Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 10/12/2018, 11:27 WIB
Ihsanuddin,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo menegaskan, pemerintah terbuka dengan kritik yang berbasis pada data. Namun, ia menolak jika kritik itu mengarah pada pembodohan atau kebohongan.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat membuka Pembukaan Konvensi Nasional Humas di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/12/2018).

Jokowi mengatakan, peran humas sangat penting di tengah melubernya informasi saat ini. Ia prihatin terhadap munculnya konten-konten negatif, berita provokatif, adu domba, ataupun kabar bohong yang akhir-akhir ini banyak sekali muncul.

"Kita membutuhkan kritik-kritik yang berbasis data. Tapi bukan pembodohan atau kebohongan, bukan narasi yang menebar pesimisme, narasi yang menakut-nakuti," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi dan Peran Keluarga Menjawab Hoaks

Jokowi menilai, tak jarang berita bohong sengaja disebar untuk membangkitkan rasa takut, membangkitkan pesimisme, menebar ketakutan, menebar kecemasan, dan perasaan terancam.

Ia mengakui, dalam menghadapi hal itu, tidak cukup dengan regulasi dan penegakan hukum.

Yang diperlukan adalah literasi digital sehingga warga tidak hanya mampu menggunakan teknologi informasi, tapi juga mampu memilih dan memilah informasi, mampu melakukan cek silang, serta mampu melakukan klarifikasi saat menerima sebuah informasi.

"Kemajuan teknologi informasi digital yang sangat cepat harus diimbangi dengan standar moral dan etika yang tinggi dari penggunaannya," kata dia.

Baca juga: Jokowi Kerap Diserang Fitnah dan Hoaks, Apa Komentar Keluarga?

Oleh karena itu, Jokowi mengapresiasi konsistensi perhimpunan humas yang selama ini terus mengusung tanda pagar atau hashtag #IndonesiaBicaraBaik.

Jokowi mengaku sangat setuju dengan gerakan tersebut.

"Indonesia bicara baik ini sebuah ajakan gerakan sosial, ajakan untuk hijrah dari pesimisme menuju optimisme, hijrah dari semangat negatif ke semangat positif, dari hoaks ke fakta, dari kemarahan ke keramahan," kata Jokowi.

"Tentu bicara baik bukan berarti kita menutup fakta bahwa masih ada yang kurang. Masih banyak yang kurang iya. Kita harus jujur bahwa masih ada yang perlu diperbaiki, dibenahi, direformasi. Masih ada kerja-kerja yang terus harus kita percepat," lanjut dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Ibu-Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Ibu-Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Nasional
Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Nasional
Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com