BPBD, di mana kewenangan Pemda, bahkan untuk pengelolaan early warning system ini juga tidak jelas," kata dia.

"Kemudian juga pengalaman dari Lombok ini BPBD hanya sebagai wakil dari tim penanggulangan bencana di daerah, ketuanya adalah Danrem (Komandan Resort Militer), kalau Danrem di tempat, praktis wakil ini tidak punya kewenangan apa-apa," sambungnya.

Baca juga: Jokowi Minta Edukasi dan Mitigasi Bencana Masuk Kurikulum Pendidikan

Alvin mengatakan, saat bencana terjadi, banyak juga pejabat di lapangan yang membuat pernyataan sendiri. Situasi itu membingungkan masyarakat. Sebab, tak ada satu sumber informasi terpadu yang lengkap dan bisa diandalkan.

"Untuk pasca-bencana masih banyak perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan antara lain bantuan pemulihan psikologis korban, ini masih terabaikan. Urusan administrasi dan pencairan anggaran ini juga menggunakan pola normal bukan pola tanggap bencana," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia menekankan, ke depannya publik berhak mendapatkan suatu pedoman terpadu ketika berada dalam situasi darurat maupun pasca-bencana. Kemudian, koordinasi antar pihak yang terlibat dalam penanganan bencana bisa lebih diperjelas lagi.

"Kami juga melihat memang peraturan penanggulangan bencana ini masih sangat minim, sehingga organisasi di tingkat pusat ada BNPB yang sedemikian cukup besar kewenangannya itu tidak serta-merta diikuti dengan organisasi serupa BPBD di daerah yang anggaran, kewenangannya sangat terbatas," kata dia.

"Hal-hal seperti ini yang kami ingin tindaklanjuti dengan pemerintah supaya lebih ada keseragaman pola di pusat dan daerah," lanjutnya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

Nasional
KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

Nasional
KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

Nasional
Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Nasional
Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Nasional
Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Nasional
2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

Nasional
Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Nasional
Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Nasional
Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Nasional
Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Nasional
Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.