Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Erick Thohir Temui Kalla Laporkan Pelaksanaan Asian Games

Kompas.com - 07/12/2018, 20:04 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Inasgoc Erick Thohir menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakara, Jumat (7/12/2018), untuk melaporkan pelaksanaan Asian Games 2018.

Kalla merupakan Ketua Dewan Pengarah Asian Games 2018.

"Jadi memang kan panitia itu berakhir tanggal 31 Desember. Pak JK (Jusuf Kalla) sebagai ketua pengarah, kami laporkan untuk langkah yang dilakukan untuk Desember itu. Salah satunya akan ada Rakor Dewan Pengarah dan semua, dengan kami, termasuk kementerian yang terlibat," kata Erick.

Ia menambahkan, rencananya pada 18 Desember digelar malam apresiasi untuk panitia Asian Games.

Baca juga: Terjaga, Aspek Keamanan Pangan Sepanjang Asian Games dan Asian Para Games

Karena itu, dalam beberapa hari ini, ia mendatangi pejabat negara yang terlibat dalam Asian Games.

Ia menyatakan, Asian Games 2018 berlangsung sukses bahkan bisa menghemat anggaran sebesar Rp 2,8 triliun.

"Saya rasa sih hasilnya sudah sangat maksimal ya. Kalau saya lihat dari anggaran saja kan kami hampir menghemat Rp 2,8 triliun. Lalu pencapaian tayangan di media itu targetnya Rp 5 miliar kemarin tercapai Rp 5,3 miliar. Sponsor pun hampir 3 kali lipat. Jadi semuanya baiklah," kata Erick.

Kompas TV Diperkuat sederet diva voli Indonesia alumni Asian Games 2018, Jakarta Popsivo Polwan, targetkan juara Proliga. Amalia Fajrina dan Kolega juga akan dibesut pelatih asal Thailand, Chamman Dokmai, untuk musim 2019.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

Nasional
PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

Nasional
BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

Nasional
Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut Rusak 27 Unit Rumah, 4 di Antaranya Rusak Berat

BNPB: Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut Rusak 27 Unit Rumah, 4 di Antaranya Rusak Berat

Nasional
Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com