Presiden Jokowi: Kita Butuh Kritik Berbasis Data, Bukan Pembodohan

Kompas.com - 10/12/2018, 11:27 WIB
Presiden Jokowi meresmikan Pembukaan Konvensi Nasional Humas 4.0 di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/12/2018). KOMPAS.com/IhsanuddinPresiden Jokowi meresmikan Pembukaan Konvensi Nasional Humas 4.0 di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo menegaskan, pemerintah terbuka dengan kritik yang berbasis pada data. Namun, ia menolak jika kritik itu mengarah pada pembodohan atau kebohongan.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat membuka Pembukaan Konvensi Nasional Humas di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/12/2018).

Jokowi mengatakan, peran humas sangat penting di tengah melubernya informasi saat ini. Ia prihatin terhadap munculnya konten-konten negatif, berita provokatif, adu domba, ataupun kabar bohong yang akhir-akhir ini banyak sekali muncul.

"Kita membutuhkan kritik-kritik yang berbasis data. Tapi bukan pembodohan atau kebohongan, bukan narasi yang menebar pesimisme, narasi yang menakut-nakuti," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi dan Peran Keluarga Menjawab Hoaks

Jokowi menilai, tak jarang berita bohong sengaja disebar untuk membangkitkan rasa takut, membangkitkan pesimisme, menebar ketakutan, menebar kecemasan, dan perasaan terancam.

Ia mengakui, dalam menghadapi hal itu, tidak cukup dengan regulasi dan penegakan hukum.

Yang diperlukan adalah literasi digital sehingga warga tidak hanya mampu menggunakan teknologi informasi, tapi juga mampu memilih dan memilah informasi, mampu melakukan cek silang, serta mampu melakukan klarifikasi saat menerima sebuah informasi.

"Kemajuan teknologi informasi digital yang sangat cepat harus diimbangi dengan standar moral dan etika yang tinggi dari penggunaannya," kata dia.

Baca juga: Jokowi Kerap Diserang Fitnah dan Hoaks, Apa Komentar Keluarga?

Oleh karena itu, Jokowi mengapresiasi konsistensi perhimpunan humas yang selama ini terus mengusung tanda pagar atau hashtag #IndonesiaBicaraBaik.

Jokowi mengaku sangat setuju dengan gerakan tersebut.

"Indonesia bicara baik ini sebuah ajakan gerakan sosial, ajakan untuk hijrah dari pesimisme menuju optimisme, hijrah dari semangat negatif ke semangat positif, dari hoaks ke fakta, dari kemarahan ke keramahan," kata Jokowi.

"Tentu bicara baik bukan berarti kita menutup fakta bahwa masih ada yang kurang. Masih banyak yang kurang iya. Kita harus jujur bahwa masih ada yang perlu diperbaiki, dibenahi, direformasi. Masih ada kerja-kerja yang terus harus kita percepat," lanjut dia.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Nasional
Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Nasional
Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Nasional
Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Nasional
PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

Nasional
MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

Nasional
LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X