Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Sebut Jokowi Lebih Baper Hadapi Persoalan Bangsa Ketimbang SBY

Kompas.com - 05/01/2019, 17:47 WIB
Ihsanuddin,
Kontributor Amerika Serikat, Andri Donnal Putera

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin mengkritik sikap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam menghadapi kontestasi Pemilu 2019.

Menurut dia, pemerintah mudah tersinggung dan baper atas kritikan dari publik.

"(Pihak) yang berkuasa di sini adalah negara, negara harus kuat menghadapi kritik. Kalau sedikit-sedikit baper, maaf nih ya," kata Didi dalam diskusi bertajuk Menuju Pemilu Bermutu di Jakarta, Sabtu (5/1/2019).

Ia menyinggung kicauan Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief di Twitter soal informasi 7 kontainer surat suara yang sudah dicoblos untuk pasangan Jokowi-Ma'ruf.

Baca juga: [HOAKS] 7 Kontainer Berisi Surat Suara yang Sudah Dicoblos

Menurut dia, pemerintah menanggapi pesan Andi secara berlebihan.

Padahal, Andi disebut hanya mempertanyakan kebenaran informasi soal surat tercoblos itu.

Ia juga menyinggung soal Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang langsung mendatangi Bareskrim Polri.

"Kalau itu dianggap biasa-biasa saja 7 kontainer (surat suara), kita percayakan saja pada proses hukum. Serahkan kepada penegak hukum untuk menyelidiki siapa yang melempar isu itu dari awal dan katakanlah memecah-belah," ujar Didi.

Didi melihat, pemerintahan Jokowi-JK tidak bisa membedakan mana pesan yang bersifat mengingatkan dan memprovokasi.

Siapapun yang berseberangan dengan pemerintah, maka dianggap menyebarkan pesan yang memecah-belah bangsa.

"Katakanlah di sosmed ini kan banyak sekali orang, ada yang mengingatkan, boleh-boleh saja. Kalau saling mengingatkan bagus malah. Semua agama saling mengingatkan. Saya katakan justru pemerintah yang harus paling tegas dan kuat hadapi ini. Penguasa jangan mudah tersinggung," ujarnya.

Didi lantas membandingkan sikap pemerintahan Jokowi saat ini dengan sikap Presiden keenam yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

Dia mengungkapkan, selama ini label baper kerap dilekatkan pada sosok SBY. Menurut dia, tuduhan itu keliru.

Baca juga: Bareskrim Klaim Akan Profesional Usut Hoaks 7 Kontainer Surat Suara Tercoblos

Justru Presiden Jokowi lah yang dia anggap baper dalam menghadapi berbagai persoalan bangsa.

"Sering kali mantan presiden dituduh demikian, tapi justru pemerintah sekarang harus memiliki pertahanan terhadap isu dan cobaan," ujarnya.

Didi mencontohkan ketika unjuk rasa digelar di Bundaran HI, Jakarta Pusat pada 2010 lalu.

Saat itu, massa membawa spanduk SBY dan kerbau. Menurut Didi, SBY menanggapi aksi demonstrasi itu dengan bijaksana.

SBY tidak merasa kesal, marah, apalagi mempolisikan para pengunjuk rasa.

"Mungkin sebagai manusia siapapun pasti sakit hati, tapi bagaimana wise Pak SBY dijaga, menahan, menjaga persatuan dan kesatuan. Tapi sekarang sedikit-sedikit saya kira ya itu biasa ada kritikan-kritikan, namun jadi besar karena ada yang merasa sangat terganggu," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com