Presiden Jokowi: Kita Butuh Kritik Berbasis Data, Bukan Pembodohan

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo menegaskan, pemerintah terbuka dengan kritik yang berbasis pada data. Namun, ia menolak jika kritik itu mengarah pada pembodohan atau kebohongan.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat membuka Pembukaan Konvensi Nasional Humas di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/12/2018).

Jokowi mengatakan, peran humas sangat penting di tengah melubernya informasi saat ini. Ia prihatin terhadap munculnya konten-konten negatif, berita provokatif, adu domba, ataupun kabar bohong yang akhir-akhir ini banyak sekali muncul.

"Kita membutuhkan kritik-kritik yang berbasis data. Tapi bukan pembodohan atau kebohongan, bukan narasi yang menebar pesimisme, narasi yang menakut-nakuti," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi dan Peran Keluarga Menjawab Hoaks

Jokowi menilai, tak jarang berita bohong sengaja disebar untuk membangkitkan rasa takut, membangkitkan pesimisme, menebar ketakutan, menebar kecemasan, dan perasaan terancam.

Ia mengakui, dalam menghadapi hal itu, tidak cukup dengan regulasi dan penegakan hukum.

Yang diperlukan adalah literasi digital sehingga warga tidak hanya mampu menggunakan teknologi informasi, tapi juga mampu memilih dan memilah informasi, mampu melakukan cek silang, serta mampu melakukan klarifikasi saat menerima sebuah informasi.

"Kemajuan teknologi informasi digital yang sangat cepat harus diimbangi dengan standar moral dan etika yang tinggi dari penggunaannya," kata dia.

Baca juga: Jokowi Kerap Diserang Fitnah dan Hoaks, Apa Komentar Keluarga?

Oleh karena itu, Jokowi mengapresiasi konsistensi perhimpunan humas yang selama ini terus mengusung tanda pagar atau hashtag #IndonesiaBicaraBaik.

Jokowi mengaku sangat setuju dengan gerakan tersebut.

"Indonesia bicara baik ini sebuah ajakan gerakan sosial, ajakan untuk hijrah dari pesimisme menuju optimisme, hijrah dari semangat negatif ke semangat positif, dari hoaks ke fakta, dari kemarahan ke keramahan," kata Jokowi.

"Tentu bicara baik bukan berarti kita menutup fakta bahwa masih ada yang kurang. Masih banyak yang kurang iya. Kita harus jujur bahwa masih ada yang perlu diperbaiki, dibenahi, direformasi. Masih ada kerja-kerja yang terus harus kita percepat," lanjut dia.