Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 05/01/2019, 17:47 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin mengkritik sikap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam menghadapi kontestasi Pemilu 2019.

Menurut dia, pemerintah mudah tersinggung dan baper atas kritikan dari publik.

"(Pihak) yang berkuasa di sini adalah negara, negara harus kuat menghadapi kritik. Kalau sedikit-sedikit baper, maaf nih ya," kata Didi dalam diskusi bertajuk Menuju Pemilu Bermutu di Jakarta, Sabtu (5/1/2019).

Ia menyinggung kicauan Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief di Twitter soal informasi 7 kontainer surat suara yang sudah dicoblos untuk pasangan Jokowi-Ma'ruf.

Baca juga: [HOAKS] 7 Kontainer Berisi Surat Suara yang Sudah Dicoblos

Menurut dia, pemerintah menanggapi pesan Andi secara berlebihan.

Padahal, Andi disebut hanya mempertanyakan kebenaran informasi soal surat tercoblos itu.

Ia juga menyinggung soal Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang langsung mendatangi Bareskrim Polri.

"Kalau itu dianggap biasa-biasa saja 7 kontainer (surat suara), kita percayakan saja pada proses hukum. Serahkan kepada penegak hukum untuk menyelidiki siapa yang melempar isu itu dari awal dan katakanlah memecah-belah," ujar Didi.

Didi melihat, pemerintahan Jokowi-JK tidak bisa membedakan mana pesan yang bersifat mengingatkan dan memprovokasi.

Siapapun yang berseberangan dengan pemerintah, maka dianggap menyebarkan pesan yang memecah-belah bangsa.

"Katakanlah di sosmed ini kan banyak sekali orang, ada yang mengingatkan, boleh-boleh saja. Kalau saling mengingatkan bagus malah. Semua agama saling mengingatkan. Saya katakan justru pemerintah yang harus paling tegas dan kuat hadapi ini. Penguasa jangan mudah tersinggung," ujarnya.

Didi lantas membandingkan sikap pemerintahan Jokowi saat ini dengan sikap Presiden keenam yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

Dia mengungkapkan, selama ini label baper kerap dilekatkan pada sosok SBY. Menurut dia, tuduhan itu keliru.

Baca juga: Bareskrim Klaim Akan Profesional Usut Hoaks 7 Kontainer Surat Suara Tercoblos

Justru Presiden Jokowi lah yang dia anggap baper dalam menghadapi berbagai persoalan bangsa.

"Sering kali mantan presiden dituduh demikian, tapi justru pemerintah sekarang harus memiliki pertahanan terhadap isu dan cobaan," ujarnya.

Didi mencontohkan ketika unjuk rasa digelar di Bundaran HI, Jakarta Pusat pada 2010 lalu.

Saat itu, massa membawa spanduk SBY dan kerbau. Menurut Didi, SBY menanggapi aksi demonstrasi itu dengan bijaksana.

SBY tidak merasa kesal, marah, apalagi mempolisikan para pengunjuk rasa.

"Mungkin sebagai manusia siapapun pasti sakit hati, tapi bagaimana wise Pak SBY dijaga, menahan, menjaga persatuan dan kesatuan. Tapi sekarang sedikit-sedikit saya kira ya itu biasa ada kritikan-kritikan, namun jadi besar karena ada yang merasa sangat terganggu," ujarnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tunggu Luhut Pulang ke Indonesia, Sidang Haris Azhar dan Fatia Ditunda

Tunggu Luhut Pulang ke Indonesia, Sidang Haris Azhar dan Fatia Ditunda

Nasional
Jubir MK Tegaskan Gugatan Sistem Pemilu Baru di Tahap Penyerahan Kesimpulan, Belum Bahas Keputusan

Jubir MK Tegaskan Gugatan Sistem Pemilu Baru di Tahap Penyerahan Kesimpulan, Belum Bahas Keputusan

Nasional
Jokowi Ucapkan Selamat ke Erdogan yang Kembali Terpilih Jadi Presiden Turkiye

Jokowi Ucapkan Selamat ke Erdogan yang Kembali Terpilih Jadi Presiden Turkiye

Nasional
Bantah Denny Indrayana, MA Sebut Majelis PK Moeldoko Belum Dibentuk

Bantah Denny Indrayana, MA Sebut Majelis PK Moeldoko Belum Dibentuk

Nasional
Indonesia Resmi Miliki 2 Kapal Penyapu Ranjau Laut, Dijemput KSAL di Jerman

Indonesia Resmi Miliki 2 Kapal Penyapu Ranjau Laut, Dijemput KSAL di Jerman

Nasional
Tak Penuhi Panggilan KY, Ketua PN Jakarta Pusat Dipanggil Ulang Besok

Tak Penuhi Panggilan KY, Ketua PN Jakarta Pusat Dipanggil Ulang Besok

Nasional
Survei Litbang “Kompas”: Presiden yang Tak Netral pada Pemilu Dinilai Berpotensi Menyeleweng

Survei Litbang “Kompas”: Presiden yang Tak Netral pada Pemilu Dinilai Berpotensi Menyeleweng

Nasional
KY Panggil Ketua PN Jakpus dan Hakim yang Putuskan Penundaan Pemilu

KY Panggil Ketua PN Jakpus dan Hakim yang Putuskan Penundaan Pemilu

Nasional
Gubernur Bali: 129 Wisman Dideportasi dari Januari hingga Mei 2023

Gubernur Bali: 129 Wisman Dideportasi dari Januari hingga Mei 2023

Nasional
Tanggal 1 Juni 2023 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Juni 2023 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': 36 Persen Responden Tak Yakin Jokowi Netral Saat Masa Kampanye

Survei Litbang "Kompas": 36 Persen Responden Tak Yakin Jokowi Netral Saat Masa Kampanye

Nasional
Wakil Ketua KPK soal Beda Tafsir Putusan MK: Presiden Akan Terbitkan Keppres Perubahan

Wakil Ketua KPK soal Beda Tafsir Putusan MK: Presiden Akan Terbitkan Keppres Perubahan

Nasional
Denny Indrayana Mengaku Dapat Informasi Putusan Pemilu Proporsional Tertutup Bukan dari Hakim MK

Denny Indrayana Mengaku Dapat Informasi Putusan Pemilu Proporsional Tertutup Bukan dari Hakim MK

Nasional
37 WNI Korban Perusahaan 'Online Scam' di Laos Kembali ke Indonesia

37 WNI Korban Perusahaan "Online Scam" di Laos Kembali ke Indonesia

Nasional
Tak Persoalkan Apa Pun Putusan MK, Cak Imin: Yang Penting Tak Berpotensi Tunda Pemilu

Tak Persoalkan Apa Pun Putusan MK, Cak Imin: Yang Penting Tak Berpotensi Tunda Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com