Jokowi: Natuna Diklaim, Saya Panas, Saya Bawa Kapal Perang

Kompas.com - 19/12/2018, 14:06 WIB
Presiden Joko Widodo meninjau kawasan perairan Natuna dari atas KRI Imam Bonjol, Kamis (23/6/2016). PRESIDENTIAL PALACE/Agus SupartoPresiden Joko Widodo meninjau kawasan perairan Natuna dari atas KRI Imam Bonjol, Kamis (23/6/2016).

BANGKALAN, KOMPAS.com — Calon presiden petahana Joko Widodo bercerita pengalamannya sebagai Presiden RI beberapa tahun lalu saat harus naik kapal perang ketika ada klaim terkait Pulau Natuna.

"Waktu ada klaim Pulau Natuna itu masuk Laut China Selatan, saya panas, saya bawa kapal perang ke Natuna," kata Jokowi saat berpidato dalam acara Deklarasi Akbar Ulama Madura Bangkalan, Rabu (19/12/2018), di Gedung Serba Guna Rato Ebuh, Bangkalan, Jatim, seperti dikutip Antara.

Baca juga: Jokowi Heran Disebut Anti-ulama

Jokowi mengatakan, saat itu ia ingin menunjukkan Natuna merupakan wilayah teritorial Indonesia.

Terlebih bahwa sekitar 169.000 penduduk yang seluruhnya WNI menempati wilayah tersebut.

"Saya sampaikan Natuna itu di daerah teritorial Indonesia. Karena, penduduk Natuna itu 169.000 penduduk Indonesia," ungkapnya.

Ia menekankan, siapa pun yang menentang hal itu, Pemerintah RI siap menghadapinya.

"Kalau mau ajak berantem, ya kita ramai-ramai, kalau ada yang macam-macam," ucapnya.

Baca juga: Jokowi: Ulama Berkasus Jangan Diartikan Kriminalisasi

Sebelumnya pada acara yang sama, Yenny Wahid menilai, Jokowi sebagai sosok yang meskipun kurus, memiliki mental yang sangat kuat.

"Ada seorang laki-laki kurus menaiki kapal perang, kapal itu mengarungi Natuna. Apa yang dilakukan laki-laki itu? Dia mengambil air wudhu di Samudera yang luas. Maknanya apa? Tekad dari pemimpin Indonesia untuk menegakkan teritorial bangsa kita," paparnya.

Baca juga: Jokowi Naik Kapal Perang di Natuna

Bahkan ketika terjadi persengketaan dengan Tiongkok terkait klaim perairan Natuna, ketika negara lain hanya mengirimkan "lawyer" ke pengadilan internasional, kata Yenny, justru berbeda dengan yang dilakukan Jokowi.

"Tapi tidak, laki-laki kurus ini. Dia bermaklumat bahwa Indonesia itu negara berdaulat," kata Yenny.

Pada kesempatan itu, Jokowi hadir dalam acara Deklarasi Ulama Madura untuk mendukung Jokowi-Ma'ruf yang diselenggarakan atas dukungan Yenny Wahid melalui Konsorsium Kader Gusdur.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Sumber Antara
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas Perempuan Protes Candaan Mahfud MD yang Samakan Virus Corona dengan Istri

Komnas Perempuan Protes Candaan Mahfud MD yang Samakan Virus Corona dengan Istri

Nasional
Pemerintah: New Normal Bukan Berarti Kembali seperti Sebelum Adanya Pandemi Covid-19

Pemerintah: New Normal Bukan Berarti Kembali seperti Sebelum Adanya Pandemi Covid-19

Nasional
Multitafsir soal Operasional Ojek di Masa Pandemi, Mendagri Revisi Keputusannya

Multitafsir soal Operasional Ojek di Masa Pandemi, Mendagri Revisi Keputusannya

Nasional
Berkapasitas 360 Pasien, RS Covid Pulau Galang Saat Ini Rawat 36 Orang

Berkapasitas 360 Pasien, RS Covid Pulau Galang Saat Ini Rawat 36 Orang

Nasional
1.382 Bencana Terjadi di Indonesia hingga Akhir Mei, Belum Termasuk Covid-19

1.382 Bencana Terjadi di Indonesia hingga Akhir Mei, Belum Termasuk Covid-19

Nasional
Sebelum Terapkan New Normal, Suatu Daerah Wajib Lakukan Sosialisasi hingga Simulasi

Sebelum Terapkan New Normal, Suatu Daerah Wajib Lakukan Sosialisasi hingga Simulasi

Nasional
Ini 5 Provinsi dengan Kenaikan Kasus Harian Covid-19 Terbanyak pada 31 Mei

Ini 5 Provinsi dengan Kenaikan Kasus Harian Covid-19 Terbanyak pada 31 Mei

Nasional
Aspek Ini yang Jadi Pertimbangan Pemerintah Sebelum Terapkan New Normal

Aspek Ini yang Jadi Pertimbangan Pemerintah Sebelum Terapkan New Normal

Nasional
Hingga 31 Mei, Jumlah ODP 49.936 Orang dan PDP 12.913 Orang

Hingga 31 Mei, Jumlah ODP 49.936 Orang dan PDP 12.913 Orang

Nasional
Pemerintah: New Normal Tidak Mungkin Dilakukan Serempak

Pemerintah: New Normal Tidak Mungkin Dilakukan Serempak

Nasional
Bertambah 11.470, Total 323.376 Spesimen Covid-19 Telah Diperiksa Hingga 31 Mei 2020

Bertambah 11.470, Total 323.376 Spesimen Covid-19 Telah Diperiksa Hingga 31 Mei 2020

Nasional
UPDATE: Sebaran 700 Kasus Baru Covid-19 pada 31 Mei

UPDATE: Sebaran 700 Kasus Baru Covid-19 pada 31 Mei

Nasional
Kerusuhan di AS Meluas, DPR Minta Pemerintah Pastikan Keselamatan WNI

Kerusuhan di AS Meluas, DPR Minta Pemerintah Pastikan Keselamatan WNI

Nasional
UPDATE: Kasus Kematian akibat Covid-19 Menjadi 1.613 Orang, Bertambah 40 Orang

UPDATE: Kasus Kematian akibat Covid-19 Menjadi 1.613 Orang, Bertambah 40 Orang

Nasional
UPDATE: Tambah 293 Orang, Pasien Covid-19 yang Sembuh Kini 7.308 Orang

UPDATE: Tambah 293 Orang, Pasien Covid-19 yang Sembuh Kini 7.308 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X