Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

4 Provinsi Raih Predikat "Baik" dalam Indeks Demokrasi, DKI Tertinggi

Kompas.com - 13/12/2018, 12:22 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Empat provinsi di Indonesia meraih predikat "baik" dalam nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2017 yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS).

Predikat tersebut diberikan kepada provinsi yang mencapai nilai IDI di atas 80.

DKI Jakarta menjadi provinsi yang meraih nilai IDI tertinggi. Setelah itu, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kalimantan Utara, dan Bangka Belitung.

"Dari 34 provinsi di Indonesia, baru ada 4 provinsi yang nilai indeks demokrasinya berkategori baik di atas 80, yaitu DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Kalimantan Utara, dan Kepulauan Bangka Belitung," kata Kepala BPS Kecuk Suhariyanto dalam Launching Buku IDI Tahun 2017 dan Pemberian Penghargaan IDI 2017 di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Kamis (13/12/2018).

Kepada empat provinsi tersebut, BPS memberikan penghargaan yang diserahkan kepada masing-masing gubernur di tiap daerah.

Meski hanya empat provinsi yang mendapat predikat baik, menurut BPS, tak ada satu pun provinsi di Indonesia yang nilai indeks demokrasinya tergolong buruk.

Dikatakan buruk, apabila nilai indeks demokrasi hanya mencapai angka 60 atau di bawahnya.

Jika ditarik nilai rata-rata, indeks demokrasi di Indonesia tahun 2017 berada di angka sedang. Dari rentang 0-100, nilainya mencapai 72,11.

Angka tersebut menunjukan peningkatan dibanding indeks demokrasi tahun 2016 sebesar 70,09.

Menurut Suhariyanto, peningkatan itu menunjukan hal positif. Hal ini, tak lepas dari peran pemerintah, DPR, berbagai lembaga, dan masyarakat.

Perubahan angka indeks demokrasi dari 2016-2017 dipengaruhi tiga aspek demokrasi, yaitu:

1. Kebebasan sipil naik 2,3 poin (dari 76,45 menjadi 78,75)
2. Hak politik turun 3,48 poin (dari 70,11 menjadi 66,63)
3. Lembaga demokrasi naik 10,44 poin (dari 62,05 menjadi 72,49).

Namun demikian, berdasar data yang tercatat, angka IDI sejak tahun 2009 cenderung fluktuatif.

Angka tersebut mengalami kenaikan dan penurunan seiring dengan sejumlah peristiwa politik yang terjadi di berbagai provinsi.

Kepada provinsi lainnya yang belum mendapat kategori "baik", Suhariyanto berharap, mereka dapat berbenah sehingga bisa menyusul provinsi lainnya yang sudah dikategorikan "baik".

"Kita berharap, ke depan provinsi-provinsi lain menyusul bergerak dari sedang menjadi baik," ujar dia.

Hadir dalam acara tersebut, Menteri Koordinato Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur DIY Hamengkubuwana X, Gubernur Kalimantan Utara, dan perwakilan Gubernur Bangka Belitung.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com