Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Kucurkan Dana untuk Kegiatan Budaya Rp 5 Triliun Mulai 2019

Kompas.com - 11/12/2018, 20:46 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyetujui usulan dana perwalian sebesar Rp 5 triliun untuk kegiatan kebudayaan. Usulan itu disampaikan para seniman dan budayawan yang bertemu dengan Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (11/12/2018).

"Presiden menyepakati adanya pembentukan dana perwalian untuk kebudayaan. Jadi itu seperti trust fund yang disediakan khusus untuk agenda kebudayaan," ujar Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hilmar Farid di Istana Presiden, Jakarta, Selasa (11/12/2018).

Hilmar mengatakan, dana perwalian kebudayaan tersebut memudahkan stakeholder kebudayaan di Indonesia untuk mengakses anggaran pemerintah dalam melaksanakan agenda-agenda kebudayaan.

Baca juga: Saat Jokowi Bacakan Puisi Chairil Anwar dalam Kongres Kebudayaan Indonesia

"Anggaran kebudayaan memang sangat ketat. Jadi kalau misalnya mereka bikin festival, kegiatan, dengan administrasi yang ada sekarang, itu jadi terasa terhambat sehingga memang perlu ada sesuatu mekanisme yang jauh lebih fleksibel. Nah, dana perwalian inilah dianggap solusinya," lanjut Hilmar.

Agenda kebudayaan yang dimaksud tetap harus merujuk kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

"Selain dua undang-undang itu yang salah satunya berbentuk film, ada juga yang lebih luas dari itu ya, antara lain pengembangan pengetahuan tradisional herbal, riset dan sebagainya. Platformnya sangat luas. Sebaiknya para ahli merumuskan programnya tahun ke tahun akan seperti apa," ujar Hilmar.

Baca juga: Jokowi: Inti Kebudayaan adalah Kegembiraan

Namun, Hilmar belum mau menyebutkan berapa alokasi dana pada dana perwalian itu. Pasalnya, hal itu membutuhkan koordinasi lebih lanjut, baik di internal Kemendikbud, maupun dengan Kemendikbud.

Saat ditanya kapan dana perwalian kebudayaan tersebut akan dibuat, Hilmar mengatakan, sesuai arahan Presiden Jokowi, rencana itu akan mulai dilaksanakan 2019 mendatang.

Budayawan Goenawan Mohammad menambahkan, para budayawan mengusulkan dana perwalian tersebut sebesar Rp 5 triliun per tahunnya.

"Pak Jokowi mengatakan, iya dan dimulai tahun depan dengan Rp 5 triliun. Itu tahap pertamanya," ujar Goenawan.

Dengan dana perwalian ini, Goenawan yakin para budayawan akan semakin berkontribusi kepada pengembangan kebudayaan di Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com