Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Beda Pendapat dengan Wiranto soal Perusakan Atribut Demokrat

Kompas.com - 18/12/2018, 06:11 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak sependapat dengan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto soal perusakan atrbut Partai Demokrat di Pekanbaru.

SBY meyakini, pelaku perusakan baliho dan poster Demokrat yang dipasang di sepanjang jalan utama Kota Pekanbaru itu bukanlah oknum dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ataupun Partai Demokrat.

"Maaf, saya punya pendapat yg berbeda dgn Pak Wiranto (pemerintah). Perbedaan pendapat ini bukan kejahatan. Ini hak warga negara," kicau SBY di akun twitter @SBYudhoyono, Senin (17/12/2018) malam.

 

Baca juga: Dituding Terlibat Perusakan Atribut Demokrat, Kapolda Riau Minta Andi Arief Hati-hati

SBY mengatakan, hasil investigasi partai Demokrat menunjukkan hasil yang berbeda dari pernyataan Wiranto. Informasi dan kesaksian di lapangan yang didapatkan, baik PDI-P maupun Partai Demokrat bukanlah "master-mind" dan inisiator dari kasus perusakan atribut.

"4 hari terakhir ini saya berada di Riau. Saya ingin kebenaran ditegakkan. Saya tak ingin PDI Perjuangan & Partai Demokrat "dikorbankan"," kicau Presiden keenam RI ini.

Baca juga: Di Balik Perusakan Atribut Partai Demokrat di Pekanbaru, Hati SBY Sedih hingga Waspadai Upaya Adu Domba

SBY mengatakan, kesimpulan politik yang salah -sementara proses hukum masih berjalan- bisa merugikan nama baik PDI-P dan Partai Demokrat di musim kampanye ini.

Meski meyakini pernyataan Wiranto keliru, SBY tak mengungkapkan temuan partainya tentang siapa pihak yang merusak atribut Partai Demokrat.

Menurut SBY, ia dan elite Demokrat akan menggelar rapat terlebih dahulu hari ini. Rapat rencananya akan dilakukan di kediaman SBY di Kuningan, pukul 10.00 WIB.

"Setelah itu, kami akan sampaikan pernyataan pers (seperti yg disampaikan Menko Polhukam hari ini) agar diketahui rakyat Indonesia," kicau SBY.

Baca juga: Wiranto: Oknum Demokrat dan PDI-P Terlibat Perusakan Atribut Kampanye di Riau

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyebut oknum Partai Demokrat dan PDI-P terlibat dalam perusakan atribut kampanye Demokrat.

Hal itu disampaikan Wiranto dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (17/12/2018). Dalam konferensi pers tersebut Wiranto didampingi Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

"Nah ternyata dari Pak Kapolri cepat sekali mengusut itu ternyata memang perbuatan oleh oknum-oknum tertentu, dari partai tertentu, baik partai PDI-P maupun Demokrat ada. Oknum itu sudah ditangkap," kata Wiranto.

Baca juga: Tiga Orang Jadi Tersangka Perusakan Atribut Partai di Pekanbaru

Wiranto menambahkan oknum tersebut bergerak atas inisiatif sendiri, sehingga bukan atas arahan pimpinan partai mereka.

Ia menduga motif pelaku melakukan tindakan tersebut hanya untuk mencari perhatian dari pimpinan partai politik masing-masing.

Wiranto pun meminta pimpinan partai politik menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada polisi. Ia mengimbau para pimpinan partai politik yang bersangkutan tak membesar-besarkan kasus tersebut.

Kompas TV Kapolda Riau Irjen Widodo Eko Prihastopo menyatakan kasus perusakan atribut Partai Demokrat telah selesai. Pihak kepolisian telah menetapkan tiga orang tersangka terkait kasus ini.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin 'Presidential Club' Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin "Presidential Club" Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com