Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Meski BPJS Kesehatan Defisit, Menkes Jamin Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Kompas.com - 13/12/2018, 16:35 WIB
Mela Arnani,
Bayu Galih

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Badan Penyelanggara Jaminan Sosial (BPJS) saat ini memang mengalami defisit keuangan. Pemerintah telah beberapa kali menyuntikkan dana guna menutup defisit keuangan yang dialami BPJS.

Meski keuangan BPJS sedang berada di kondisi yang kurang baik, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tetap menjamin pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Berdasarkan informasi di situs resmi Kemenkes, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek menyampaikan, Kemenkes berupaya agar masyarakat tetap mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik.

"Kesehatan sangat kompleks, terkait perilaku masyarakat, terkait budaya, kita harus memperbaikinya dengan sistem," kata Nila dalam keterangan tertulis saat rapat kerja terkait penanggulangan defisit BPJS Kesehatan di Jakarta, Kamis (13/12/2018).

"Bagaimana sistem ini kita buat agar bisa mengoptimalkan apa yang harus diperbuat agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan atau sadar akan kesehatan," ujar Nila.

Baca juga: RS Harapan Bunda Sebut Utang Belum Dibayar Rp 10,7 Miliar, Ini Kata BPJS Kesehatan

Menkes Nila F Moeloek dalam kunjungan dan temu media di Gorontalo, Senin (16/7/2018).Kementerian Kesehatan Menkes Nila F Moeloek dalam kunjungan dan temu media di Gorontalo, Senin (16/7/2018).
Kemenkes mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi Bidang Kesehatan tahun 2018 untuk menjamin pelayanan kesehatan tersebut. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat membangun puskesmas di daerah tertinggal dan daerah perbatasan.

Nila mengatakan, pembangunan puskesmas di wilayah Indonesia mengalami peningkatan.

"Tahun lalu (2017) telah dibangun 110 puskesmas perbatasan di 48 kabupaten/kota. Tahun ini (2018) telah dibangun 256 puskesmas di 49 kabupaten/kota. Tahun depan rencananya akan dibangun 50 puskesmas," ujar dia.

Sejak tahun 2016-2018, lanjut dia, 1.799 puskesmas keliling (pusling) roda empat, 15.888 roda dua, 224 pusling air, 920 ambulans, dan 2.964 sarana-prasarana puskesmas seperti instalasi pengolahan air limbah (IPAL), genset, dan sarana air bersih.

"Sedangkan akreditasi puskesmas secara kumulatif dari tahun 2015 hingga 2018 sebanyak 4.769 puskesmas dari total 9.825 puskesmas telah terakreditasi. Sementara akreditasi rumah sakit telah mencapai 1.606 rumah sakit dari total 2.776 rumah sakit yang ada," ujar Nila.

Nila menambahkan, Kemenkes juga telah membangun rumah sakit vertikal di Indonesia di Ambon, Kupang, dan Wamena serta pembangunan RS pratama yang tersebar di seluruh Indonesia.

Selain melakukan pembangunan fisik, Kemenkes juga mendekatkan akses pelayanan kesehatan dengan program Nusantara Sehat (NS), Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS), Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK), dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin Jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin Jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com